SURABAYAPAGI : Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Gerbang Kertasusila masih menyimpan persoalan keamanan pangan. Tim Surabaya Pagi mencatat 33.626 kasus keracunan sejak 2025 hingga April 2026, dengan gejala mual, muntah, dan diare. Penyebab utama kasus keracunan ini adalah lemahnya standar keamanan pangan, kontaminasi air dan bahan makanan, serta kapasitas dapur masak yang berlebihan. Menanggapi temuan tersebut, Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi total, perbaikan tata kelola, dan pengawasan ketat.
Siswa SMAN 2 Lamongan Keracunan
Salah satu kasus terbaru terjadi di SMAN 2 Lamongan. Sejumlah siswa mengalami keracunan meski program MBG di sekolah tersebut melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi jumlah siswa terdampak. Di SMPN 1 Sidoarjo, respons siswa terhadap menu MBG dari Dapur Magersari bervariasi. Sebagian menamai menu kiriman dengan istilah ;kadang baik, kadang ada kurangnya , menyesuaikan selera masing-masing. Kepala SMPN 1 Sidoarjo, MatNuri S.Pd, M.M, mendorong para guru mengecek menu tiap
hari. Termasuk pengirimannya jangan mengganggu proses pembelajaran siswa siswi. Termasuk higienisnya,; tegas MatNuri.
Menurut beberapa guru, pengiriman MBG sempat terlambat di awal. Setelah dikomplain, distribusi mulai tepat waktu bahkan lebih awal sehingga siswa sudah siap saat makan siang. Surabaya Sempat ;Kedodoran;,
Baca juga: Reportase Eksklusif Program Asta Cita di Gerbang Kertasusila (1)
Kini Anggarkan Rp1 Triliun Program MBG di Surabaya juga sempat mengalami kendala operasional pada tahap awal uji coba, terutama manajemen dapur dan distribusi. Sekitar sembilan hari berjalan, muncul keluhan siswa SMA tentang makanan basi dan tidak layak konsumsi.
Satu video viral dari akun @xeightmare menunjukkan siswa mendapat ayam geprek alot. Alih-alih mengeluh, beberapa siswa justru menggeprek ayam manual di meja belajar dengan tangan kosong. Aksi itu memicu tawa dan tepuk tangan teman sekelas.
Merespons masalah higiene dan distribusi, Pemkot Surabaya meningkatkan pengawasan bersama BGN, Kodim, dan Polrestabes untuk menyusun SOP pengantaran makanan yang lebih aman. Meski ada kendala, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Rungkut mampu menyerap 47
tenaga kerja lokal. Tahun ini, Pemkot dan DPRD Surabaya menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk mendukung MBG.
Uji coba perdana dilakukan di lima sekolah Kecamatan Wonocolo: PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1. Pemkot juga menyoroti pengelolaan limbah dapur SPPG agar tidak mencemari lingkungan.
Baca juga: Damkar Madiun Temukan 30 Dapur MBG Tak Berizin Mitigasi Kebakaran, Mayoritas Abai Keamanan Bangunan
Jangkau 207 Ribu Penerima, Satgas Fokus Keamanan Pangan
Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya sekaligus Sekda Kota Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan program MBG telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan," ujar Lilik di sela koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Koordinator Wilayah BGN Surabaya.
***
Pada awalmya, Pemkot, uji coba perdana di lima sekolah di Kecamatan Wonocolo (PAUD Yasporbi, SD Taquma, SMPN 13, SMAN 10, dan SMK PGRI 1. Pemkot Surabaya menyoroti pengelolaan limbah dapur SPPG agar tidak mencemari lingkungan.
***
Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Lilik Arijanto, di Surabaya, mengatakan saat ini satgas melakukan monitoring dan evaluasi sebagai langkah penting dalam menjaga keberlangsungan program yang manfaatnya telah dirasakan luas oleh masyarakat. Program MBG di Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Oleh karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan," ujarnya di sela koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Koordinator
Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya. Ia mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program
sekaligus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya memenuhi standar operasional dan ketentuan higiene sanitasi.
Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 87 SPPG di Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasi dan melayani masyarakat, sementara sisanya dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis; katanya.
Secara keseluruhan, kata dia, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang
diberikan kepada masyarakat.
***
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memang dirancang untuk beroperasi langsung di tingkat desa dan menyerap tenaga kerja lokal. Praktis, operasional SPPG di Sidoarjo per April 2026 ada pemberdayaan desa, dimana SPPG dituntut bekerja sama dengan UMKM desa, BUMDes, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kenyataannya, hingga awal Mei 2026, sejumlah SPPG belum berkolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih, khususnya di Jambon.
Padahal dapur SPPG menyerap warga setempat sebagai tenaga produksi dan distribusi. Diperkirakan bisa menyerap hingga 50 tenaga kerja per unit. Salah satu contohnya adalah SPPG Desa Prasung yang telah memenuhi standar operasional (SOP). Mereka memiliki fasilitas ruang penyimpanan dingin, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) untuk melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Program ini bertujuan memenuhi gizi (siswa, ibu hamil, balita) sekaligus memperkuat ekonomi desa, sebagaimana ditekankan oleh Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
***
Tim Surabaya Pagi menemukan ada mitra SPPG di Sidoarjo dan Surabaya, yang kerap memberikan bahan baku yang tidak sesuai standar gizi atau kualitas yang ditetapkan. Hal ini menyulitkan pengelola SPPG, bahkan membuat kepala SPPG tidak berani menolak bahan yang buruk tersebut.
Ada yang diprotes warga sekitar yaitu aktivitas dapur SPPG di beberapa lokasi, seperti di Villa Bukit Mas, Surabaya.
Aktivitas SPPG tersebut diprotes warga karena dianggap mengganggu ketenangan, berpotensi menyebabkan masalah keamanan, dan pengelolaan limbah yang kurang baik. Pengurus atau kepala SPPG di bawah tekanan berat karena harus memantau proses memasak dan distribusi hingga larut malam. Program makan bergizi gratis (MBG) terus menerus jadi sorotan publik. SPPG atau dapur MBG ini dikeluhkan warga Villa Bukit Mas karena dianggap mengganggu ketenangan lingkungan, dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan hingga limbah. Wakil Ketua RT 01 Villa Bukit Mas, Anthoni Darsono, menegaskan bahwa warga menginginkan ketenangan karena mayoritas penghuni adalah lansia. Awalnya hanya renovasi, tapi konsepnya berbeda dengan izin pertama. Kami khawatir aktivitas SPPG menimbulkan kerawanan keamanan, limbah, dan perizinan yang tidak sesuai,” ujarnya.
***
Tim Surabaya Pagi yang survei di Mojokerto mencatat, setelah muncul kasus keracunan massal MBG di Kabupaten Mojokerto. Ada sejumlah wali murid menyampaikan kekhawatiran terkait kualitasmakanan yang dibagikan kepada peserta didik. Mereka menilai aspek higienitas belum menjadi perhatian utama, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama program nasional yang menitikberatkan pada pemenuhan gizi seimbang dan keamanan pangan. Menurut seorang ibu, kelalaian dalam aspek higienitas dapat berdampak langsung terhadap kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Jika kualitas kebersihan diabaikan, maka tujuan program ini menjadi tidak relevan. Pemerintah perlu bertindak cepat,” ujar Linda salah satu wali murid.
Dalam catatan tim Surabaya Pagi, per Februari 2026, kuota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lamongan telah terpenuhi dengan 132 SPPG. Saat ini yang sudah beroperasi dari total 165 unit. Sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.
Meski program ini telah melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), nyatanya menunya picu siswa keracunan .
Tim Surabaya Pagi mencatat ada belasan siswa SMA Negeri 2 Lamongan yang diduga keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada September 2025. Mereka alami gejala mual, muntah, pusing, dan lemas. Sebanyak 13 siswa dilaporkan dirawat di RSI NU Lamongan. Pihak terkait, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tengah melakukan evaluasi . Saat itu, tiga dokter jaga dari dua rumah sakit dan satu dokter dari klinik dimintai keterangan penyidik Polres Lamongan sebagai saksi, Jumat (3/10/2025).
Baca juga: Targetkan Penurunan Stunting: SPPG Lumajang Bertambah, Akses MBG Ikut Merata
Ketiga dokter yang dimintai keterangan Unit 1 Pidana Umum Polres Lamongan di antaranya dari RSI Nasrul Ummah, RS Permata Hati dan dokter Klinik Sartika. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jetis Lamongan. Penyedia menu MBG, Frangky Irawan, mengatakan untuk menghentikan sementara operasionalnya setelah terjadi keracunan pada belasan siswa. Terkait permasalahan di SMAN 2 itu, pihaknya langsung mengosongkan dapur. Sembari mencari tahu sumber masalahnya belasan siswa yang keracunan diduga setelah menyantap menu soto MBG. (rmc, dna, hik, dwi, jir, sb2)
Editor : Redaksi