SURABAYAPAGI.com, Madiun - Guna mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, berkomitmen terus memperkuat cakupan pemberian jaminan kesehatan masyarakat setempat, dengan dengan menggelar rakor lintas sektor, mulai dari kepala OPD terkait, camat se-Kabupaten Madiun, kepala puskesmas, perwakilan RSUD Kabupaten Madiun, sejumlah kepala desa, hingga BPJS Kesehatan.
"Selain untuk sosialisasi kebijakan terbaru JKN, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi capaian kepesertaan, kualitas layanan, hingga pembahasan berbagai kendala dan solusi bersama guna memperkuat pemberian jaminan kesehatan warga Kabupaten Madiun," ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Heri Setiyana, Senin (25/05/2026).
Baca juga: Tekan Kematian Ibu dan Anak, Pemkab Magetan Gencarkan Gerakan ‘Si Jamil’
Pasalnya, hingga awal Mei 2026 jumlah peserta JKN di Kabupaten Madiun telah mencapai 734.149 jiwa dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 80,89 persen. Sementara capaian Universal Health Coverage (UHC) berada di angka 99,39 persen. Sehingga, Pemkab Madiun juga terus mengalokasikan anggaran bagi peserta penerima bantuan iuran daerah (PBID) untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
Baca juga: Hidupkan Kemandirian UMKM, Pemkab Madiun Gencarkan Gelaran ‘Jumat Sore’ di Alun-alun Caruban
"Dinas Kesehatan bersama lintas sektor terus melakukan sosialisasi, edukasi, pemutakhiran data kepesertaan, serta peningkatan mutu layanan kesehatan," katanya.
Sementara itu, terkait sistem pembiayaan JKN berasal dari tiga sumber, yakni pemerintah pusat untuk PBI dan ASN/TNI-Polri, pemerintah daerah untuk PBID dan PPPK, serta peserta mandiri maupun perusahaan. Pihaknya menilai bahwa sinergisitas antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dukcapil, BPJS Kesehatan, camat, hingga kepala desa sangat penting untuk memastikan seluruh warga masuk dalam sistem JKN.
Baca juga: Khusus ber-KTP Surabaya, Pemkot Hadirkan Program Sterilisasi Gratis 100 Kucing
"Layanan kesehatan ini terus diperkuat dengan data yang harus benar-benar valid dan terus diperbarui. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa memetakan warga yang membutuhkan prioritas layanan kesehatan," katanya. md-01/dsy
Editor : Redaksi