SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyoroti peningkatan kebutuhan belanja negara di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa (30/6/2026). Pengelolaan anggaran negara kini dinilai memerlukan tingkat kecermatan yang jauh lebih tinggi akibat tantangan tersebut,
Penilaian terhadap keberhasilan pembangunan Indonesia kini tidak lagi diukur dari besarnya penyerapan anggaran. Tolok ukur utama dialihkan pada kualitas tata kelola serta dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Baca juga: Masyarakat Tuntut Audit BGN, Legislator Minta ajak BPK
"Kebutuhan belanja negara terus meningkat di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Situasi ini menuntut kita untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang jauh lebih tinggi," ujar Isma Yatun, Ketua BPK.
Kelola Keuangan Negara Cermat Menurutnya, hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi. Isma mengatakan di situasi tersebut, pemerintah perlu mengelola keuangan negara dengan tingkat kecermatan yang jauh lebih tinggi. Hal ini dikatakan Irma saat menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 dalam sidang paripurna DPR RI.
"Kebutuhan belanja negara terus meningkat di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Situasi ini menuntut kita untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang jauh lebih tinggi," ujar Isma di Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Ia menilai keberhasilan pembangunan Indonesia tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu diserap. Namun, dilihat dari kualitas tata kelola dan dampak nyata bagi masyarakat.
Tak hanya itu, berdasarkan pemeriksaan LKPP tahun 2025, BPK juga menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan. Hal krusial, yakni menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. n ec, put
Editor : Redaksi