SurabayaPagi, Surabaya - Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ony Setiawan mendukung rencana pemerintah menerapkan kebijakan beras medium satu harga secara nasional.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat.
Ony menilai penerapan satu harga beras, yang konsepnya mengadopsi skema BBM Satu Harga, perlu diikuti dengan penguatan sistem distribusi agar perbedaan harga antardaerah dapat ditekan.
"Saya setuju dan seharusnya kebijakan beras medium satu harga ini sudah bisa diberlakukan sejak lama. Subsidi biaya distribusi beras dari gudang ke pasar terdekat adalah solusi konkret agar masyarakat di seluruh pelosok, dari Sabang sampai Merauke, menikmati harga yang sama," kata Ony di Surabaya, Senin (10/8/2026).
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang mengusulkan penerapan beras medium satu harga secara nasional untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Saat ini, harga beras medium di pasaran masih bervariasi. Beras SPHP Bulog tercatat sekitar Rp12.450 per kilogram atau Rp55.000-Rp57.500 per kemasan 5 kilogram.
Sementara harga beras medium umum berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp78.000 per kemasan 5 kilogram.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Ony mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada upaya menyeragamkan harga.
Menurut dia, kebijakan harga harus dibarengi dengan penguatan ketahanan pangan dari sektor hulu hingga hilir.
Ia menyebut setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, termasuk pupuk, benih, serta sarana produksi pertanian yang mudah diperoleh, terjangkau, dan berkualitas.
Kedua, modernisasi pertanian melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani.
"Yang ketiga adalah pelestarian pangan lokal atau diversifikasi. Pemerintah tidak boleh menyeragamkan kebiasaan makan masyarakat dan hanya bertumpu pada beras," ujarnya.
Menurut Ony, Indonesia memiliki beragam sumber pangan lokal yang dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan, antara lain hanjeli, sukun, porang, pisang, talas, ubi jalar, singkong, sagu, sorgum, hingga jagung.
Ia mengatakan kebijakan pangan nasional seharusnya tidak hanya berorientasi pada ketersediaan beras, tetapi juga memastikan keberagaman pangan tetap terjaga di setiap daerah.
Dukungan terhadap kebijakan beras satu harga juga tidak terlepas dari posisi Jawa Timur sebagai salah satu sentra produksi beras nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, produksi beras Jatim pada 2025 mencapai sekitar 6,03 juta ton, setara dengan 10,44 juta ton gabah kering giling (GKG).
Capaian tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan produksi padi dan beras terbesar di Indonesia.
Di sisi lain, konsumsi beras masyarakat Jawa Timur relatif stabil di kisaran 4,33 juta hingga 4,37 juta ton per tahun.
Kondisi tersebut membuat Jawa Timur memiliki posisi penting dalam menjaga pasokan beras nasional.
Ony berharap posisi Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Menurut dia, intervensi harga yang tepat, kepastian penyerapan hasil panen, serta jaminan ketersediaan pupuk menjadi sejumlah faktor penting agar kebijakan pangan tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani.
"Jangan sampai masyarakat mendapatkan harga beras yang terjangkau, tetapi petani justru tidak mendapatkan harga yang layak. Kebijakan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kesejahteraan petani," katanya.
Ia berharap penerapan beras satu harga nantinya dapat menjadi bagian dari kebijakan pangan yang lebih menyeluruh, dengan memperkuat produksi, distribusi, keterjangkauan harga, sekaligus kesejahteraan petani.
Editor : Redaksi
