SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Alokasi anggaran pendidikan di Surabaya sebesar Rp2,5 triliun, atau sedikit di atas 20 persen dari total APBD 2026 sebesar Rp12,7 triliun. Anggaran besar ini dirapkan mampu menyelesaikan problem pendidikan yang ada di kota Pahlawan termasuk mengatasi anak putus sekolah. Sehingga di Surabaya tidak ada lagi anak yang putus sekolah.
Namun realitanya DPRD Surabaya masih menemukan adanya anak-anak putus sekolah di sejumlah wilayah. Temuan tersebut menjadi perhatian serius dewan yang meminta Pemerintah Kota Surabaya memperkuat pendataan sekaligus mempercepat langkah penanganan agar seluruh anak kembali memperoleh hak atas pendidikan.
Baca juga: Ketua Komisi A Dorong Birokrasi Pemkot Perkuat Fungsi Pengawasan
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menegaskan bahwa tidak boleh ada anak putus sekolah di Kota Surabaya. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan berbagai program pendidikan, mulai dari sekolah gratis jenjang SD dan SMP, beasiswa afirmasi hingga program Kejar Paket A, B, dan C yang kini tersedia di tingkat kelurahan.
Ajeng mengatakan, persoalan anak putus sekolah umumnya bukan hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga kendala administrasi serta kurangnya dukungan keluarga. Karena itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat, terutama RT dan RW, aktif mendata serta mengajak anak-anak yang putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan.
"Harusnya tidak ada anak putus sekolah di Surabaya. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas pendidikan, tinggal bagaimana RT, RW, keluarga, dan masyarakat bersama-sama memastikan anak-anak kembali bersekolah," ungkapnya, Kamis (6/8)
Ia menjelaskan, program Kejar Paket A, B, dan C menjadi solusi bagi warga yang sempat putus sekolah. Di Kecamatan Genteng, misalnya, sejumlah anak putus sekolah telah dikumpulkan untuk mengikuti Kejar Paket C dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Surabaya, termasuk pengurusan ijazah.
Menurutnya, peserta kejar paket harus memiliki komitmen mengikuti proses belajar sesuai jadwal. Sebab, tingkat kehadiran telah terintegrasi dengan sistem Kementerian Pendidikan sehingga ketidakhadiran dapat mengakibatkan peserta harus mengulang program tersebut.
"Kalau sudah diberi kesempatan mengikuti Kejar Paket, keluarganya juga harus mendukung. Jangan sampai sering tidak hadir karena nanti justru merugikan peserta didik sendiri," katanya.
Ajeng mengungkapkan, Komisi D masih menemukan beberapa kasus anak putus sekolah, salah satunya di wilayah Genteng. Namun, sebagian besar telah diarahkan mengikuti program Kejar Paket C. Selain itu, masih ditemukan juga persoalan administrasi, seperti data kependudukan yang belum sesuai atau perpindahan domisili sehingga menghambat proses pendaftaran sekolah.
Meski demikian, ia memastikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terus melakukan pendampingan agar persoalan administrasi tidak menjadi alasan anak kehilangan hak memperoleh pendidikan.
Ajeng juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Dukungan tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga memastikan anak berangkat sekolah, memperoleh pendampingan, hingga mendapatkan akses transportasi apabila diperlukan.
"Yang paling penting adalah dukungan keluarga. Kadang anak tidak sekolah bukan karena biaya, tetapi karena tidak ada yang mengantar atau mengawasi. Hal-hal seperti ini juga harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.
Selain keluarga, RT dan RW diminta lebih aktif memantau lingkungan, termasuk memastikan tidak ada anak yang berkeliaran pada jam sekolah. Jika ditemukan anak yang belum bersekolah, masyarakat diharapkan segera melapor agar pemerintah dapat memberikan pendampingan.
Ajeng menambahkan, warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan tidak perlu ragu menyampaikan kendalanya. Selain melalui RT dan RW, masyarakat dapat meminta bantuan kepada pemerintah kelurahan maupun kanal pengaduan Pemerintah Kota Surabaya.
"Jangan sampai ada anak putus sekolah. Apa pun kendalanya, baik biaya maupun administrasi, harus segera disampaikan supaya bisa dicarikan solusinya," pungkasnya. Alq
Editor : Redaksi