SurabayaPagi, Surabaya – Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, akhir Agustus 2026, arah kepemimpinan NU memasuki abad kedua menjadi perhatian serius kalangan ulama dan tokoh pesantren di Jawa Timur.
Pertanyaan yang mengemuka bukan semata mengenai siapa yang akan memimpin NU, tetapi bagaimana organisasi yang lahir dari tradisi pesantren tersebut mempertahankan jati diri sekaligus menjawab tantangan baru di abad kedua.
Baca juga: Kolaborasi dengan NU Jatim, Anlene Perkuat Edukasi Kesehatan Ramadan
Pandangan itu mengemuka dalam Dialog Publik bertajuk “Transformasi Orientasi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama Abad II” yang digelar Jurnalis Pokja Grahadi bersama Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) dan PMII Jawa Timur di Aula JKSN, Surabaya, Rabu (12/8/2026).
Forum menghadirkan Pengasuh Pesantren Bumi Sholawat KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali), Guru Besar Ilmu Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Prof Usep Abdul Matin, Guru Besar Sejarah dan Pemikiran Islam Klasik UIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr KH Imam Ghozali Said, serta Ketua Umum JKSN sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim.
Dalam forum tersebut, Kiai Asep menekankan bahwa transformasi NU tidak boleh membuat organisasi tersebut tercerabut dari akar sejarahnya. Menurut dia, modernisasi harus tetap berpijak pada pesantren yang sejak awal menjadi basis utama kelahiran NU.
Kiai Asep menjelaskan, NU sejak awal bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, tetapi wadah untuk menyatukan kekuatan pesantren dan ulama dalam menghadapi persoalan keumatan serta kebangsaan.
Pesantren, lanjut dia, bahkan telah menjadi pusat pendidikan sekaligus basis perlawanan masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, perlawanan yang berlangsung secara terpisah membuat kekuatan tersebut mudah dipatahkan.
“Sentral-sentral perlawanan adalah pondok-pondok pesantren, tetapi mudah dilumpuhkan karena berdiri sendiri-sendiri,” ujar Kiai Asep.
Kondisi tersebut kemudian mendorong para ulama membangun kekuatan secara kolektif.
Salah satu mata rantainya ditandai dengan lahirnya Nahdlatul Wathan di Surabaya pada 1916 sebagai ruang kaderisasi generasi muda pesantren.
Gagasan membangun kekuatan bersama kemudian berkembang hingga berdirinya NU pada 1926. Kiai Asep menyebut proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran KH Abdul Wahab Hasbullah, KH Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama pesantren lainnya.
Menurut dia, KH Hasyim Asy'ari sejak awal menghendaki NU tidak menjadi kendaraan perseorangan, melainkan representasi lembaga-lembaga pesantren yang diwakili para ulama.
Salah satu fase penting dalam proses tersebut adalah Komite Hijaz sebelum penggunaan nama Nahdlatul Ulama.
Struktur awal organisasi juga menempatkan ulama sebagai pusat kepemimpinan, dengan KH Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, KH Ahmad Dahlan Ahyad sebagai wakil, KH Abdul Wahab Hasbullah sebagai Katib Awwal dan KH Abdul Chalim sebagai Katib Tsani.
“Kesimpulannya bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren, organisasi yang didirikan oleh pesantren-pesantren besar oleh tokoh-tokohnya. Dominannya adalah Syuriyah,” kata Kiai Asep.
Berangkat dari sejarah tersebut, Kiai Asep kemudian mengaitkannya dengan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Ia menilai dinamika sejumlah muktamar sebelumnya perlu menjadi bahan evaluasi, terutama menyangkut mekanisme penyelenggaraan dan proses pengambilan keputusan.
Ia mengingatkan agar forum tertinggi NU tetap berada dalam kendali ulama dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu.
“NU harus dikendalikan oleh ulama, jangan diatur oleh anak-anak muda yang berapa jumlahnya, berapa segelintir, kemudian mereka mengendalikan muktamar dengan kedzaliman-kedzaliman,” tegasnya.
Baca juga: Dorong Pengawasan Partisipatif, PC Fatayat Lamongan Jalin Kerjasama dengan Bawaslu
Menurut Kiai Asep, Muktamar ke-35 tidak semestinya hanya dipandang sebagai agenda pergantian struktur kepemimpinan.
Forum tersebut harus menjadi momentum untuk mengembalikan marwah NU sebagai organisasi ulama yang berakar kuat pada pesantren.
Ia menilai transformasi organisasi tidak identik dengan menghapus karakter dan tradisi yang telah menjadi fondasi NU.
Sebaliknya, perubahan harus diarahkan untuk meneruskan cita-cita pendirian NU sekaligus menjawab persoalan masyarakat yang terus berkembang.
Kiai Asep menyebut terdapat dua fondasi penting dalam gagasan awal NU, yakni perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia dan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah di lingkungan pesantren.
Paham Ahlussunnah wal Jamaah, menurutnya, memiliki karakter inklusif dan menempatkan persatuan sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa.
“Paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham inklusif, paham persatuan dan kesatuan yang akan mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Jika pada masa lalu perjuangan NU diarahkan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tantangan pada abad kedua adalah memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kemerdekaan tersebut.
“Indonesia merdekanya harus ditransformasi oleh keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Kita merdeka, tetapi kita belum merasakan kemerdekaan itu,” katanya.
Karena itu, NU dinilai perlu kembali memainkan peran strategis sebagai kekuatan moral, keagamaan dan kebangsaan.
Baca juga: Kiai Sepuh NU Ultimatum, Minta Rais Aam dan Gus Yahya Islah Sebelum Haji 2026
Kekuatan organisasi tidak hanya diukur dari struktur dan jumlah kader, tetapi juga dari kemampuan memberikan arah ketika masyarakat menghadapi persoalan sosial, ekonomi, politik dan kebangsaan.
Sementara itu, Ketua Jurnalis Pokja Grahadi Fatimartuzzahroh atau Ima mengatakan, dialog tersebut merupakan bagian dari kontribusi insan pers Jawa Timur dalam menyambut Muktamar ke-35 NU.
Terlebih, Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
“Semangatnya supaya suara-suara ataupun pemikiran dari alim ulama di Jawa Timur bisa terdengar dan juga bisa tersampaikan untuk harapan terkait transformasi, reorientasi kepemimpinan NU pada abad kedua nantinya,” kata Ima.
Menurut dia, gagasan penyelenggaraan dialog bermula dari diskusi internal Pokja Grahadi mengenai kontribusi pers dalam menyambut momentum Muktamar ke-35.
Gagasan tersebut kemudian dikomunikasikan dengan Kiai Asep hingga diwujudkan menjadi forum publik.
Sekitar 60 wartawan dari berbagai wilayah Jawa Timur mengikuti kegiatan tersebut. Forum juga melibatkan perwakilan PMII, GP Ansor, IPNU, IPPNU, ISNU dan Lesbumi.
Ima berharap gagasan yang muncul dalam dialog tidak berhenti sebagai wacana di ruang diskusi. Pers, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memperluas jangkauan pemikiran para ulama dan kiai kepada masyarakat.
“Harapannya bisa mensyiarkan hasil dari pemikiran para ulama, para kiai di Jawa Timur untuk harapan kepemimpinan NU yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
Editor : Redaksi