SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Sebagai upaya untuk mencari cadangan minyak bumi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, mendukung Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terkait rencana survei seismik 2D Lamturo. Pasalnya, upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor migas di Bojonegoro.
Diketahui, survei seismik 2D merupakan bagian dari rangkaian kegiatan eksplorasi untuk mengetahui kondisi bawah permukaan bumi sekaligus mengidentifikasi potensi cadangan minyak dan gas bumi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kegiatan tersebut akan bersinggungan langsung dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga membutuhkan koordinasi serta komunikasi yang baik.
Baca juga: Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Pemkab Bojonegoro Kejar Kategori Nindya Layak Anak
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, puncak produksi minyak pada 2021 mencapai sekitar 231 ribu barel per hari namun sekarang hanya sekitar 157 ribu barel per hari. Sedangkan untuk penurunan produksi tersebut, turut berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Kabupaten Bojonegoro pada 2025-2026 yang hanya sekitar Rp2,8 triliun.
Baca juga: Lewat MTQ 2026, Pemkab Bojonegoro Siap Jaring Bibit Qur’ani hingga Pelosok
"Pelaksanaan survei seismik 2D Lamturo nantinya dapat berjalan aman, lancar dan sukses, serta memberikan hasil optimal untuk mendukung upaya menemukan potensi cadangan migas baru. Dan untuk penurunan produksi tersebut menjadi tantangan bagi daerah dalam menjaga kemampuan fiskal sekaligus membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya, Selasa (01/09/2026).
Sedangkan untuk rencana survei seismik 2D Lamturo akan dilaksanakan di 17 kecamatan yakni Balen, Baureno, Kanor, Kedungadem, Kepohbaru, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberrejo, Bubulan, Dander, Gondang, Ngambon, Ngasem, Purwosari, Sekar, Tambakrejo dan Temayang.
Baca juga: Lewat GASPOL: Pemkab Minta ASN di Bojonegoro Konsumsi Produk Lokal, Dimulai dari Beras
Oleh karenanya, Pemkab Bojonegoro pun masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai metode, tahapan, waktu dan mekanisme pelaksanaan survei tersebut. Selain itu, aspek keselamatan juga menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas. bj-01/dsy
Editor : Redaksi