SurabayaPagi, Jakarta - Kepengurusan lengkap DPD Partai Demokrat Jawa Timur (Jatim) periode 2026-2031 hingga kini belum diumumkan. Pengamat Politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Siraijt mengungkap kans Demokrat bangkit di Jatim pada Pemilu 2029.
Baihaki menyebut Demokrat harus menjadi partai yang inklusif. Jangan sampai, Demokrat dicap sebagai partai keluarga dan tidak memberi kesempatan kepada kader lain untuk memberi kontribusi
Baca juga: Trans Jatim Jadi Program Terpopuler Khofifah-Emil, Kepuasan Warga Capai 82,5 Persen
"Menurut saya, Demokrat Jatim harus jauh dari kata partai keluarga. Tren survei kami menunjukkan, 47,5 persen warga Jatim sangat anti terhadap partai keluarga. Demokrat harus jadi partai inklusif, terbuka peluang untuk semua kader mengabdi di berbagai posisi," kata Baihaki di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Baihaki menyebut kepengurusan Demokrat Jatim yang dinahkodai Emil Elestianto Dardak harus berisi figur-figur yang mau berkorban dan bekerja keras untuk partai.
"Kalau pengurus inti berisi keluarga dari pendiri partai tentu saja akan sulit partai berkembang, apalagi kontribusi untuk partai masih sangat minim. Karena tipikal warga Jatim ini cukup berbeda dengan provinsi lain, yang sebenarnya tidak suka dengan dinasti," jelasnya.
"DPP Demokrat harus melek terhadap realita bahwa Jatim ini bisa menjadi lumbung suara asal pendekatan sejak awal baik. Adanya sosok Emil Dardak sudah memberi angin segar dan elekotral, namun itu perlu diimbangi oleh kader atau pengurus yang militan dan mau berkorban untuk partai. Kalau keluarga Cikeas dijadikan pengurus di Jatim, saya lihat ada keccenderungan irama partai akan berbeda dan berpotensi turun lagi di Pemilu 2029," tambahnya.
Baca juga: Bahlil Jadi Salah Satu Menteri Dengan Kinerja Baik Versi ARCI, Begini Analisa Pakar
Selain itu, Baihaki menyebut sosok Emil Dardak yang dikenal bersih, pintar harus bisa diimbangi oleh pengurus Demokrat Jatim 2026-2031.
"Jangan sampai, ada kader atau pengurus yang terjerat kasus hukum. Karena itu sangat berdampak pada elektoral partai. Partai harus mengambil kader yang terbaik, loyal, dan tentunya bebas dari kasus hukum untuk mengisi kepengurusan Demokrat Jatim ke depan," tambahnya.
Menurut Baihaki, Pemilu 2029 adalah momentum bagi Partai Demokrat untuk bisa bangkit lagi setelah mengalami tren kemunduran sejak Pemilu 2014.
Baca juga: Survei Elektabilitas Parpol di Jatim Versi ARCI: Gerindra Teratas, Demokrat Meningkat
Apalagi, dalam survei pada Agustus 2026 lalu, elektoral Demokrat menunjukkan grafik kenaikan.
"Pasca Musda 2022 lalu, kami memiliki data survei Demokrat di bulan Juli 2022 elektabilitas Demokrat di angka 6,17 persen. Angkanya merosot akibat dampak Musda, sementara per Agustus 2026 lalu saat mendekati acara Musda, elektabilitas Demokrat di angka 12,5 persen," jelasnya.
"Berkaca saja dari pengurus 2022-2027, di mana banyak gejolak yang berdampak pada hilangnya banyak kursi Demokrat di Jatim pada Pemilu 2024. Maka pelajaran di Musda 2022 harus benar-benar dipertimbangkan oleh Demokrat untuk menentukan pengurus yang benar-benar mau bekerja dan loyal untuk partai guna menghadapi Pemilu 2029. Kalau mengandalkan trah keluarga saja tidak cukup, dan tentunya pengurus harus bersih dari kasus hukum," pungkasnya.
Editor : Redaksi