SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Kisruh pilkades di masa Pandemi covid 19 tuai masalah di kalangan masyarakat kab. Sumenep. Sejak ditetapkannya pemilihan serentak pilkades pada Kamis tanggal 8 Juli mendatang mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah.
Praktisi hukum dan pensiunan Jupen di salah satu kecamatan di kab. Sumenep, Moh. Alimuddin mengatakan sudah saatnya pemerintah daerah mengikuti peraturan pusat selaku pemangku kebijakan, mengingat semakin bertambahnya angka kematian di masa pandemi ini.
" Kab. Sumenep sudah zona hitam, jadi dilarang menggelar kegiatan apapun yang sifatnya kerumunan, apalagi seperti pilkades," jelasnya kepada Surabaya Pagi Selasa (6/7).
Menurutnya, salah satu faktor penyebab menularnya wabah virus corona itu dari kerumunan, maka jelas sudah anjuran dari pemerintah pusat terkait larangan mengadakan aktivitas disaat pandemi ini.
"Jelasnya pilkades serentak ditunda, mengenai waktu pelaksanaannya saya kurang tahu, hal ini anjuran pemerintah pusat dan Gubernur Jawa Timur" ungkapnya.
Selain itu kata dia, diharapkan masyarakat untuk lebih bersabar lagi dalam menyikapi persoalan wabah virus corona yang melanda kab. Sumenep, bahkan dunia.
Sementara RB. Faisol Sadamih Ketua ILC Kab. Sumenep, kepada Surabaya Pagi mengatakan bahwa “Sudah menjadi sepatutnya Bupati sumenep Ach. Fauzi SH,MH menunda kegiatan pilkades melihat suasana covid yang belum kondusif.”
Di kab. Sumenep lonjakan pasien terkena wabah virus corona itu semakin hari terus bertambah bahkan RSUD Moh Anwar sudah tak lagi menampung lonjakan pasien yang terus bertambah.
"RSUD Moh. Anwar ditutup tidak lagi menerima pasien, karena tempatnya sudah tak memenuhi dan pasien berada diluar RSUD, hal ini berarti Sumenep sudah masuk zona hitam," kilahnya.
Bahkan pihaknya sangat mendukung pilkades itu ditunda sampai pada waktu yang tepat.
Kepala DPMD Kab. Sumenep, Moh. Ramli saat dikunjungi media belum ada ditempat, kata salah satu stafnya masih belum datang.
"Belum datang Mas, balik saja nanti,” katanya. AR
Editor : Moch Ilham