Tuding Pengamat Sosial Ekonomi Unibraw, Guru Besar Ekonomi Unair, Direktur INDEF dan Pemerhati Kebijakan Publik Terkait Gagasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Kini Gencarkan Program Work From Bali
Baca juga: Pemudik Boleh "Bolos" Asal Ber-WFH
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah menggencarkan program Work From Bali (WFB) khususnya kepada para kementerian yang berada di bawah koordinasinya. Program tersebut disampaikan luhut pada 19 Mei 2021 lalu. Rencananya program ini nantinya ditujukan kepada para pegawai kementerian yang melakukan pekerjaannya dari Bali. Hingga saat ini telah ada 7 kementrian yang telah menandatangani MoU program WFB ala Luhut. Adapun 7 kementrian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian Investasi/BKPM.
Namun, program Luhut ini mendapat kritikan keras dari beberapa pengamat politik hingga pemerhati sosial dan ekonomi baik di Surabaya dan Jakarta. Menurut pengamat politik dan ekonomi, Luhut bermaksud untuk memperkuat dan menaikan perekonomian khususnya industri pariwisata di Bali. Namun, menurut para pengamat politik, sosial dan ekonomi itu Menteri Luhut justru akan memperarah keadaan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi Presiden Joko Widodo sebelumnya melarang warganya tidak melakukan aktivitas mudik.
Seperti yang diungkapkan pengamat Sosial Ekonomi asal Universitas Brawijaya Malang Dr. Iswan Noor, S.E., M.E. Dr Iswan Noor menilai kebijakan Luhut justru memperparah perekonomian. Hal itu disebabkan karena saat ini Menteri Keuangan tengah tengah meminta agar seluruh kementerian untuk menghemat anggaran.
"Kan ada aturan agar kabinet menteri, Polisi, TNI, untuk menghemat anggarannya. Mengapa? Ya karena sebagian anggaran diperuntukan untuk kesehatan dan kesejahtraan masyarakat, mulai vaksin, bantuan langsung dan macem-macem," kata Iswan Noor kepada Surabaya Pagi, Jumat (21/05/2021).
Hemat Anggaran
Aturan penghematan anggaran tersebut termaktub dalam Surat bernomor S-408/MK.02/2021. Pada poin pertama surat tersebut, secara verbatim menyebutkan, dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja K/L TA 2021.
Iswan pun menyorot soal teknis keberangkatan para ASN di kementerian yang ingin bekerja di Bali. Menurutnya, tidak mungkin ASN yang berangkat ke Bali menggunakan anggaran pribadi, karena hal tersebut masih dalam nuansa tugas kerja.
"Jadi ada paradoks di sini, di sisi lain Bu Sri (Menkeu, red) minta agar hemat anggaran dan sebagiannya disuntikan ke masyarakat, di sisi yang lain, justru anggaran tadi ingin dipakai untuk biaya perjalanan dinas para ASN," katanya.
Memang kata Iswan, soal pandemi covid-19, pemerintah diperhadapkan pada dilema. Ingin memilih perbaikan ekonomi atau kesehatan masyarkat.
Adopsi Pemulihan Cina
Iswan pun mengingatkan strategi Cina, saat keluar dari jebakan kesehatan dan penurunan ekonomi. Cina diawal-awal pandemi, berfokus pada penanganan kesehatan. Dibuktikan dengan membangun rumah sakit dalam waktu yang singkat. Kendati di awal banyak yang memprediksi Cina akan masuk dalam resesi ekonomi diakhir 2020.
"Nyatanya apa produk Domestik Bruto (PDB) Cina justru tumbuh 6,5 persen pada kuartal IV di tahun 2020. Bahkan penjualan online untuk konsumsi rumah tangga tumbuh relatif tinggi hingga 14,8%," katanya.
Perhatikan UMKM
Dari data ini membuktikan bahwa sebetulnya harapan negara saat ini adalah UMKM. Seharusnya yang diperdulikan oleh negara adalah UMKM ataupun industri rumahan karena mereka yang selama ini terkena dampak terbesar.
"UMKM itu yang justru harus dibantu. Karena mereka sebetulnya adalah jantung perekonomian rakyat, bukan hotel. Sekarang lihat, coba hitung berapa banyak tukang sayur atau tukang becak yang nginap di hotel," ucapnya.
Data dari Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) hingga akhir 2020 kurang lebih sekitar 30 juta UMKM yang bangkrut dari total 64 unit usaha. Artinya hampir sekitar 50% UMKM yang hilang karena salahnya kebijakan yang tidak pro UMKM. Bahkan Akumindo mencatat, lebih dari 7 juta tenaga kerja informal dari UMKM yang kehilangan pekerjaannya.
"Sebetulnya antara kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Selama dukungan pemerintah terhadap usaha wong cilik itu diperhatikan," pungkasnya.
Kesehatan dan Perlindungan Sosial
Senada juga diungkapkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira rencana Work From Bali untuk pegawai kementerian dinilai hanya membuang anggaran.
Baca juga: 110 ASN Diambil Sumpah, Bupati Pesan Agar Pelayanan Publik Harus Berkualitas
Anggaran APBN, menurut Bhima, baiknya digunakan untuk mendukung belanja kesehatan dan perlindungan sosial daripada untuk perjalanan dinas pegawai kementerian.
"Kalau pegawai pemerintah disuruh Work From Bali, sepertinya sayang sekali anggaran APBN digunakan untuk perjalanan dinas. Masih banyak kebutuhan anggaran yang urgent, yakni belanja kesehatan dan belanja perlindungan sosial," kata Bhima, Kamis (20/5/2021).
Bhima justru bingung, di tengah melebarnya defisit APBN, tetapi masih ada dana yang digunakan untuk rapat di Bali. "Ini saja karena pemerintah kebingungan karena defisit APBN melebar, bahkan tarif PPN mau dinaikan, kok dana yang ada digunakan buat rapat di Bali," ujarnya.
Bhima juga meningkatkan agar pemerintah jangan mubazir menghamburkan anggaran untuk perjalan dinas. Dampak perjalanan dinas ke daerah pun menurutnya tak besar. Alih-alih memberikan dampak ekonomi, perjalanan dinas justru menurutnya cuma untungkan pegawai pemerintah saja.
"Jangan mubazir, sejauh ini anggaran perjalanan dinas dampaknya terbatas bahkan cenderung menguntungkan pegawai pemerintah itu sendiri," kata Bhima.
Bisa Ciptakan Klaster Baru
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya Prof. Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono M. Ec. Ph.D, Ak meyebutkan, kebijakan Luhut untuk menggenjot perekonomian di Bali sangat mustahil bahkan aneh bin ajaib.
Pertama kata Prof Tjipto, adalah terkait jumlah ASN yang akan dikirim ke Bali. Bila jumlah sedikit tentu hasilnya akan sama saja. Namun bila jumlahnya banyak, justru akan menimbulkan masalah baru. "Itu berapa orang yang dikirim, kalau banyak pun pertama bisa menimbulkan kluster baru," kata Prof Tjipto.
Berikutnya kebijakan Sri Mulyani yang meminta agar kementerian mengurangi anggaran, dinilai olehnya sangat tepat untuk saat ini. Karena sebagian anggaran dapat dipergunakan demi kemaslahatan bersama.
Soal peningkatan ekonomi di Bali, pemerintah seharusnya memiliki data disetiap daerah agar tahu industri mana yang berpotensi untuk didorong perkembangannya selama Pandemi berlangsung. Karena covid-19 berdampak bagi segala lini sektor tak hanya pariwisata.
"Kalau pariwisata secara umum nampaknya agak sulit, justru dilihat potensi apa yang berkembang di sana dan bisa didorong. Misalnya, ekspor udang di Bali, kerajinan tangan di Bali, itu bisa didorong sehingga mereka berekembang lagi," ucapnya.
Guna mengantisipasi terjadi korupsi anggaran yang diberikan kepada pelaku bisnis seperti UMKM, Prof. Tjipto menawarkan agar penyaluran keuangan dilakukan langsung oleh lembaga keuangan.
Baca juga: Pemerintah Kabupaten Pasuruan Terapkan Sistem MERIT ASN
Kontraproduktif
Senada dengan hal yang diungkap Dr Iswan Noor, Bhima Yudhistira dan Prof Tjipto. Apa yang diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, kebijakan Work From Bali ini keliru. Bahkan, cenderung berlawanan dengan upaya pengetatan untuk mencegah penularan Covid-19, larangan mudik misalnya.
"Ini kebijakan keliru dan berlebihan. Ini malah akan kontraproduktif terkait dengan kemarin ada larangan mudik, pengetatan, dan sebagainya. Publik juga jadi gusar melihat ini, kebijakannya nggak masuk gitu lho," ungkap Trubus ketika dihubungi detikcom.
Kebijakan ini disebut keliru karena dengan membawa pegawai negeri sipil kementerian ke Pulau Bali maka potensi penyebaran virus antar daerah bisa terjadi. Bahkan Trubus menyebutkan, saat ini Bali sebetulnya adalah wilayah dengan potensi penularan yang tinggi.
"Bali juga sebenarnya lagi tinggi kan penularannya, malah varian baru ada di sana juga kan. Di situ potensi penularan ini tinggi, nanti PNS yang pada pulang malah bawa virus lagi ke keluarganya, menularkan varian baru misalnya," kata Trubus.
Di sisi lain, kebijakan Work From Bali dinilai Trubus juga memiliki sederet potensi penyimpangan yang bisa dilakukan para pegawai negeri sipil kementerian. Mulai dari pemborosan, bolos kerja, bahkan korupsi. "Potensi penyimpangannya banyak ini, bisa jadi pemborosan anggaran, bahkan korupsi. Belum lagi, di sana bisa saja mereka bukan kerja malah foya-foya, jalan-jalan, main-main," kata Trubus.
Penjelasan Luhut
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menggencarkan program Work From Bali untuk kementerian di bawah koordinasinya. Maksudnya, pegawai kementerian akan melakukan pekerjaannya dari Pulau Bali.
Hal ini dinilai Luhut dapat membantu mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Bali. Khususnya untuk mendorong keterisian hotel di Bali.
Pihak Luhut pun sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi pada kawasan The Nusa Dua Bali, Selasa (18/5/2021) kemarin.
"Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Akan berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves," jelas Luhut dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/5/2021).
Setidaknya akan ada 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua yang dikelola Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) akan melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves. sem/ana/jk/erk/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham