SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani meramalkan tahun 2023 menjadi tahun penuh tantangan. Pasalnya, ketidakpastian ekonomi dan kondisi geopolitik global masih membayangi.
Situasi geopolitik dunia masih sangat kompleks dan bahkan bisa berubah dalam hitungan detik. Oleh sebab itu, antisipasi harus disiapkan agar dampak yang terasa ke Tanah Air tidak terlalu besar.
Baca juga: APBN Regional Jatim Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Tembus Rp18,22 Triliun
Maka dari itu, Sri Mulyani mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar lebih sigap dan adaptif dalam menghadapi tantangan Indonesia ke depan.
"Mengapa begitu? Situasi geopolitik dunia masih sangat kompleks dan bisa berubah dalam hitungan detik," tulis Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, dikutip Kamis (12/1/2023).
Sebagaimana diketahui, kondisi geopolitik global hingga saat ini masih diwarnai ketegangan yang dipicu perang Rusia dan Ukraina sejak Februari 2022 silam. Berbagai masalah timbul, terutama terhambatnya rantai pasok sejumlah komoditas pangan dan energi, ditambah sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia oleh sejumlah negara.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi sehubungan dengan meningkatnya risiko resesi global seperti yang diramalkan sejumlah lembaga internasional.
Baca juga: USTDA Hibahkan Rp 31,3 Miliar, Fokus di Pengembangan Teknologi IKN
Menurut Sri Mulyani, salah satu cara untuk menghadapi setiap perubahan akibat situasi geopolitik dunia yang kompleks adalah dengan memastikan APBN 2023 dan pemulihan ekonomi tetap terjaga. Maka dari itu, banyak hal yang perlu diwaspadai, dimitigasi, dan dikalkulasi secara teliti.
"Ibarat lautan dengan ombak yang besar, maka kita harus memiliki kemampuan berselancar yang tangguh," ujarnya.
Sri Mulyani menceritakan, saat menghadiri Rapat Pimpinan Arahan dan Kebijakan Kementerian Keuangan pada Selasa (10/1) lalu, ia menekankan untuk mengawal APBN yang kuat maka Kemenkeu selaku pengelola keuangan negara juga harus memiliki fondasi yang kuat.
Baca juga: OIKN Prediksi 10 Tahun Kedepan Pembangunan IKN Tak Perlu APBN
Is mengungkapkan, kerja bersama, sinergi, dan koordinasi harus semakin erat untuk seluruh unit Kemenkeu baik pusat, daerah, maupun dengan K/L untuk menjaga sisi penerimaan negara.
Selain itu, supporting system seperti database, aturan hukum, SOP semakin diperkuat agar antara desain kebijakan dan implementasi seamless (tak ada gap).
"Di akhir dialog saya juga mengajak jajaran agar terus menjaga integritas. Jaga pikiran, mulut dan jempol agar tidak melakukan hal-hal kotor yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Fokus dan serius dalam menjaga fondasi ekonomi agar tetap kuat. Selalu ingat … menjaga Indonesia adalah tugas kita bersama," tutupnya. jk
Editor : Redaksi