SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat mendapatkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim yang diketuai Tongani menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa Itong terbukti menerima suap Rp 260 juta dalam perkara pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP).
Hakim PN Surabaya ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam pasal 12 huruf c UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan kumulatif kedua.
“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp300 juta. Jika tidak dibayar harus diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan,” kata Hakim Tongani saat membaca amar putusan di Pengadilan Tipikor Surabaya,Selasa (25/10/2022).
Dalam putusan tersebut, terdakwa Itong Isnaeni juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 390 juta selambat-lambatnya dalam satu bulan. Jika tidak dibayar, wajib diganti dengan hukuman penjara selama enam bulan.
Hal yang memberatkanyakni sebagai penegak hukum Itong dianggap telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dan hal yang meringankan terdakwa tidak pernah dihukum dan sopan selama persidangan.
Vonis terhadap Itong lebih ringan dibanding tututan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa menuntut majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun penjara terhadap Itong.
Setelah mendengar hakim membaca putusan, Itong Isnaeni yang mengikuti sidang ecara daring dari Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng langsung menyatakan banding atas putusan tersebut.
"Saya tidak pernah menerima uang itu. Oleh karenanya, saya menyatakan banding," kata Itong sebelum sidang ditutup.
Kendati terdakwa Itong menyatakan banding, JPU dari KPK masih menyatakan pikir-pikir. Mereka akan membaca kembali pertimbangan hakim memberikan putusan tersebut. Para jaksa dari KPK harus berkoordinasi dulu dengan pimpinannya untuk untuk menyikapi putusan majelis hakim. ari
Editor : Redaksi