Modal Kecil, Bayang-Bayang Hantu Ekonomi Syariah

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Festifal Ekonomi Syariah telah memasuki tahun keempat. Namun demikian, usaha- usaha untuk mengembangkan ekonomi syariah masih terkedala banyak hal salah satunya adalah dari segi pemodalan. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur BI Jatim Difi A Johansyah. Perkembangan ekonomi syariah menurut pengetahuanya tidak bisa dibandingakan dengan ekonomi syariah negara tetangga yakni Malaysia. "Malaysia merupakan pionir ekonomi syariah. Perbankan syariah mereka tidak bisa dibandingakan dengan perbankan disini," jelasnya saat acara road to fesifal syariah di Perpustakaan Bank Indonesia Jl Taman Mayangkara Surabaya. Masih menurutnya ada hantu lama yang selalu menggentayangi perkembanan perekonomian syariah. " Hantu permodalan adalah salahsatu pembeda kita dengan perbankan Malaysia. Disana untuk permodalan Perbankan Syariah jauh lebih besar dari pada disini. Jangankan yang syariah konfensional saja kita masih kalah," jelasnya. Perbedaan dari segi perbankan sendiri dengan Malaysia terbilang cukup jauh jika perbankan Malaysia 40 %. "Perbankan kita mungkin sekitar 5 % ya," ujarnya, sedangkan pada triwulan ini aset perbankan syariah sendiri tumbuh lambat. Namun demikian, jika hanya menilik perkembangan perbankan saja rasanya tidak adil dalam melihat peranan pertumbuhan eknomi syariah. "Ekonomi syariah itu bukan hanya soal perbankan syarariah namun lebih pada baaimana memperkenalkan cara-cara berdagang yang sayriah untuk itulah festifal ekonomi syariah kita adakan kita sosialisasikan," jawab Difi. "Agar supaya masyarakat lebih mengenal ekonomi syariah. Jika masyarakan kenal maka secara otomatis ekonomi syariah akan berkembang dan tentu berdampak pula pada perkembangan perbankan ekonomi syariah," lanjutnya. Festifal ekonomi syariah sendiri dimulai di makasar."Tanggal besok 13 bandung awal oktober kemudian di Medan puncaknya di surabaya nov 8. inti kegiatan ini menonjolkan ekonomi syariah dan ekonomi umkm," jelas Difi. "Para peserta ekonomi syariah dari berbagai daerah secara selektif akan dibawa ke surabaya. Kami juga banyak melibatkan BI Jatim yang ada di Jember Kederi Malang," adk.
Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…