Ahok Tetap Nomor Satu, Meskipun Masih di Penjara

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo paling diunggulkan menjadi calon wakil presiden bagi Joko Widodo pada Pemilu 2019. Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 17-24 September 2017. Pada survei ini, responden ditanya tentang siapa yang paling pantas mendampingi Jokowi selaku presiden petahana pada Pemilu 2019. Ada 16 nama calon wakil yang diberikan sebagai opsi. Ahok mendapatkan 16 persen suara responden, paling tinggi di antara nama-nama lain dalam survei itu. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai bahwa tingginya elektabilitas Ahok itu tidak lepas dari pengalaman Jokowi dan Ahok sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Menurut Burhan, masih banyak masyarakat yang ingin melihat duet itu terjadi di skala nasional meskipun Ahok menjadi terpidana kasus penistaan agama. "Ahok, meskipun masih di penjara, tetap nomor satu," kata Burhanuddin saat merilis hasil survei di kantornya. Gatot berada di tempat kedua dengan angka 10 persen. Burhanuddin menduga, tingginya elektabilitas Gatot sebagai cawapres Jokowi tidak terlepas dari manuvernya sebagai Panglima TNI belakangan ini. "Pak Gatot banyak manuvernya untuk naikkan awareness, supaya dikenal," ujar Burhanuddin. Selain kedua tokoh di atas, ada pula Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dengan 8 persen dukungan responden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (7 persen), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (5 persen), Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (4 persen), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (3 persen). "Sementara responden yang tidak tahu atau tidak menjawab masih sangat tinggi, yakni 34 persen," ucap Burhanuddin. Setelah pilihan dikecurutkan menjadi 8 nama, dukungan terhadap Ahok bertambah menjadi 17 persen. Gatot dipilih 14 persen responden, disusul oleh Ridwan Kamil (11 persen), Sri Mulyani (9 persen), Tri Rismaharini (8 persen), Tito Karnavian (6 persen), Puan Maharani (2 persen), dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (1 persen). Namun angka yang tidak mejawab masih tinggi yakni 32 persen. hm
Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…