Myanmar Tolak Perwakilan Baru yang Ditunjuk PBB

Selasa, 31 Okt 2017 22:43 WIB

PBB menunjuk Knut Ostby dari Norwegia buat menggantikan Lok-Dessallien. Dia diminta mengurus krisis kemanusiaan membelit etnis Rohingya. Namun, posisi dijalankan Ostby cuma sementara sebab Myanmar tetap menolak kepala UNCT diganti, seperti dilansir dari laman Reuters. NEW YORK, John robbinson. PBB akhirnya menunjuk orang baru sebagai koordinator perwakilan misi mereka di Myanmar (UNCT). Kepala UNCT di Myanmar sebelumnya, Renata Lok-Dessallien ditarik ke markas PBB di New York, Amerika Serikat, diduga lantaran dianggap gagal mencegah krisis kemanusiaan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Ostby sebelumnya juga ditunjuk oleh PBB terjun ke daerah konflik seperti Afghanistan dan Timor Leste. Kabarnya, dia dipilih karena Penasihat Negara Myanmar yang juga pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, merasa frustrasi dengan badan HAM PBB. Lok-Dessallien sudah bertugas di Myanmar sejak tiga tahun lalu. PBB beralasan sebenarnya mereka sudah memutuskan akan memindahkan Lok-Dessallien sejak awal 2017. Namun, menurut mereka pemerintah Myanmar menolak pengganti perempuan asal Kanada itu. Makanya dia dibiarkan tetap berada di sana. Namun, perwakilan misi PBB di Myanmar mengatakan sampai saat ini belum ada orang baru ditunjuk buat menggantikan Lok-Dessallien. Konon selama Lok-Dessallien memimpin misi PBB di Myanmar, dia lebih mengutamakan proyek pembangunan ketimbang misi kemanusiaan dan pembelaan hak asasi manusia, terutama terhadap etnis Rohingya. Dalam sebuah laporan independen diterima PBB dan dilansir oleh BBC, Lok-Dessallien berusaha menutupi tanda-tanda akan adanya ancaman kekerasan terhadap etnis Rohingya. Dia juga mempersulit relawan hak asasi manusia hendak menuju Negara Bagian Rakhine, merupakan pusat persekusi terhadap etnis Rohingya yang melebar ke wilayah lain. Menurut penuturan sejumlah sumber ditemui BBC, empat tahun sebelum meletup persekusi terhadap orang Rohingya, Lok-Dessallien, selalu melarang relawan HAM mengunjungi daerah Rohingya dengan bermacam alasan. Dia juga selalu menolak membahas masalah dan mencegah upaya advokasi publik buat etnis Rohingya. Bahkan dia tega mendepak anak buahnya menulis laporan ada gejala militer dan warga sipil Myanmar bakal melakukan pembantaian etnis. Alhasil, mestinya karena laporan itu PBB bisa bertindak cepat mencegah persekusi besar-besaran terhadap etnis Rohingya. Namun, karena Lok-Dessallien dianggap menutupi laporan itu, makanya krisis tidak terhindarkan. Meski demikian, di dalam laporan independen itu juga ditulis kalau ketidakmampuan mencegah kekerasan terhadap etnis Rohingya bukan seluruhnya salah Lok-Dessallien. Sebab, laporan itu menyatakan Lok-Dessallien berada dalam posisi sulit karena petinggi-petinggi PBB tidak berniat mendekati atau menekan pemerintah Myanmar mengakhiri persekusi terhadap etnis Rohingya. Kendati begitu, PBB menyangkal Lok-Dessallien sengaja menutupi laporan soal potensi kekerasan terhadap etnis Rohingya. Mereka memuji Lok-Dessallien sebagai advokat HAM yang tak pernah lelah. 06

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan. …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…