Pasca Pilkada DKI, Isu Agama Masih Membayangi PDIP

HATI-HATI, BU MEGA

Jumat, 22 Des 2017 01:39 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Banyak isu berseliweran menjelang tahun politik 2018 dan 2019, termasuk soal PDIP yang disebut-sebut tidak butuh suara umat Islam. Meski kabar ini dibantah Sekjen DPP PDI-Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan dinyatakan hoax, tapi fakta politik menunjukkan suara parpol besutan Megawati Soekarnoputri ini tidak seperkasa Pemilu 1999. Kekalahan PDIP pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu tentu jadi pelajaran berharga, bahwa suara umat Islam tak bisa diremehkan. Sementara di Pilgub Jatim 2018, PDIP yang menjagokan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Azwar Anas, belum tentu menang melawan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang banyak didukung kiai-kiai kultural NU. Di sisi lain, elektabilitas Partai Gerindra dalam sejumlah survei mengenai Pemilu 2019, selalu menempel PDIP. Lantas, apa artinya di balik fenomena politik tersebut? ------------ Laporan : Ibnu F Wibowo – Riko Abdiono, Editor: Ali Mahfud ------------ Pekan ini Netizen sempat dibuat heboh dengan sebuah reklame billboard yang diedit sedemikian rupa, yang menyudutkan PDIP. Foto billboard editan itu menyebar di media sosial dan menjadi viral. Isinya sangat provokatif, ’’PDIP Tidak Butuh Suara Umat Islam’’. Di bawahnya terpampang pula tulisan nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain tulisan, di billboard tampak logo-logo partai pendukung pemerintah. Mulai PDIP, PKB, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, hingga Perindo. Namun ternyata, hal itu hoax atau berita tidak benar. Gambar dan isi aslinya tidak berkaitan dengan PDIP. Gambar di billboard yang asli sebenarnya memuat pesan iklan layanan masyarakat. Melihat hal itu, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara. Ia menegaskan partainya tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau informasi murahan seperti itu. Kata Hasto, informasi yang tersebar di portal media 'abal-abal' termasuk di media sosial 'PDIP tidak butuh lagi suara umat Islam' adalah hoax dan fitnah. Setelah disahkannya UU Ormas beberapa waktu lalu, fitnah dan hoax semakin menjamur. Umumnya, pembiasan informasi itu ditujukan pada partai politik yang mendukung UU Ormas. Salah satunya adalah informasi yang menyebutkan bahwa PDIP sebagai partai pengusung pemerintahan saat ini tidak takut kehilangan basis pemilih muslim. Hasto menyebutkan, justru mayoritas pemilih PDIP adalah umat Islam. Dengan demikian tidak mungkin PDIP meninggalkan pemilih muslim. "PDIP sendiri lebih dari 85 persen pendukungnya basis muslim. Islam yang membangun peradaban, Islam yang meneladani tokoh-tokoh pergerakan juga, di mana PDIP betul-betul membumikan itu," tandas Hasto. Sedang alasan PDIP mendukung UU Ormas karena hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Hasto juga yakin PDIP tidak akan ditinggalkan pemilih muslim, karena selama ini partainya selalu menyebarkan nilai-nilai keislaman yang selaras dengan ideologi negara. Menanggapi fenomena itu, sosiolog politik asal Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus Mahfud Fauzi menyatakan pada praktik politik saat ini semua hal bisa dijadikan senjata. "Semua bisa digoreng dan semua bisa dipelintir. Selain para elite politik harus menjaga setiap tutur kata dan tingkah laku mereka, etika politik juga harus dikedepankan. Jangan semua digoreng atau dipelintir untuk bisa merugikan kompetitor mereka. Kedepankan bentuk politik yang mengutamakan keberhasilan dan prestasi. Bukan untuk saling menghancurkan. Kalau justru saling menghancurkan, maka akan sangat kontraproduktif untuk berbagai pihak," jelas Agus dihubungi Surabaya Pagi, Kamis (21/12) kemarin. Bagaimana dengan Jawa Timur? Agus Fauzi meyakini masyarakat Jawa Timur tidak akan mudah dipecahbelah dengan isu-isu agama atau SARA seperti pada Pilkada DKI Jakarta lalu. "Masyarakat Jatim ini saya rasa masih relatif aman untuk tidak mudah terhasut model isu agama. Kalau ada statement dari elite PDIP yang menyatakan tidak membutuhkan suara umat muslim, itu sangat meragukan. Karena kenapa? Jatim ini mayoritas muslim, selain itu Mega ini kan juga muslim," tutur Agus yang juga mantan komisioner KPU Jatim. Menurut Agus, media juga dipandang memiliki peran penting untuk mengawal proses politik praktis. "Media juga harus selektif. Menelaah keabsahan setiap isu yang merebak. Ketika itu hoax, maka apabila justru digulirkan jelas sudah malah akan menjadikan semuanya semakin runyam. Proses demokrasi pada politik praktis ini harus dikawal oleh semua pihak," tutur dia. Etika Politik Pakar komunikasi politik asal Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo memandang masyarakat Jawa Timur tidak gampang dipecah belah. Menurut Suko, pandangan tersebut didasari dengan pola mayoritas masyarakat Jawa Timur yang masih sangat tunduk kepada para tokoh masyarakat yang menjadi panutan mereka. "Jadi, isu-isu agama seperti yang ada di Jakarta itu tidak akan dapat berkembang di Jawa Timur. Masyarakat di sini sudah jauh lebih matang. Terlebih lagi, kita di sini tidak individual. Jadi, kalau pakai bahasa populer, mereka yang bersumbu pendek di Jawa Timur ini sangat susah ditemui. Setiap informasi yang mereka terima, akan dikaji dulu bersama kelompok-kelompok mereka. Disitulah peran-peran tokoh masyarakat menjadi sangat penting," jelas Suko kepada Surabaya Pagi, Kamis (21/12). Kondisi demikian, lanjut Suko, justru dalam kaitan tersebut para tokoh masyarakat lah yang seharusnya lebih cerdas dalam menelaah setiap informasi yang beredar. "Karena mereka ini panutan. Ketika mereka terprovokasi, maka kelompok-kelompok yang menjadikan mereka panutan ini kemungkinan besar akan terdampak," katanya. Di sisi lain, para elite politik yang terlibat dalam praktik politik praktis harus benar-benar menjaga setiap tingkah laku serta tutur kata yang mereka ucapkan. "Agar justru tidak dipelintir. Ya pada intinya saling menjaga. Semua pihak mengawal semua proses demokrasi yang terjadi," tegas Suko. Isu Agama Sementara itu, Sekretaris PWNU Jatim Akhmad Muzakki menegaskan pihaknya akan semaksimal mungkin mensosialisasikan bahwa persoalan agama dan negara tidak untuk dicampuradukkan. Ia menjamin, seluruh jajaran PWNU Jatim akan mampu memaksimalkan diri untuk hal tersebut. "NU itu sudah selesai untuk kaitan antara agama dan negara. Masyarakat juga harusnya sudah cerdas dan belajar dari apa yang pernah terjadi di Jakarta. Kontra produktif itu," papar Muzakki dikonfirmasi terpisah. Muzakki pun pada kesempatan yang sama juga kembali menegaskan bahwa NU secara keseluruhan akan menolak dan menangkal isu-isu seputar agama agar tidak mampu berkembang di Jatim. "Terlebih lagi dalam kaitan Pilgub atau Pilkada. Itu hanya ritual demokrasi rutin. Kami sudah punya langkah strategis untuk menangkal agar tidak meluas. Sudah cukup yang terjadi sebelumnya. NU, mau yang struktural atau kultural bahkan khos pun sudah selesai dengan itu. Tidak akan mampu berkembang," pungkasnya. Survei Parpol Akhir November 2017 lalu, Poltracking Indonesia melakukan survei elektabilitas partai politik. Hasilnya PDIP masih tertinggi dengan tingkat elektabilitas 23,4%. Ada 14 partai politik dalam hasil tersebut. Setelah PDIP, ada Gerindra 13,6%, Golkar 10,9%, PKB 5,1%, Demokrat 4,2%, NasDem 3,0%, PKS 2,6%, PAN 2,1%, PPP 2,1%, Perindo 1,3%, Hanura 0,7%, PSI 0,7%, PBB 0,2%, dan PKPI 0,0%. Sedangkan yang tidak jawab atau tidak tahu 28,8%. Dari survei itu , publik juga diajukan pertanyaan alasan memilih partai politik tersebut. Alasan mempunyai visi misi dan program yang baik 28,6%, mempunyai tokoh partai yang diidolakan 17,8%, sesuai keyakinan atau ajaran agama 10,6%, dan memiliki keluarga atau kerabat yang menjadi simpatisan partai 7,3%. Serta yang tidak jawab atau tidak tahu 31,0%. Namun hasil survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), awal Desember 2017, Gerindra malah menyalip PDIP. Elektabilitas Partai Gerindra 15,2%; diikuti PDIP 12,5%; Demokrat 7,4%; dan Golkar 7,3%. Kemudian PKS di posisi selanjutnya dengan 5,8%; PKB 5,4%; PPP 3,4%; PAN 3,3%; Nasdem 3,3%; Perindo 2,9%; Hanura 2,4%; PSI 2%; PKPI 1,8%; serta PBB 1,6%. Sedangkan sebanyak 25,6 persen tidak menjawab atau tidak tahu. Dari survei itu juga menunjukkan telah terjadi perubahan kecenderungan pemilih dibanding Pemilu 2014. "Pada Pemilu 2014, PDIP menjadi pemenang dengan perolehan suara 18,95 persen. Pemilu 2019 mendatang memungkinkan terjadi perseteruan sengit tiga parpol besar yakni Gerindra, PDIP, dan Demokrat. Dengan Gerindra memiliki peluang besar memenangkan Pileg 2019," sebut peneliti survei. n

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Lewat Program Gentengisasi, Jadi Harapan Baru bagi UMKM Perajin Genteng di Trenggalek

Rabu, 22 Apr 2026 14:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Trenggalek - Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan atap genteng pada bangunan pemerintah dan fasilitas publik…

KAI Daop 7 Madiun Gelar Medical Check Up Serentak, Pastikan Seluruh Pekerja dalam Kondisi Prima

Rabu, 22 Apr 2026 14:04 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun berkomitmen penuh dalam menjaga kesehatan dan kebugaran para pekerjanya.…

Dukung Sektor Pertanian, Pemkab Sumenep Sediakan Penyertaan Modal

Rabu, 22 Apr 2026 13:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sumenep - Dalam rangka mendukung pengembangan usaha sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur menyediakan bantuan…

Kasus Tahan Ijazah Kembali Muncul, SBMR: Perusahaan Bisa Dipidana ‎

Rabu, 22 Apr 2026 13:44 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.com, MADIUN — Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono, menegaskan dugaan penahanan ijazah eks karyawan CV sukses jaya abadi tidak dap…

DPRD Soroti Kinerja OPD Kota Madiun, Sejumlah Target LKPJ 2025 Tak Tercapai ‎

Rabu, 22 Apr 2026 13:40 WIB

‎SURABAYAPAGI.com, Madiun - DPRD Kota Madiun mencatat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum memenuhi target kinerja dalam Laporan Keterangan P…

Antisipasi Kekeringan 2026, Pemkab Lamongan Jaga LTT dan Irigasi

Rabu, 22 Apr 2026 13:08 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Memasuki musim kemarau pasti tidak jauh dari kondisi kekeringan hingga banyak meresahkan warga terkait krisis air hingga masalah …