Bergaya Aneh, Pejabat Publik tak Beretika

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Nama Pasha 'Ungu' tentu tidak asing lagi, meski tak sering tampil bersama band Ungu yang membesarkan dia. Kini pria bernama asli Sigit Purnomo itu memiliki jabatan cukup mentereng, yakni Wakil Walikota Palu. Hampir setahun menjabat, tindak tanduk Pasha tak lepas dari kontroversi. Terbaru, Pasha tampil bak anak band dengan rambut dikuncir, yang menyisakan rambut bagian tengah dengan gaya rambut skin fade. Ada yang menilai tidak etis, meski tak melanggar aturan. Namun bukan hanya Pasha saja yang kerap bergaya aneh-aneh. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Presiden Jokowi pun pernah bergaya nyeleneh. Fenomena apa ini? -------- Laporan : Firman Rachman – Joko Sutrisno ---------- Pasha dilantik sebagai Wakil Wali Kota Palu pada 17 Februari 2016 lalu, mendampingi Hidayat. Pada Februari 2017 lalu, Pasha juga sempat disoal karena manggung di Singapura tanpa pamit Kemdagri. Kala itu Ketua DPRD Palu Iqbal Andi Mangga meminta agar Pasha dicopot dari jabatannya. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola juga menyatakan Pasha melanggar aturan. Sementara itu, Pasha menyatakan kinerjanya tidak terganggu. Kini, Pasha kembali berulah. Dalam unggahan video singkat yang diunggah melalui instagram @najwashihab belum lama ini, penampilan dari politisi sekaligus vokalis itu malah mendapat protes keras dari warganet. Penyanyi 38 tahun itu tampil dengan rambut dikuncir, yang menyisakan rambut bagian tengah. Padahal, Pasha juga mengenakan seragam kebesarannya sebagai Wakil Wali kota Palu. Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno, juga sempat bikin geger saat memakai sneakers yang dipadukan dengan baju dinas saat awal menjabat. Bahkan, Sandiaga yang juga seorang pengusaha itu tertangkap kamera memakai lipbalm, menjadi pembicaraan di media sosial. Dia mengaku bibirnya sering kering dan pecah-pecah akibat pergantian cuaca. Bukan cuma kepala daerah, Presiden Jokowi juga punya gaya tak biasa yang jadi sorotan. Seperti saat Jokowi memakai kaus di peresmian kereta bandara. Padahal, pejabat lainnya mengenakan baju batik. Gaya Jokowi yang memakai jaket bomber saat jumpa pers di Istana Kepresidenan juga sempat ramai dibahas. Saat itu, Jokowi jumpa pers mengenai demo 4 November 2016. Tidak Pantas Menanggapi hal tersebut, pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Dr. Yayan Sakto Suryandaru, MA mengingatkan soal etika pejabat publik. Selain itu, Yayan juga menilai sebagai kegagalan protokoler yang seharusnya menjunjung etiket protokoler yang ada. "Ya ini merupakan kegagalan protokoler Istana maupun Pemda yang bersangkutan, untuk mengingatkan pejabat yang bersangkutan dalam tata aturan pakaian pada acara-acara resmi kenegaraan maupun daerah," ujar Yayan dihubungi Surabaya Pagi, Senin (22/1/2018). Disinggung soal personal branding, Yayan menyampaikan boleh saja hal itu dilakukan jika konteks acaranya tepat dan sesuai. "Personal branding bisa digunakan sepanjang kontekstual dengan acaranya. Tidaklah elok di acara resmi pejabat tersebut menggunakan pakaian casual," imbuhnya. Dalam hal tersebut, lanjutnya, pemaknaan terhadap kesan yang diterima masyarakat bisa jadi bertumpukan. "Ya ini bermakna dan berdampak ganda. Bisa dia dipahami oleh publik sebagai pemimpin yang tidak kaku pada aturan formal, nyentrik atau easy going. Tapi di sisi lain bisa dipahami sebagai pemimpin yang hanya tebar pesona, ingin dianggap dekat dengan rakyat dan tidak tahu aturan kedinasan," terang Yayan. Hal senada dikatakan Suko Widodo, yang juga pakar komunikasi Unair Surabaya. Setidaknya ada kritik yang disampaikan Suko menyikapi fenomena tersebut. "Ini tentu kurang pantas dilihat, pandangan awam dan secara universal tentu kurangnya estetika ketika tokoh publik itu tampil di hadapan masyarakat dengan gaya semacam itu. Apalagi budaya kita ini kan budaya timur, yang menjunjung nilai termasuk dalam berpenampilan. Saya kira itu kurang pantas lah," tutur Suko dihubungi terpisah. Lebih lanjut, Suko mengambil contoh Sigit Purnomo alias Pasha, mantan vokalis band Ungu yang saat ini menjadi wakil walikota Palu, Sulawesi Tengah. Gaya nyentrik mantan vokalis ini dirasa kurang patut ketika dia menyandang sebagai pejabat negara. "Kurang elok rasanya sebagai pejabat publik dengan dandanan seperti itu. Seperti contoh wakil walikota Palu, dia kan sudah bukan artis lagi. Pejabat negara, harusnya juga menghargai penampilannya," kritik Suko. Membangun Kesan Berbeda dengan Yayan dan Suko, pakar Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, Awang Dharmawan, S.Ikom, M.A. Menurut Awang hal tersebut lumrah dilakukan sejauh dalam batas norma kepatutan dan punya tujuan. "Fenomena pejabat publik seperti Sandiaga yang pernah memakai sneakers dengan baju dinas merupakan bagian membangun kesan figur politik kepada publik. Pakaian adalah pesan non verbal, yang berarti gaya busana Sandiaga itu memiliki makna bahwa pejabat publik harus terkesan santai, tidak terjebak pada atribut, protokoler, dan dekat pada publik. Tahap ini juga merupakan diferensiasi dirinya dibandingkan, pejabat publik pada umumnya yang ketat pada atribut dan protokoler. Namun ini bukan esensi yang utama, karena ini fase membangun kesan saja. Hal yang terpenting bagi pejabat publik, adalah keseriusannya dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk bermanfaat kepada kepentingan publik," papar Awang. Ia menambahkan jika selama tidak melanggar aturan, hal tersebut boleh saja dilakukan. "Intinya, selama tidak melanggar Undang-undang ASN dan pejabat publik, tidak ada masalah," tandasnya.
Tag :

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…