Ratusan Pejabat Dimutasi, Ini Pesan Sambari

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Gresik - Jumat (2/2/2018) siang, gerbong pemerintahan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, kembali bergulir. Pasalnya, tercatat sebanyak 114 pegawai di lingkup Pemkab Gresik ini dimutasi. Dari 114 pegawai yang dimutasi, kursi jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kosong. Jabatan Dishub yang semula di nahkodai Andhy Hendro Wijaya dimutasi menjadi Kepala Badan Pendapatan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik. Andhy menggantikan pejabat lama yang telah pensiun. Jabatan Kepala Dishun sementara di-Plt oleh Andhy Hendro Wijaya. Dalam mutasi tersebut, juga ada dua orang pejabat eselon IIB bertukar tempat pada pelantikan yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja. Darmawan yang dulunya Staf Ahli Bupati Gresik Bidang II, kali ini dilantik menjadi Asisten Administrasi Umum. Gunawan Setijadi yang mulanya menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman kali ini dilantik menjadi Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Total pejabat yang dilantik kali ini sebanyak 144 orang. Selain pejabat eselon IIB, ada 5 orang pejabat eselon IIIA, 10 orang pejabat eselon IIIB, 51 orang Pejabat eselon IVA dan 28 Pejabat eselon IVB. Pejabat lain yang dilantik pada kesempatan itu yakni Kepala Sekolah SDN sebanyak 25 orang, Pengawas sekolah sebanyak 13 orang dan 9 orang Penilik sekolah. Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengingatkan, tugas berat bagi seluruh pejabat yang dilantik untuk selalu meningkatkan kinerjanya yang penuh disiplin dan tanggung jawab. "Terutama kepada Pejabat eselon IIB, tugas berat menanti anda. Untuk Kepala Dinas PUTR yang menjadi sorotan publikpublik," ujar Sambari. Dikatakan Sambari, kali ini PUTR harus ada kegiatan yang monumental. Pariwisata Bukit Holywood harus terwujud. Alun-alun harus selesai. Pembangunan seribu sumur, trotor perkotaan, dan pembangunan jalan harus tuntas. Tak hanya itu, orang nomor satu dk Pemkab Gresik ini juga mrnyentil BPPKAD. bahkan secara khusus, ia menugaskan agar pimpinam BPPKAD meningkatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dan beberapa pajak daerah lainnya. Mis
Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…