Atur Pesantren Lebih Rigid, Umam Wiranu: Pemerintah Offside

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pemerintah yang akan menarik persoalan izin pendirian pondok pesantren ke pemerintah pusat merupakan rencana yang keluar batas. Selain rencana ini tidak memiliki dasar hukum, secara substansial rencana ini telah mengingkari semangat otonomi daerah, di mana persoalan pendidikan salah satu menjadi sektor yang juga diurus pemerintah daerah. "Ide ini menabrak spirit otonomi daerah. Padahal, pesantren dan jenis pendidikan lainnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," tegas Wiranu, Senin (5/3/2018). Dia mengatakan, rencana yang dilatari kekhawatiran pemerintah kecolongan atas keberadaan pesantren yang menyimpang dari dasar negara dan konstitusi juga menunjukkan ketidakpercayaan pada aparat pemerintah sendiri, termasuk tidak percaya terhadap regulasi yang dibentuk pemerintah. Peraturan Menteri Agama No 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang diteken Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di era Pemerintahan SBY, tambahnya, telah mengatur secara detil dan rigid soal pengaturan pesantren. Seperti, katanya, di Pasal 4 PMA No 13/2014 disebutkan "Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamien dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya," ingatnya. Menurutnya, berbagai regulasi yang tersedia seperti PP No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan juga secara umum mengatur soal keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang bertujuan untuk memperdalam ilmu agama (tafaqquh fiid diin) serta PMA 13/2014 juga telah memenuhi kebutuhan pesantren. Meski, perlu juga regulasi soal pesantren dinaikkan statusnya menjadi UU, hal ini pula menjadi inisiasi DPR untuk mengusulkan RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren yang sekarang masih dalam tahap harmonisasi di Baleg DPR RI. "Saya sarankan pemerintah lebih baik menjalankan berbagai regulasi yang telah ada dengan baik. Membuat rencana yang cenderung membingkai pesantren sebagai tempat yang anti NKRI merupakan tindakan konyol dan tak mendasar. Mestinya pemerintah koreksi diri, bila terdapat kejadian yang muncul di pesantren bukan dengan merespons membuat aturan baru yang justru offside. Sistem koordinasi di internal pemerintah yang lemah justru menjadi penyebabnya," ingat Wiranu. "Baiknya pemerintah bekerja yang menekankan pada isi, bukan dengan membuat kegaduhan di publik yang tidak perlu. Pemerintah saat ini baiknya menjalankan PP No 55/2007 dan PMA No 13/2014 seperti yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya, dan terbukti tidak timbulkan kegaduhan," tegas Wiranu. (bj/cr)
Tag :

Berita Terbaru

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Tak Bisa Mengembang di Daerah Lain, Manco Jadi Kebanggaan Warga Tambakmas

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 22:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun – Kue manco menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, yang terus dipertahankan k…

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Dugaan Korupsi KUR BNI Jember Rp 41 M, Penandatanganan Perjanjian  Kredit Dilakukan di Kandang Kambing

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:30 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menetapkan tiga orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha…

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, Gus Yani Rangkul Serikat Buruh

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Gresik 2027 mulai memasuki tahap koordinasi. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak s…

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Kontingen Lamongan Bawa Pulang 29 Medali diajang Popda XV Jawa Timur

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Prestasi membanggakan ditunjukkan oleh atlit asal Lamongan dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur Tahun 2026,…

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Anggaran Gen Z Surabaya Rp47 Miliar, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Dorong Pemuda Bangun Ekonomi Mandiri

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Surabaya mengalokasi anggaran program Generasi Z (Gen Z) sebesar Rp47 miliar. Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak sekadar h…

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

APBD 2027 Disetujui, DPRD Lamongan Dorong Penguatan Ekonomi dan Pemerataan Infrastruktur

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 16:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan – DPRD Kabupaten Lamongan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D…