Soal Isu Yerusalem, RI Pertimbangkan Perjanjian Dagang dengan Australia

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Indonesia sedang mempertimbangkan apakah akan menunda kesepakatan perdagangan bebas dengan Australia menyusul komentar Perdana Menteri Scott Morrison yang mengatakan akan mempertimbangkan pemindahan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem. Kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia disetujui dalam kunjungan internasional Morrison sebagai Perdana Menteri akhir Agustus dan akan ditandatangani secara resmi di akhir tahun. Sekarang menurut seorang sumber senior di kalangan pemerintah Indonesia, kesepakatan dagang itu terancam menyusul pernyataan Morrison bahwa dia terbuka dengan pemikiran memindahkan kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Duta besar Australia di Jakarta telah meminta pertemuan dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menjelaskan pernyataan PM Morrison. Dukungan Indonesia terhadap pembentukan negara Palestina adalah salah satu kebijakan luar negeri utama, dan itu artinya pendapat PM Morrison mengenai pemindahan kedutaan tidak akan disambut baik di Jakarta. Seorang sumber mengatakan Menlu Indonesia Retno Marsudi sudah mengirimkan "berbagai pesan" kepada sejawatnya di Australia mengenai sikap Indonesia. Menteri Luar Negeri kedua negara Retno Marsudi dan Marisa Payne bertemu di Jakarta hari Selasa. Sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan perdagangan bebas yang sudah disetujui namun belum ditandatangani tersebut, bisa jadi akan ditangguhkan. Selama sesi tanya jawab (Question Time) di parlemen hari Selasa (16/10/2018), PM Morrison mengatakan dia sudah melakukan kontak dengan Presiden Joko Widodo selama 24 jam terakhir mendiskusikan posisi yang disampaikannya. "Ini adalah bagian dari manajemen kami dalam hubungan luar negeri dan saya bisa menyampaikan bahwa saya bisa mejelaskan apa yang saya sampaikan hari ini dengan baik kepada Presiden Joko Widodo dan kami akan terus bekerjasama dengan sekutu dan mitra kami di seluruh dunia dalam masalah ini." kata Morrison.
Tag :

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…