Kejati Jatim usut dugaan korupsi proyek pengadaan

Dibongkar, Korupsi PT Dok Rp 100 Miliar

Sabtu, 20 Okt 2018 09:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Setelah korupsi di PT Garam terbongkar tahun lalu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim kembali mengusut korupsi di BUMN lain di Jatim. Kali ini, Kejati kembali mengobok-obok dugaan korupsi pengadaan kapal di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) senilai Rp 100 miliar. Ini merupakan perkara kedua di BUMN yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebelumnya, Kejati mengungkap perkara korupsi pengadaan proyek tangki pendam fiktif senilai Rp179 milliar di PT DPS. Korps adhiyaksa tersebut sudah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi yang terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut. Jumlahnya mencapai 30 orang lebih. Kepala Kejati Jatim Sunarta mengatakan, penyelidikan kasus besar ini dimulai ketika muncul laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan, ditemukan kerugian negara sebesar Rp60 miliar dari nilai proyek pengadaan kapal sebesar Rp100 miliar. Proyek pengadaan kapal jenis floating crane ini terjadi pada 2016 lalu. “Saat ini status perkaranya masih penyidikan umum (dik umum). Artinya, kami masih berupaya agar kasus ini menjadi terang ada dugaan tindak pidana korupsinya,” katanya, Jum’at (19/10/2018). Dia mengungkapkan, pengadaan kapal ini sudah melalui proses lelang. Kapal sudah dibayar sebesar Rp60 miliar dari harga Rp100 miliar. Dalam lelang disebutkan, pengadaan kapal dalam bentuk kapal bekas. Kapal didatangkan dari negara di Eropa. Namun, saat dibawa ke Indonesia kapal tersebut tenggelam ditengah jalan. Dari sini kemudian muncul dugaan bahwa, ada spesifikasi yang salah dalam pengadaan kapal tersebut. “Kami targetkan dalam jangka waktu dua minggu sudah ada tersangka dari kasus ini,” tandas Sunarta. Dia menandaskan, perkara ini tidak ada hubungannya dengan perkara di PT DPS yang sudah diputus di PN Tipikor Surabaya. Diketahui, majelis hakim Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun 8 bulan terhadap mantan direktur utama PT DPS M Firmansyah Arifin. Sedangkan mantan Direktur Keuangan dan Pengembangan Usaha PT DPS M Yahya divonis 4 tahun 3 bulan penjara. Keduanya dianggap terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan proyek tangki pendam fiktif senilai Rp179 milliar di PT DPS. “Ini kasus (pengadaan kapal) yang berbeda dengan perkara itu (proyek tangki pendam),” pungkasnya. n bd

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Tolak Stigma Negatif Menyudutkan Jukir Sebagai “Liar” atau “Preman”

Selasa, 21 Apr 2026 20:22 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Menindak lanjuti aduan jukir yang merasa resah atas narasi negatif dan dugaan intimidasi di lapangan. Komisi A DPRD Surabaya h…

Sinergi Melintas Perlindungan Tuntas, BPJS Ketenagakerjaan Launching Gerakan Sadar Jamsostek

Selasa, 21 Apr 2026 19:21 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Malang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kota Malang resmi meluncurkan Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ke…

Belajar Listrik Lebih Dekat, Siswa MI Alam Succes School Center Kunjungi Gardu Induk Banaran

Selasa, 21 Apr 2026 18:53 WIB

SurabayaPagi, Kediri – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) menerima kunjungan edukasi dari MI Alam Succes School Center K…

Target Terpenuhi, BPPD Sidoarjo Terus Berinovasi Untuk Optimalisasi Pajak

Selasa, 21 Apr 2026 17:50 WIB

SURABAYAPAGI.com,Sidoarjo - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo terus melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan inovasi pelayanan…

Empat Pengedar Sabu Jaringan Gresik–Surabaya Dibekuk, Polisi Sita Puluhan Gram Barang Bukti

Selasa, 21 Apr 2026 17:48 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Upaya pemberantasan narkotika kembali menunjukkan hasil. Jajaran Polres Gresik berhasil mengungkap jaringan peredaran sabu lintas w…

4.000 Lebih UMKM Mamin Kota Mojokerto Dikebut Sertifikasi Halal

Selasa, 21 Apr 2026 17:45 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto mempercepat sertifikasi halal bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya…