Kubu 01 Habiskan Rp 601 M, Kubu 02 Rp 211,5 M

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.com - Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum. Laporan ini diserahkan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, Bendahara BPN Thomas Djiwandono, dan Wakil Bendahara BPN Dimas Satrio. Thomas menuturkan, total penerimaan dana kampanye ialah Rp 213,2 miliar. Adapun total dana yang dikeluarkan sebesar Rp 211,5 miliar. Menurut Thomas, sebagian besar dana kampanye bersumber dari Prabowo dan Sandiaga. "Penerimaan yang paling besar adalah pasangan calon, dalam hal ini nominalnya adalah Rp 192,5 miliar," kata Thomas di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, (2/5). Thomas tak merinci berapa besaran masing-masing sumbangan Prabowo dan Sandiaga. Dia berubah-ubah menyebut besaran sumbangan Sandiaga, yakni mulai dari 60 persen, 55 persen, kemudian 58 persen. "Lebih besar Pak Sandi di angka 55, mungkin 58 persen. Beda tipis, nanti kami breakdown lagi," kata Thomas. Jika merujuk angka tertinggi 60 persen, maka besaran sumbangan Sandiaga yakni berkisar Rp 115,5 miliar. Sebelumnya, dalam laporan penerimaan dana kampanye yang dirilis akhir Maret lalu, BPN menyatakan Sandiaga Uno menyumbang Rp 116 miliar dari total penerimaan Rp 191,5 miliar. Sumber penerimaan terbesar kedua berasal dari sumbangan pihak lain atau perseorangan, yakni Rp 9,3 miliar. Partai politik dan gabungan partai politik juga turut menyuntik biaya kampanye dengan total Rp 4,8 miliar. Namun, Thomas tak merinci besaran sumbangan setiap partai. Pihak lainnya yang turut menyumbang dana kampanye ialah badan usaha nonpemerintah alias perusahaan sebesar Rp 2,9 miliar, sumbangan kelompok Rp 1,15 miliar, dan lain-lain Rp 111,2 juta. "Ini banyak dari masyarakat yang membantu, kami sangat berterima kasih," kata Thomas. Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, melaporkan total penerimaan dana kampanye mereka kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu. Diwakili oleh Bendahara TKN, Sakti Wahyu Trenggono, kubu Jokowi - Ma’ruf mencatat penerimaan dana sebanyak Rp 606 miliar. “Total penerimaan TKN adalah Rp 606.784.634.772,” kata Trenggono usai melapor. TKN menerima dana sumbangan dari berbagai sumber, seperti beberapa partai politik pengusung sebesar Rp 79 miliar. Sumbangan atas nama kelompok sebanyak Rp 251 miliar, perorangan 21 miliar, dan badan usaha non-pemerintah, sebanyak 40 perusahaan, menyumbang Rp 253 miliar. “Dari perusahaan (badan usaha non-pemerintah) yang paling besar dari perusahaan, pengusaha,” ujar Trenggono. Selama masa kampanye dana itu terpakai sebesar Rp 601 miliar, menyisakan saldo sekitar Rp 1 miliar, dan dalam bentuk barang Rp 3 miliar. Pengeluaran terbanyak menurut Trenggo yakni di biaya operasional, sebesar Rp 597 miliar. Wakil Bendahara Umum TKN Rerie Lestari, menyebut pengeluaran operasional itu besar karena terdiri dari beberapa pengeluaran rutin. Di antaranya pertemuan-pertemuan, dan produksi alat peraga kampanye (APK), dan biaya iklan. “Termasuk di dalamnya, jadi pertemuan terbatas, pertemuan tertutup, terbuka, kemudian pembuatan APK termasuk pembuatan iklan dan kegiatan kegiatan lain,” ujar Rerie di lokasi yang sama.
Tag :

Berita Terbaru

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Dampak Efesiensi, Pemkab Lamongan Pangkas Perjalanan Dinas Sampai 50 Persen

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 20:08 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebagai langkah kongkrit dalam komitmen menjalankan instruksi Pemerintah Pusat untuk efesiensi energi, Pemkab Lamongan telah…

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan Infrastruktur, KSPI PT PLN Kunjungi GITET Surabaya Selatan

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 18:47 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersih dan t…

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Permudah Pengajuan Klaim, BPjS Ketenagakerjaan Hadirkan Fitur Layanan 'Lapak Asik'

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 17:15 WIB

SURABAYA PAGI, Malang - BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan fitur antrean online pada Layanan Tanpa Kontak Fisik atau Lapak Asik mulai 1 April 2026 guna …

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Reklamasi Diduga Tanpa Kepastian Izin di Pesisir Gresik, Nelayan Kehilangan Ruang Hidup

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Dugaan pencaplokan wilayah laut kembali mencuat di pesisir Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kawasan yang b…

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes Al Ibrohimi Gresik Digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik — Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya mulai menyidangkan perkara dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa T…

PKL Alun-alun Madiun Tolak Relokasi, Tempat Baru Dinilai Merugikan Pedagang 

PKL Alun-alun Madiun Tolak Relokasi, Tempat Baru Dinilai Merugikan Pedagang 

Kamis, 02 Apr 2026 14:01 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 14:01 WIB

SURABAYAPAGI.com, Kota Madiun - Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan alun-alun Kota Madiun menolak relokasi yang direncanakan Pemkot Madiun. Alasannya tempat…