Belum Ada Penggelapan Pada Kasus H Mahmud

Selasa, 23 Jul 2019 22:11 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Ahli Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang Dr Prija Djatmika menerangkan bahwa tidak ada tindak pidana penggelapan bila tenggang waktu dalam perjanjian para pihak belum berakhir. Penegasan tersebut disampaikan Prija saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik sebagai ahli pada persidangan kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa H Mahmud, caleg terpilih dari Partai Nasdem di PN Gresik, Selasa (23/7). Ahli mengakui bila dia telah memberi keterangan kepada penyidik polda (Jatim) bahwa dalam kasus ini sudah timbul dugaan tindak penipuan dan penggelapan sesuai diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP. "Tapi saat itu saya diberitahu kalau batas waktu perjanjian antara pihak pelapor dan terlapor sudah berakhir," ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi. Setelah ahli mengetahui jika dalam surat perjanjian kedua belah pihak (PT Bangun Sarana Baja/BSB dengan H Mahmud) yang dituangkan di atas akte notaris ternyata masa kontraknya belum habis, maka dinyatakan ahli belum terjadi tindak pidana penggelapan, apalagi penipuan. "Semua unsur-unsur pidananya belum terpenuhi karena perjanjian yang mengikat kedua pihak masih berproses, atau masih dalam ikatan keperdataan," jelas ahli yang juga mantan jurnalis. Seperti diketahui, pada 2014 antara PT BSB dan terdakwa H Mahmud membuat perjanjian di hadapan notaris Kamiliah Bahasuan. Isinya, PT BSB menugaskan kepada H Mahmud mencarikan lahan seluas 50 hektar di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, dengan total dana yang disepakati sebesar Rp 90 miliar. Dalam isi perjanjian juga disebutkan secara jelas tentang masa kontrak, yakni selama 2 tahun. Namun perjanjian baru berjalan 7 bulan tiba-tiba pihak PT BSB melaporkan H Mahmud ke polisi dengan tuduhan menipu dan menggelapkan uang Rp 15 miliar yang sudah disetorkan ke Mahmud. Sesuai jadual sebelumnya, sejatinya pada sidang Selasa (23/7) selain ahli hukum pidana Dr Prija Djatmika juga rencana dihadirkan Hendra Kurniawan selaku direktur utama PT BSB, namun saksi ini kembali beehalanngan. JPU menyampaikan surat pemberitahuan kepada majelis hakim bahwa saksi tidak bisa hadir karena sedang ada urusan di Jakarta. Persidangan selanjutnya diagendakan pada Kamis (25/7) untuk mendengarkan saksi meringankan dan 2 ahli hukum pidana dari pihak terdakwa. Mereka adalah Prof Nur Basuki (Unair) dan Dr Sholehuddin (Ubhara). did

Editor : Mariana Setiawati

Tag :

Berita Terbaru

Purbaya Pamer Ekonomi Kerakyatan di China

Minggu, 21 Jun 2026 20:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, memamerkan ketangguhan ekonomi Indonesia di hadapan ratusan akademisi dan mahasiswa Nankai…

Awal Bulan, Wuling Alami Pengangkutan Kontainer

Minggu, 21 Jun 2026 20:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, tidak menampik bahwa pihaknya sempat mengalami kendala operasional dalam proses…

Jokowi Suka Ayam Goreng, Soto Gading dan Tempe Bacem

Minggu, 21 Jun 2026 20:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Perayaan ulang tahun Presiden Jokowi ke-65, disambut meriah oleh warga sekitar. Kediaman preside Republik Indonesia (RI) ke-7 itu…

Direktur Utama PLN, Beber Gangguan PLTU Besar di Jawa

Minggu, 21 Jun 2026 20:35 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan gangguan teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar di Jawa.…

Analisa Dua Pengamat Keuangan, Pilih Deposito dan Dolar AS

Minggu, 21 Jun 2026 20:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Perencana Keuangan Aidil Akbar mengatakan menabung dan investasi merupakan dua instrumen yang berbeda sehingga tidak bisa…

Undav, Pastikan Jerman Lolos

Minggu, 21 Jun 2026 20:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Masuk menggantikan Kai Havertz pada menit ke-60, Deniz Undav langsung menjadi pembeda dengan mencetak gol penyama kedudukan di…