Belum Ada Penggelapan Pada Kasus H Mahmud

Selasa, 23 Jul 2019 22:11 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Ahli Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana Universitas Brawijaya Malang Dr Prija Djatmika menerangkan bahwa tidak ada tindak pidana penggelapan bila tenggang waktu dalam perjanjian para pihak belum berakhir. Penegasan tersebut disampaikan Prija saat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Gresik sebagai ahli pada persidangan kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa H Mahmud, caleg terpilih dari Partai Nasdem di PN Gresik, Selasa (23/7). Ahli mengakui bila dia telah memberi keterangan kepada penyidik polda (Jatim) bahwa dalam kasus ini sudah timbul dugaan tindak penipuan dan penggelapan sesuai diatur dalam pasal 378 dan 372 KUHP. "Tapi saat itu saya diberitahu kalau batas waktu perjanjian antara pihak pelapor dan terlapor sudah berakhir," ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi. Setelah ahli mengetahui jika dalam surat perjanjian kedua belah pihak (PT Bangun Sarana Baja/BSB dengan H Mahmud) yang dituangkan di atas akte notaris ternyata masa kontraknya belum habis, maka dinyatakan ahli belum terjadi tindak pidana penggelapan, apalagi penipuan. "Semua unsur-unsur pidananya belum terpenuhi karena perjanjian yang mengikat kedua pihak masih berproses, atau masih dalam ikatan keperdataan," jelas ahli yang juga mantan jurnalis. Seperti diketahui, pada 2014 antara PT BSB dan terdakwa H Mahmud membuat perjanjian di hadapan notaris Kamiliah Bahasuan. Isinya, PT BSB menugaskan kepada H Mahmud mencarikan lahan seluas 50 hektar di Desa Banyuurip, Kecamatan Ujungpangkah, dengan total dana yang disepakati sebesar Rp 90 miliar. Dalam isi perjanjian juga disebutkan secara jelas tentang masa kontrak, yakni selama 2 tahun. Namun perjanjian baru berjalan 7 bulan tiba-tiba pihak PT BSB melaporkan H Mahmud ke polisi dengan tuduhan menipu dan menggelapkan uang Rp 15 miliar yang sudah disetorkan ke Mahmud. Sesuai jadual sebelumnya, sejatinya pada sidang Selasa (23/7) selain ahli hukum pidana Dr Prija Djatmika juga rencana dihadirkan Hendra Kurniawan selaku direktur utama PT BSB, namun saksi ini kembali beehalanngan. JPU menyampaikan surat pemberitahuan kepada majelis hakim bahwa saksi tidak bisa hadir karena sedang ada urusan di Jakarta. Persidangan selanjutnya diagendakan pada Kamis (25/7) untuk mendengarkan saksi meringankan dan 2 ahli hukum pidana dari pihak terdakwa. Mereka adalah Prof Nur Basuki (Unair) dan Dr Sholehuddin (Ubhara). did

Editor : Mariana Setiawati

Tag :

Berita Terbaru

Dirut Petrokimia Gresik Raih Best CEO Visionary Leadership di Anugerah BUMN 2026

Jumat, 13 Mar 2026 20:39 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan m…

Latihan Rutin di Tengah Puasa, Atlet IBCA BFC MMA Kota Madiun Siapkan Diri Menuju Kejurprov dan Porprov

Jumat, 13 Mar 2026 20:36 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Kota Madiun – ‎Meski menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan, para atlet IBCA BFC MMA Kota Madiun tetap menjalani latihan rutin sebagai per…

Silaturahmi dan Bukber, DPW PAN Jatim Serahkan SK Kepengurusan 27 Kota/Kabupaten

Jumat, 13 Mar 2026 19:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Sebanyak 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN di Jawa Timur resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan dari Dewan Pimpinan…

Motor Tosa Untuk 60 KDKMP di Lamongan Diserahkan

Jumat, 13 Mar 2026 19:25 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Sebanyak 60 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lamongan resmi menerima Motor Tosa, yang diserahkan secara simbolis…

Demokrat Jatim Gelar Bukber dan Santuni Anak Yatim, Kader Diingatkan Tetap Dekat dengan Rakyat

Jumat, 13 Mar 2026 18:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan jajaran Partai Demokrat Jawa Timur untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus m…

Polres Blitar Siapkan Berbagai Upaya Pengamanan dalam Ops Ketupat Jelang Idul Fitri

Jumat, 13 Mar 2026 17:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar- Jajaran Polres Blitar terus melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan pengamanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan…