H Mahmud Dituntut 3 Tahun Penjara

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik akhirnya menuntut 3 tahun pidana penjara kepada terdakwa H Mahmud, caleg legislatif terpilih dari Partai Nasdem. Tuntutan dibacakan pada persidangan lanjutan di PN Gresik dengan majelis hakim yang diketuai Putu Gede Hariadi, Kamis (1/8). Berkas tuntutan setebal 38 halaman dibacakan secara bergantian oleh dua JPU, yakni Lila Yurifa Prihasti dan Budi Prakoso. Sementara terdakwa didampingi 3 penasihat hukum. Dalam dalih tuntutannya, tim JPU mengemukakan bahwa terdakwa secara nyata terbukti dalam persidangan melakukan tindakan penggelapan sesuai dakwaan kedua jaksa penuntut umum. "Semua unsur pidana pasal 372 KUHP secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan terdakwa sehingga tidak ada lagi alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa," ujar Jaksa Budi Prakoso saat membacakan tuntutan. Maka akibat dari tindakan terdakwa tersebut, menurut JPU, PT BSB selaku pembeli lahan telah mengalami kerugian sebesar Rp 10,3 miliar. Kendati ada surat perjanjian diantara mereka, namun JPU tetap beranggapan bahwa terdakwa tetap enggan mengembalikan uang tersebut ke PT BSB meski perjanjian belum berakhir. Uang Rp 10,3 miliar tersebut merupakan bagian dari dana Rp 15,3 miliar yang sudah diterima terdakwa H Mahmud dari PT BSB. Sementara selisih dari dana tersebut dianggap sebagai harga lahan seluas 3 hektar yang sudah diserahkan terdakwa kepada pihak PT BSB. Sehingga JPU berkesimpulan bahwa sisa dana Rp 10,3 miliar telah digelapkan oleh terdakwa H Mahmud. Terkait masa perjanjian yang belum berakhir ketika kasus dilaporkan ke pihak kepolisian, tim JPU tidak menanggapinya secara spesifik, namun mereka bersikukuh bahwa kasus ini dinilai P-21 (berkas sempurna) oleh penyidik kejaksaan pada 2019. Sehingga surat perjanjian yang dibuat PT BSB dengan terdakwa di hadapan notaris pada 2014 telah berakhir dengan sendirinya, karena kurun waktunya hanya sampai 2016. Artinya unsur keperdataan dari penanganan perkara ini harus dikesampingkan. Selain menuntut pidana penjara 3 tahun, kepada terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara Rp2.000. Beberapa pertimbangan JPU yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum dan sopan selama mengikuti persidangan. Adapun pertimbangan yang memberatkan terdakwa kerap berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka persidangan. Persidangan yang menjadi atensi publik Gresik ini akan dilanjutkan pada Selasa (6/8) pekan depan dengan agenda tunggal mendengarkan pembelaan (pledoi) dari tim penasihat hukum terdakwa H Mahmud. did
Tag :

Berita Terbaru

Atasi Masalah Gangguan Penglihatan, Pemkab Magetan Luncurkan Bulan Periksa Mata

Atasi Masalah Gangguan Penglihatan, Pemkab Magetan Luncurkan Bulan Periksa Mata

Selasa, 23 Jun 2026 11:20 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Magetan - Guna mencegah kasus gangguan penglihatan di kalangan masyarakat setempat, terutama anak sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Lewat ‘Poskestren’, Pemkab Sampang Tingkatkan Layanan Kesehatan Santri

Lewat ‘Poskestren’, Pemkab Sampang Tingkatkan Layanan Kesehatan Santri

Selasa, 23 Jun 2026 11:13 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 11:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sampang - Sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan pondok pesantren, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang membentuk pos…

Ribuan Warga Padati Sepasma 2026, Bupati Madiun: Keguyuban Jadi Modal Bangun Ekonomi   ‎

Ribuan Warga Padati Sepasma 2026, Bupati Madiun: Keguyuban Jadi Modal Bangun Ekonomi  ‎

Selasa, 23 Jun 2026 11:10 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 11:10 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Ribuan warga memadati Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger, pada malam pembukaan Sepasar Ing Madiun 2026 (Sepasma), Sen…

Fasilitasi Psikologi Klinis Gratis, Pemkot Malang Percepat Layanan di Puskesmas

Fasilitasi Psikologi Klinis Gratis, Pemkot Malang Percepat Layanan di Puskesmas

Selasa, 23 Jun 2026 10:50 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 10:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Malang - Guna meningkatkan layanan kesehatan khususnya kebutuhan di tengah padatnya dinamika kehidupan perkotaan, saat ini Pemerintah Kota…

Perkuat Daya Saing UMKM, Pemkab Lamongan Kebut Peningkatan Sertifikasi Halal

Perkuat Daya Saing UMKM, Pemkab Lamongan Kebut Peningkatan Sertifikasi Halal

Selasa, 23 Jun 2026 10:42 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 10:42 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Sebagai upaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, mulai…

DPRD Surabaya Minta Pemkot Menyiapkan Fasilitas dan Ciptakan Ekosistem Pengelolahan Sampah di Perkampungan

DPRD Surabaya Minta Pemkot Menyiapkan Fasilitas dan Ciptakan Ekosistem Pengelolahan Sampah di Perkampungan

Selasa, 23 Jun 2026 09:00 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 09:00 WIB

SURABAYAPAGI : Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai menemakan berbagai persoalan di masyarakat saat mengelar reses 22 Mei lalu. Sejumlah warga…