Negosiasi Perang Dagang Selanjutnya Diprediksi Gagal

Senin, 12 Agu 2019 16:55 WIB

SURABAYAPAGI.com - Seakan tak mungkin terlerai, perundingan perang dagang pada bulan September mendatang yang sekaligus sebagai perundingan kedua setelah gencatan senjata dimulai lagi diprediksikan tidak akan terealisasi. Pasalnya, melihat kondisi saat ini, AS dan China saling melempar serangan, terlebih hingga melabeli China sebagai manipulator mata uang setelah China memangkas nilai yuan. Hal ini menjadikan perang dagang mencapai titik didih terpanasnya. Negosiator perdagangan dari AS dan China dijadwalkan untuk bertemu kembali di Washington pada September 2019. Namun, ekskalasi perang dagang yang terjadi baru-baru ini meningkatkan kemungkinan bahwa negosiasi dapat gagal untuk kesekian kalinya. "Saya tidak siap untuk membuat kesepakatan dengan China. Apakah (pertemuan) akan dibatalkan atau tidak, kita lihat nanti," kata Trump di Gedung Putih, "Kita lihat saja nanti apakah pertemuan September akan berlanjut atau tidak. Jika berlanjut, bagus, jika tidak juga tidak masalah," tambah Trump. Presiden juga meredam spekulasi bahwa AS akan melakukan intervensi di pasar mata uang untuk mendevaluasi dolar. Namun dia menambahkan, penurunan suku bunga acuan The Fed merupakan tuntutan yang terus dia tekankan kepada Jerome Powell, dapat memberikan efek yang sama terhadap greenback. Sebelumnya, spekulasi telah berkembang di antara para ahli strategi bahwa AS dapat melakukan intervensi untuk secara paksa melemahkan dolar. Menurut beberapa analis, tindakan yang diambil As tersebut memiliki resiko yang dapat memberikan efek buruk terlebih setelah yuan merosot ke level terendah dalam satu decade terakhir, yang menyebabkan China mendapat label manipulator dari mulut Trump. “Kami memiliki mata uang teraman di dunia. Kami memiliki standar dunia,” kata presiden ketika meninggalkan Gedung Putih untuk penggalangan dana di Hamptons. Komentar presiden tersebut mengisyaratkan bahwa tidak ada resolusi untuk menghentikan perang dagang terbesar antara AS dan China, setidaknya hingga saat ini. Sementara itu di Gedung Putih, para pengamat ekonomi terus mendorong intervensi keuangan langsung di pasar mata uang dengan mengacu pada perlambatan manufaktur AS, yang disebabkan oleh tarif impor Trump dan ketidakpastian seputar perang dagang. Pekan lalu, Trump mengatakan tarif baru terhadap impor China akan mulai berlaku pada 1 September dan ini secara langsung menghentikan kesepakatan gencatan senjata dengan Presiden China Xi Jinping. Kebijakan tarif ini turut memicu tindakan balas-membalas pada perdagangan hingga merambah ke kebijakan mata uang yang berisiko meningkatkan intensitas pertarungan geopolitik antara kedua negara.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan. …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…