Penolakan Usulan Kenaikan Iuran BPJS

Senin, 02 Sep 2019 18:24 WIB

SURABAYAPAGI.com – DPR RI melalui komisi IX dan XII menolak wacana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS kesehatan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah), dan BP (Bukan Pekerja) atau disebut mandiri kelas III. Komisi IX dan XII lebih memilih untuk menunggu pemerintah menyelesaikan permasalahan disektor PBI (Penerimaan Bantuan Iuran), atau data cleasing agar defisit keuangan yang dialami BPJS dapat terdeteksi dan dengan mudah dicarikan solusi daripada menaikkan iurannya. Penolakan tersebut disampaikan ketika sebelumnya Menteriu Keungan Sri Mulyani mengajukan ususlan kenaikan iuran untuk mengatasi masalah yang selama ini membelit BPJS kesehatan yaitu defisit anggaran. Kenaikan yang dimadsut adalah Mandiri I naik 100 persen dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan mulai 1 Januari 2020 mendatang. Lalu, iuran kelas Mandiri II naik dari Rp59 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan Kemudian, iuran kelas Mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan penolakan diambil karena pihaknya mengkhawatirkan jika iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk masyarakat golongan PBPU dan bukan pekerja dinaikkan bisa menimbulkan masalah. Pasalnya, sampai saat ini masalah data BPJS Kesehatan belum dibereskan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Dulung yang menyebut sebanyak 16,2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan bermasalah. Salah satu permasalahan, mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. "Jadi menurut kami ini tidak dinaikkan dulu sampaidata cleansing selesai. Karena persoalannya cuma satu, yang kaya masuk PBI kadang-kadang, kemudian yang miskin bayar mandiri, ini yang sekarang terjadi. Jadidata cleansing elesaikan semua," katanya, dilansir dari CNN Indonesia Senin (2/9). Selain menolak kenaikan iuran, ia melanjutkan anggota dewan juga mendesak pemerintah mencari cara lain dalam menanggulangi defisit BPJS Kesehatan. Masih terkait data, ia menuturkan DPR mendesak pemerintah memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial yang merupakan basis dari data terpadu penentuan PBI. Perbaikan ini termasuk penyelesaian terhadap sisa data dari hasil audit dengan Tujuan Tertentu Dana Jaminan Sosial Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit menunjukkan sebanyak 10.654.530 peserta BPJS Kesehatan masih bermasalah. "Ini yang penting,data cleansing targetnya kapan berapa lama, karena ini nanti akan kami sinergikan dengan kenaikan iuran, jangan sampai ini salah," katanya. Menanggapi hal tersebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan perbaikan data bermasalah ditargetkan selesai pada September. Ia menyatakan pemerintah akan melakukan sinergi lintas kementerian untuk upaya perbaikan tersebut. "Kami perbaiki dengan data yang sudahcleansing dari Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Negara bisa hadir untuk masyarakat miskin terutama untuk PBI kelas III. Ini prinsip gotong royong," tuturnya. Tak hanya menaikkan iuran, DPR juga meminta pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 Triliun. "Kami juga Kementerian Kesehatan untuk secara terus menerus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM kesehatan," tutur Soepriyatno. Hasil rapat DPR dan pemerintah juga menghasilkan kesepakatan agar BPJS Kesehatan segera menyelesaikan tunggakan pembayaran klaim sehingga pelayanan kesehatan dapat terus berjalan. "Kami juga mendesakBPJS Kesehatan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil AuditBPKP terkait pencatatan piutang iuran segmen PBPU," katanya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Pelepasan Murid SMP Negeri 1 Jabon Angkatan ke-41 tahun 2026

Sabtu, 13 Jun 2026 10:17 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo – Acara pelepasan Murid SMP Negeri 1 Jabon Sidoarjo kelas IX angkatan ke-41 tahun 2026 depan halaman sekolah oleh Kepala SMP Negeri 1…

1000 Pramuka Garuda Kota Kediri Dilantik, Mbak Vinanda Tekankan Pembentukam Karakter Generasi Muda

Jumat, 12 Jun 2026 20:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Kediri menggelar kegiatan Seleksi dan Pelantikan Pramuka Garuda tingkat Penggalang, P…

Pertegas Visi Kota Agamis, Ini Langkah Tegas Mbak Wali Berantas Peredaran Miras Ilegal di Kota Kediri

Jumat, 12 Jun 2026 20:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Menjelang peringatan 1 Muharram yang lekat dengan momen malam 1 Suro, Pemerintah Kota Kediri mengambil langkah agresif untuk menjaga…

Didorong Permintaan AMDK, Kinerja Emiten Kemasan Plastik Menguat di Awal 2026

Jumat, 12 Jun 2026 18:54 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT Asia Pramulia Tbk mencatat pertumbuhan kinerja pada awal 2026 di tengah prospek positif industri kemasan plastik nasional yang d…

Cari Solusi Eks Tanah Ganjaran Sumur Welut, DPRD Surabaya Minta Pemkot Hadir Beri Manfaat untuk Warga

Jumat, 12 Jun 2026 18:28 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Komisi A DPRD Surabaya memastikan persoalan eks tanah ganjaran Kelurahan Sumur Welut tidak berhenti pada polemik ruilslag yang t…

Wali Kota Mojokerto Ajak Remaja Jaga Kesehatan Reproduksi untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

Jumat, 12 Jun 2026 16:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan pendidikan yang baik, tetapi juga harus didukung…