Perizinan Ribet Bakal Dipangkas

Senin, 09 Sep 2019 03:34 WIB

Solehan Arif, Wartawan Surabaya Pagi SURABAYAPAGI.com - Masih adanya keluhan dalam pelayanan perizinan mendorong Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk membentuk Tim Evaluator. Nantinya tim ini akan melakukan evaluasi pada perizinan yang dikeluarkan Pemprov Jatim maupun yang diurus di pemerintah pusat yang dinilai masih ribet. Apalagi sempat terbongkar adanya pungutan liar (pungli) Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur. --- Khofifah mengaku pihaknya diberikan waktu dua minggu oleh Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan memetakan mana mana perizinan yang memberatkan dan menghambat ekonomi masyarakat. "Di pemprov saat ini kita sudah membentuk tim evaluasi penyederhanaan perizinan. Kita evaluasi perizinan mana yang dianggap masih menghambat baik yang ada di pemprov atau di pusat," ujar Khofifah usai acara Petik Laut ke 43 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, Minggu (8/9/2019). Ia menegaskan Pemprov siap untuk memangkas prosedur perizinan yang ribet dan panjang, baik untuk investasi, rekomendasi maupun perizinan eksisting yang saat ini sudah berjalan. Karena itulah, tim evaluator dibentuk dan saat ini tengah melakukan evaluasi pada perizinan yang dikeluarkan Pemprov. Perizinan yang dievaluasi, lanjut Khofifah, bukan hanya sektor perdagangan, jasa atau di bidang investasi saja. Ia mencontohkan perizinan di bidang kelautan dan perikanan. Menurutnya banyak nelayan Jawa Timur khususnya yang mengeluhkan. Harus berulang kali ke pihak terkait untuk mengurus Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan rekomendasi serta perizinan yang lain. "Nelayan ada yang harus mengurus izin melaut, tidak sekedar SIPI perbaruan sertifikat kapal, mereka harus mondar-mondir di kesyahbandaran. Kadang tak bisa melaut karena itu," lanjut mantan Menteri Sosial ini. Untuk itu Khofifah menegaskan pihaknya telah menginventarisasi dan mengkomunikasikan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiam dan juga instansi terkait. Selain itu Khofifah menegaskan yang juga dievaluasi kini adalah Online Singe Submission (OSS). Menurutnya dalam OSS saat ini masih ada yang butuh disederhanakan. "Kita sedang melihat kan sekarang ada OSS. Kalau OSS kan mestinya sudah langsung entri. Ternyata ada yang masih butuh rekomendasi rekomendasi dinas tertentu. Jadi kita sedang melakukan sinergitas antara tim penyerdanaan perizinan di pemprov," jelas Khofifah.n arf

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

19 Sekolah Muhammadiyah di Gresik Raih Penghargaan atas Kenaikan Jumlah Murid

Minggu, 05 Apr 2026 16:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik - Sebanyak 19 sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik menerima penghargaan atas keberhasilan meningkatkan jumlah peserta didik secara…

Daop 7 Madiun Catat Enam Gangguan Perjalanan KA Selama Angkutan Lebaran 2026

Minggu, 05 Apr 2026 15:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Selama masa Angkutan Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 7 Madiun mencatat adanya enam kejadian gangguan…

Kurang Waspada! Motor dan Truk Adu Banteng, Pengendara Motor Tewas di TKP

Minggu, 05 Apr 2026 14:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Kecelakaan antara pengendara motor dan Truk Isuzu dengan adu banteng yang terjadi pada Minggu (5 April 2026) dini hari mengejutkan…

Kebijakan Pembatasan Belanja Pegawai 30 Persen dari APBD Akan Resmi Berlaku Tahun 2027

Minggu, 05 Apr 2026 14:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD akan resmi diberlakukan tahun 2027. Dimana, postur APBD…

Usai Santap Nasi Berkat Tahlilan, Puluhan Korban Diduga Alami Keracunan Muntah-Diare

Minggu, 05 Apr 2026 14:14 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Baru-baru ini viral, seusai menyantap nasi berkat tahlilan di Jalan Sido Kapasan Gang 10, Simokerto, Surabaya, sebanyak puluhan…

Warga Napis Bojonegoro Akhirnya Miliki Jembatan, Pasca Penantian Puluhan Tahun

Minggu, 05 Apr 2026 14:06 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bojonegoro - Setelah menanti selama puluhan tahun, akhirnya kini warga di perbatasan Bojonegoro dan Ngawi bisa bernapas lega lantaran…