Lakukan Penipuan, Akumobil Tidak Terdaftar di OJK

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Bandung – Perusahaan penjualan mobil dengan harga miring, Akumobil mengklaim telah terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) untuk menjalankan bisnisnya. Namun, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Triana Gunawan menyanggah hal tersebut. Triana mengatakan, selama ini OJK tidak pernah menerbitkan izin atas nama perusahaan tersebut. Sebab, Akumobil tidak bergerak di bidang keuangan maupun investasi yang menjadi tugas dalam pengawasan OJK. Namun, Akumobil lebih pada penjualan kendaraan yang berarti berada di bawah Kementerian Perdagangan izinnya. "Jadi kalau Akumobil melakukan flash sale itu bukan jasa keuangan. Itu perdagangan biasa," ujar Triana dalam konferensi pers di Kantor Senin (4/11). Perusahaan tersebut diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah kliennya yang tertarik membeli mobil dengan harga murah. Padahal, dalam penawaran produk kepada konsumen perusahaan ini kerap menyisipkan nama OJK. Namun, Triana menyebut selama ini perusahaan tersebut pun tidak pernah mengajukan izin karena memang terdapat dalam ranah yang berbeda. "Karena dia (Akumobil) bukan perusahaan keuangan," katanya. Triana menjelaskan, dari data yang dihimpun OJK, perizinan perusahaan ini memang melalui Kementerian Perdagangan yang kemudian dikeluarkan lewatOnline Single Submission (OSS). Dengan demikian selama ini OJK tidak pernah mengawasi Akumobil. Kejanggalan perusahaan ini, kata dia, dalam melakukan jual beli mobil berawal dari keluhan masyarakat yang datang maupun menghubungi OJK sekitar Juni-Juli. Mendapat informasi ini OJK kemudian melaporkan hal tersebut ke Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk diteliti lebih lanjut. HIngga kemudian SWI memasukan Akumobil dalam salah satu perusahaan investasi ilegal. Seperti diketahui, sejumlah nasabah Akumobil melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Akumobil. Para nasabah yang membeli mobil murah sekitar Rp 50 juta. Uang yang sudah dibayarkan, nasabah justru tak mendapatkan mobil. Mereka pun menggeruduk dealer Akumobil di Jalan Sadakeling beberapa waktu lalu. Untuk sementara korban yang tercatat ada 200 orang.
Tag :

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…