Masyarakat Perhutani Lamongan Sambut Gembira Verifikasi IPHPS

Kamis, 07 Nov 2019 17:24 WIB

SURABAYA PAGI, Lamongan - Masyarakat Perhutani di Lamongan menyambut gembira verifikasi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai Jum’at (8/11/2019). Kegembiraan masyarakat perhutani itu disampaikan oleh Miftachul Rochim, Tim persiapan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema) PS Indonesia wilayah Jawa Timur, Kamis (7/11/2019) disela-sela acara konsolidasi dengan masyarakat Perhutani di Cafe Laras Liris Grand Mahkota. Disebutkan oleh Bono panggilan akrab Miftahul Rochim, verifikasi ini akan dilakukan di 15 titik, sesuai usulan dari masyarakat Perhutani. "Ini yang kita tunggu - tunggu selama ini, semoga dengan verifikasi ini masyarakat dekat hutan bisa memanfaatkan lahan hutan," ujarnya. Disebutkan olehnya, KLHK harus lebih progresif dan cepat dalam merespon usulan. KLHK juga harus mempertimbangkan pilihan keberpihakan memberikan ijin kepada rakyat kecil atau memilih berpihak kepada modal besar dengan perijinan tebu KTM melalui permen No 81 tahun 2016. Sementara itu, Carkaya, Deputi Hukum, Kebijakan dan advokasi DPP Gema PS Indonesia menyebutkan, verifikasi ini merupakan tindaklanjut atas audiensi DPP Gema PS Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu. Dalam audiensi tersebut Presiden memerintahkan percaya verifikasi perhutanan sosial-IPHPS agar diselesaikan dalam waktu 2 tahun dan evaluasi bersama dengan Gema PS Indonesia setiap 6 bulan sekali. Lebih lanjut sambung Carkaya, kondisi sosial di Jawa, masyarakat lebih membutuhkan orientasi pangan, bukan tebu untuk industri. Jadi jika pemerintah memilih memberikan ijin eksploitasi lah maka sejatinya pemerintah tidak menimbang kebutuhan pangan harian bagi masyarakat di Jawa terutama petani kawasan hutan. Apalagi tebu tidak dapat memulihkan kondisi ekologi kawasan hutan, bahkan akan memperburuk kondisi ekologi hutan. Sementara IPHPS justru dimasukkan untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan gundul dan kritis melalui sumber daya sosial dan ekonomi rakyat. "Pemerintah tinggal memilih rakyat dan ekologi atau modal," terangnya.jir

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Semua Dikuasai PT JPC, Armaya Minta Pengelolaan Parkir Dievaluasi

Senin, 15 Jun 2026 13:05 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Kasus sengketa lahan parkir PT Jatim Parkir Center (JPC) di Jalan dr. Soetomo membuka fakta lain terkait dominasi pengelolaan p…

Saat Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan, DPRD Jatim Malah Usul Tambah Reses 6 Kali

Senin, 15 Jun 2026 12:48 WIB

Surabaya, nawacita – Anggota DPRD Jawa Timur mengusulkan tambahan jumlah kegiatan reses dari 3 kali menjadi 6 kali setahun. Rencana tersebut tertuang dalam d…

Dongkrak PAD hingga 10 Persen, Digitalisasi Parkir di Kota Surabaya Berjalan Efektif

Senin, 15 Jun 2026 12:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota setempat mencatat adanya tren kenaikan Pendapatan Asli…

Pertumbuhan Ekonomi Lamongan Nomor 2 se Jawa Timur

Senin, 15 Jun 2026 12:41 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan mengalami tren positif. Tren ini dibuktikan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi…

Perkuat Karakter Generasi Muda Hindu, Pemkot Surabaya Buka Utsawa Dharma Gita 2026

Senin, 15 Jun 2026 12:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Menindaklanjuti upaya memperkuat karakter generasi muda Hindu sekaligus melestarikan sastra, seni, dan budaya keagamaan Hindu yang…

Jadi Pilot Uji Coba Perlinsos Digital, Pemkot Surabaya: Verifikasi Bansos Cukup 15 Menit

Senin, 15 Jun 2026 12:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sebagai langkah strategis untuk memangkas rantai birokrasi, menghilangkan subjektivitas, serta memastikan penyaluran bantuan…