Masyarakat Perhutani Lamongan Sambut Gembira Verifikasi IPHPS

Kamis, 07 Nov 2019 17:24 WIB

SURABAYA PAGI, Lamongan - Masyarakat Perhutani di Lamongan menyambut gembira verifikasi Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai Jum’at (8/11/2019). Kegembiraan masyarakat perhutani itu disampaikan oleh Miftachul Rochim, Tim persiapan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema) PS Indonesia wilayah Jawa Timur, Kamis (7/11/2019) disela-sela acara konsolidasi dengan masyarakat Perhutani di Cafe Laras Liris Grand Mahkota. Disebutkan oleh Bono panggilan akrab Miftahul Rochim, verifikasi ini akan dilakukan di 15 titik, sesuai usulan dari masyarakat Perhutani. "Ini yang kita tunggu - tunggu selama ini, semoga dengan verifikasi ini masyarakat dekat hutan bisa memanfaatkan lahan hutan," ujarnya. Disebutkan olehnya, KLHK harus lebih progresif dan cepat dalam merespon usulan. KLHK juga harus mempertimbangkan pilihan keberpihakan memberikan ijin kepada rakyat kecil atau memilih berpihak kepada modal besar dengan perijinan tebu KTM melalui permen No 81 tahun 2016. Sementara itu, Carkaya, Deputi Hukum, Kebijakan dan advokasi DPP Gema PS Indonesia menyebutkan, verifikasi ini merupakan tindaklanjut atas audiensi DPP Gema PS Indonesia dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Oktober 2019 lalu. Dalam audiensi tersebut Presiden memerintahkan percaya verifikasi perhutanan sosial-IPHPS agar diselesaikan dalam waktu 2 tahun dan evaluasi bersama dengan Gema PS Indonesia setiap 6 bulan sekali. Lebih lanjut sambung Carkaya, kondisi sosial di Jawa, masyarakat lebih membutuhkan orientasi pangan, bukan tebu untuk industri. Jadi jika pemerintah memilih memberikan ijin eksploitasi lah maka sejatinya pemerintah tidak menimbang kebutuhan pangan harian bagi masyarakat di Jawa terutama petani kawasan hutan. Apalagi tebu tidak dapat memulihkan kondisi ekologi kawasan hutan, bahkan akan memperburuk kondisi ekologi hutan. Sementara IPHPS justru dimasukkan untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan gundul dan kritis melalui sumber daya sosial dan ekonomi rakyat. "Pemerintah tinggal memilih rakyat dan ekologi atau modal," terangnya.jir

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Tinggalkan Seremoni, Penanggungan Malang Hadirkan Posyandu Disabilitas untuk Warga Rentan

Minggu, 26 Apr 2026 19:08 WIB

SurabayaPagi, Malang - Anggaran bagi kelompok rentan kerap terserap dalam kegiatan sosialisasi singkat dan seremoni tanpa keberlanjutan. Kelurahan…

Dari Karier Hukum ke Ikatan Cinta: Momen Hangat Tunangan Billy Handiwiyanto

Minggu, 26 Apr 2026 17:34 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kabar bahagia datang dari dunia hukum di Jawa Timur. Pengacara muda yang tengah naik daun, Billy Handiwiyanto, resmi menggelar…

Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, Khofifah Ajak Masyarakat Waspada Karhutla di Tengah Ancaman El Nino

Minggu, 26 Apr 2026 15:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi p…

Proyek Giant Sea Wall Jatim Dipercepat, Khofifah Tegaskan Urgensi Tanggul Laut Hadapi Risiko Pesisir

Minggu, 26 Apr 2026 15:43 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung percepatan pembangunan …

Antusiasme Pengunjung Picu Lonjakan Penjualan UMKM di Ajang Domino Surabaya

Minggu, 26 Apr 2026 15:42 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – HGI City Cup 2026 Surabaya Fest tidak hanya menghadirkan kompetisi domino, tetapi juga memberi dampak signifikan terhadap pelaku usaha …

Jelang Kejurprov 2026, IPSI Surabaya Genjot Latihan dan Pertahankan Tradisi Juara

Minggu, 26 Apr 2026 15:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Surabaya mematangkan persiapan menghadapi Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) pencak silat yang a…