InFest 2019, DJPPR Pertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi

Selasa, 12 Nov 2019 10:10 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Balikpapan - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) menyelenggarakan kuliah umum di Institut Teknologi Kalimantan. Kuliah umum bertema “Menjaga Momentum Pertumbuhan Melalui Kebijakan Pembiayaan APBN” ini merupakan rangkaian kegiatan InFest 2019 (an Inclusive Festival by DJPPR) di Samarinda dan Balikpapan yang Dilaksanakan pada 7 – 8 November 2019. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan APBN yang dilakukan Pemerintah dan bagaimana Pembiayaan APBN dimanfaatkan secara produktif untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Selain itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh tanah air. Kuliah umum dibuka oleh Rektor Institut Teknologi Kalimantan, Prof. Budi Santosa, M.S., Ph.D. dan dihadiri oleh 200 peserta dari kalangan Dosen dan Mahasiswa ITK. Selain kuliah umum juga dilakukan Penandatanganan perjanjian kerjasama edukasi antara DJPPR dan ITK dalam rangka pengembangan literasi pembiayaan dan risiko keuangan negara. Dalam sambutannya, Rektor ITK menyampaikan bahwa untuk menyambut pembangunan Ibu kota baru di Kalimantan, banyak hal yang bisa mulai dipersiapkan salah satunya adalah SDM yang unggul agar Bisa ikut menjadi pelaku bisnis dan ekonomi. Selain itu melalui kuliah umum ini Budi Santosa juga berharap mahasiswa mampu memahami konsep pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bertempat di Gedung Aula ITK, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso selaku pembicara tunggal memberikan gambaran fundamental perekonomian Indonesia, peran pembiayaan dalam pembangunan Indonesia dan pembiayaan APBN 2019. Brahmantio mengatakan bahwa ditengah kondisi global yang kurang menguntungkan, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terkendali. "Indonesia juga salah satu negara yang mulai untuk menggunakan pembiayaan kreatif untuk membangun Infrastruktur," terangnya. Contohnya adalah dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Sukuk Proyek dan Blended Financing. Brahmantio juga menyebutkan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur perlu pembiayaan lain yang kreatif seperti KPBU. “Pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur membutuhkan skema alternatif pembiayaan non APBN, dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat melalui skema KPBU," sambung Brahmantio Melalui kuliah umum di Institut Teknologi Kalimantan oleh DJPPR ini, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa dan civitas akademika lain tentang peranan pembiayaan APBN, pengelolaanya dan pemanfaatannya sehingga bisa bersama-sama mengawal dan untuk membantu dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Byob

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Sidak SPPG Grogol, DLH Ponorogo Temukan IPAL Tak Standar dan Larang Hasilkan Limbah

Jumat, 17 Jul 2026 19:43 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Ponorogo bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh…

Wujudkan Pasar Pangan Aman, Balai POM di Bima Gandeng Pengelola Pasar dan Saka POM Sisir Pasar Amahami

Jumat, 17 Jul 2026 17:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, BIMA – Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari bahaya pangan yang tidak memenuhi syarat, Balai Pengawas O…

Bapenda Surabaya Periksa Pajak Rumah Makan Ny Suharti, Minta Dokumen Keuangan selama Setahun

Jumat, 17 Jul 2026 17:16 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya mulai mengintensifkan pemeriksaan kepatuhan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) t…

PLN UIT JBM Tegaskan Komitmen Hadirkan Sistem Transmisi Andal pada Surabaya Electric Forum 2026

Jumat, 17 Jul 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) turut mendukung penyelenggaraan Surabaya Electric Forum 2…

Penetapan Perwalian Serentak di 38 Kabupaten dan Kota Disebut Pertama di Indonesia

Jumat, 17 Jul 2026 14:49 WIB

SURABAYAPAGI com, Surabaya – Sebanyak 447 anak di Jawa Timur kini memiliki kepastian hukum yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai hak dasar sebagai …

DPRD Minta Pemkot Madiun Kejar Lagi Opini WTP Usai BPK Beri WDP ‎

Jumat, 17 Jul 2026 14:21 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp210 miliar menjadi perhatian DPRD Kota Madiun. Ketua DPRD Kota Madiun Arm…