Kementerian Keuangan memastikan ketegasannya dalam penegakan peraturan jika ada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.
Salah satu dugaan pelanggaran yang hingga saat ini terus di sorot oleh Kementerian Keuangan adalah kasus yang dilakukan oleh dua perusahaan yaitu PT PGP dan PT FIB pada tanggal 2 Maret lalu. Dimana dua perusahaan itu diduga telah melakukan pelanggaran kepabeanan berupa pemberitahuan jenis dan/atau jumlah barang impor secara tidak benar antara fisik dengan dokumen yang ada.
Menurut Kepala Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulis, Jumat malam, 26 Juni 2020. Jumlah fisik kedapatan lebih besar sekitar 1,76 juta meter atau dua kali lebih besar dari jumlah yang ada di dokumen yaitu 1,66 juta meter.
Guna menuntaskan kasus ini, ujar dia, Kemenkeu melalui Bea Cukai melakukan koordinasi penyidikan dengan Kejaksaan Agung. Untuk memperlancar proses hukum tersebut, koordinasi penyidikan dilakukan melalui pertukaran hasil digital forensik dan peminjaman tersangka.
Dilain sisi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kementeriannya tidak akan menoleransi oknum pegawai bea cukai yang menyalahgunakan wewenangnya.
"Tidak ada ruang, kami tidak memberikan toleransi, zero tolerance, untuk siapapun pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi oknum, yang menyalahgunakan wewenangnya dan mencederai nilai-nilai Kementerian Keuangan," ujar Suahasil dalam konferensi video, Kamis petang, 25 Juni 2020.
Pernyataan tersebut berkaitan dengan adanya empat pegawai Kantor Pelayanan Bea Cukai yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi importasi tekstil ilegal oleh Kejaksaan Agung pada Rabu, 24 Juli 2020.
Suahasil berharap mengatakan kasus ini segera diselesaikan. Kepada para oknum yang diduga terlibat, ia berujar kementerian akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan administrasi Kementerian Keuangan, juga mengikuti proses dari aparat penegak hukum.
Editor : Redaksi
