Stagnan Zona Oranye, Kab. Blitar Perluas Operasi Yustisi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Persiapan melaksankan operasi yustisi di Kabupaten Blitar. SP/ DECOM
Persiapan melaksankan operasi yustisi di Kabupaten Blitar. SP/ DECOM

i

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Untuk mencegah penyebaran cluster Covid-19, Pj Bupati Blitar kembali memperluas sasaran operasi yustisi untuk meningkatkan protokol kesehatan sampai ke desa-desa usai Kabupaten Blitar stagnan di zona oranye paparan virus Covid-19, Kamis (12/11/2020).

Hal tersebut ditegaskan oleh PJ Bupati Blitar, Budi Santoso yang menilai pentingnya peran serta masyarakat memutus mata rantai penularan Covid-19 ini. Sehingga kesadaran menerapkan protokoler kesehatan perlu dibangun menjadi budaya baru.

"Masyarakat Mataraman itu butuh figur untuk mengimitasi pesan pemerintah. Makanya saya gencarkan lagi melibatkan tokoh agama, pemuda sampai semua camat dan kades untuk ikut menggalakkan protokoler kesehatan ini," kata Budi.

Seperti operasi yustisi yang digelar di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Binangun, Bakung dan Kademangan. Dalam operasi gabungan ini masih ditemukan warga yang melanggar dengan tidak memakai masker.

Di Kecamatan Binangun terjarimg sebanyak 15 pelanggar. Dari Kecamatan Bakung ada 14 pelanggar. Dan operasi yustisi yang digelar di Kecamatan Kademangan, masih menemukan 36 pelanggar. Sebagian besar pelanggar tidak memakai masker karena selama ini tidak pernah ada operasi yustisi hingga ke desa-desa.

Padahal, pemetaan internal Satgas Covid-19 Kabupaten Blitar, dari 22 kecamatan hanya satu berada di zona hijau. Yakni Kecamatan Wates. Dua di zona oranye, yakni Kecamatan Panggungrejo dan Wonotirto. Sedangkan lainnya masih di zona merah.

"Saat ini kami hanya terapkan sanksi sosial, lalu kami bagi masker. Tapi kami evaluasi, kalau di wilayah itu stagnan di zona merah ya sanksi lebih tegas akan kami terapkan," pungkasnya.

Tak hanya itu, operasi yustisi yang semula hanya menyasar titik kumpul warga, sekarang juga disebar merata hingga ke desa-desa. Hampir setiap hari, operasi yustisi digelar di setiap kecamatan secara bergantian.

"Pendekatan kulturan tetap kami kedepankan. Namun penyadaran secara hukum dengan sanksi juga harus ditegakkan. Ada payung hukum yang jelas terkait penerapan protokoler kesehatan ini. Dan sebenarnya, semua kembali untuk kebaikan dan kesehatan warga sendiri," ungkapnya. Dsy8

 

Berita Terbaru

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Pansus BUMD DPRD Jatim Bakal Jalan-Jalan ke Luar Negeri Bulan Depan

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 21:32 WIB

Surabaya, Surabayapagi.com - Dokumen resmi hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tertanggal 23 Februari 2026, tercantum agenda kegiatan Perjalanan ke Luar…

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Surabaya Raih Predikat Kota Terbaik Pertama dalam Pengelolaan Sampah se-Indonesia Tahun 2025

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 20:06 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi sebagai salah satu daerah dengan kinerja lingkungan terbaik di Indonesia. Berdasarkan…

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Dorong Ekonomi Lokal, JConnect Ramadan Vaganza 2026 Resmi Dibuka di Balai Kota Surabaya

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Halaman Balai Kota Surabaya kembali semarak dengan dibukanya gelaran JConnect Ramadan Vaganza 2026, Rabu (25/2). Event yang…

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Hakim Khawatir Orang Atasnamakan Majelis

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:40 WIB

Jelang Vonis Kamis Hari Ini, dalam Perkara Dugaan Korupsi Minyak Mentah yang Rugikan Negara Rp 285 triliun      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Hakim Ketua pe…

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Tiga Partai dan Akademisi Setuju Batas Parlemen dihapus

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:37 WIB

Hasil Pemilu 2024, Ada 50 juta hingga 60 juta Suara Rakyat Terbuang Sia-sia Akibat Parliamentary Threshold 4%     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putusan MK a…

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Pasal Praktik Nepotisme Presiden atau Wapres, Digugat ke MK

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

Rabu, 25 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemohon sebagai pemilih berpotensi tidak memiliki kesempatan memilih calon presiden pilihan sendiri secara bebas jika ada keluarga…