SURABAYAPAGI.COM, BLITAR - Kemudahan pengurusan lembaga non pemerintah menjadi bahasan penting saat reses Anggota DPRD Jatim H Ahmad Tamim di Kabupaten Blitar. Pasalnya, lembaga swasta kerap mengalami kendala kendal administrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Ahmad Tamim meminta kepada pemerintah baik Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat bisa memberikan kemudahan pelayanan publik ke masyarakat dan juga jangan ada diskriminasi dibidang apapun termasuk lembaga pendidikan swasta dan negeri.
Lebih lanjut, ia menjelaskan saat reses di Blitar ini banyak yang dikeluhkan terkait susahnya mengurus pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini, karena IMB ini persyaratan yang legal bagi suatu lembaga. Data yang di dapat dari 200 lembaga baru 82 yang punya IMB. "Rata - rata mereka mengeluhkan prosedur yang tidak mudah dan biaya yang tinggi," kata politisi yang akrab disapa Gus Tamim ini saat Reses bersama Muslimat NU di Graha NU Kabupaten Blitar, Minggu 24/11/2024..
Maka itu, pihaknya berharap agar pemerintah baik Pemkab - Kota di Blitar mengubah pelayanan publik atau dasar ke masyarakat dengan online. Sehingga dengan pelayanan online tersebut bisa mempermudah dan memperpendek jarak izin pelayanan dengan cepat, akutanbel, kredibelitas, transparan, serta pelayanan menjadi murah. "Saya dilapori kalau ada 200 lebih lembaga dibawah naungan Muslimat NU Blitar, baru 7 yang sudah memiliki IMB, lainnya masih proses pengurusan," ujar Gus Tamim.
Terkait Pendidikan, ia juga meminta terkait Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang diberikan Pemprov Jatim kepada lembaga pendidikan swasta dan negeri harus disamakan jumlahnya. Termasuk antara BPOPP untuk Madrasah Aliyah (MA) dengan SMA. "Ini penting karena antara sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama melaksanakan tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," kata politisi PKB ini.
Terlebih pada sekolah swasta (terutama Madasah) banyak sekali peserta didik yang berasal dari masyarakat tidak mampu. Selain soal keadilan alokasi, yang juga penting adalah jumlah/nominalnya ditingkatkan. Karena, kegagalan Pemprov Jatim menciptakan pemerataan ekonomi berakibat kepada sulitnya pihak sekolah menggali potensi partisipasi masyarakat untuk menambah pembiayaan operasional pembelajaran.
"Pemkab/Pemkot Blitar serta Pemprov Jatim wajib mengedepankan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui revitalisasi sektor ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan, serta menstimulus sektor-sektor padat karya seperti UMKM agar pemerataan pembangunan di Jatim dapat terwujud,”pungkas Gus Tamim yang juga KOmandan Banser Jatim ini. rko
Editor : Redaksi
