Risma, Diembuskan PSI, Ditolak PKS dan Dosen

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

i

Terkait Isu Duduki Mensos Gantikan Kader PDIP yang Ditangkap KPK

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang diembus-embuskan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) layak jadi Menteri Sosial (Mensos). Ternyata ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa dosen yang juga pengamat politik di Jakarta. Kader PDIP yang pantas menjadi pengganti Juliari Batubara adalah Achmad Basarah, yang kini Wakil Ketua MPR-RI.

Sejak Minggu (13/12/2020) lalu, isu Risma jadi Mensos diembuskan oleh pengurus PSI Surabaya. PSI mengklaim Risma sudah dihubungi langsung RI-1, Presiden Joko Widodo dan ditawari menjadi Mensos.

Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng adalah politisi lokal yang menyebut informasi valid Risma akan menjabat Mensos dari sumber orang terdekat.

 

Mensos bukan Keahlian Risma

Sementara itu politisi PKS menilai jabatan Mensos tidak sesuai dengan bidang keahlian Risma.

"Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya (Risma)," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyarankan sejumlah syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Mensos. Ia berharap Mensos tidak dibayangi partai politik tertentu serta dapat mengentaskan warga dari kemiskinan.

 

Bukan Pejabat Pelihara Kemiskinan

“Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang yang, pertama, tidak dibayang-bayangi oleh parpol dalam kerjanya. Kedua, mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan dan mencintai orang miskin," ucap Bukhori Yusuf.

Selain itu, Bukhori berharap sosok pengganti Mensos Juliari Batubara dapat bekerja dengan sepenuh hati. Serta, Mensos dinilai harus memiliki solusi terhadap permasalahan sosial bangsa.

"Ketiga, bekerja dengan sepenuh hati bukan dengan setengah hati. Keempat, memiliki solusi bagi problem sosial kita," ujarnya.

 

Achmad Basarah Lebih Layak

Sementara Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menilai Walikota Surabaya Tri Rismaharini tak layak jadi Menteri Sosial. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah yang layak maju.

Pasalnya, prestasi perempuan pertama Walkot Kota Pahlawan itu dinilai masih skala lokal belum nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Universitas Esa Unggul ini menanggapi ramainya isu Risma, menggantikan Juliari P Batubara yang resmi tersangka korupsi dana bansos Covid-19.

“Prestasi Risma sebetulnya tidak istimewa jadi Menteri Sosial menggantikan Juliari. Prestasinya masih skala lokal, belum nasional. Risma tampaknya belum layak menjadi menteri sosial,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (15/12).

Ia juga menyebutkan bahwa perkembangan Surabaya juga tak mengalami kemajuan yang secara signifikan masih sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

“Kalau dilihat perkembangan Surabaya, sebenarnya tidak ada hasil pembangunan yang monumental. Pembangunan di Surabaya tak jauh berbeda dengan kota besar lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

Kendati begitu, menurut Jamiluddin yang lebih layak menjadi Mensos adalah Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah yang dinilai memiliki kemampuan. “Akan lebih layak bila yang menjadi menteri sosial adalah Ahmad Basarah kemampuanya secara nasional sudah teruji,” tuturnya.

Sebab, tambah Pengajar Isu dan Krisis Manajemen itu, Ahmad Basarah juga selama menjabat di MPR tak memiliki catatan negatif. “Selama menjadi Wakil Ketua MPR, kepadanya juga tidak ada sorotan negatif. Tidak ada hal-hal kontroversial terkait sosoknya,” jelasnya.

“Ahmad Basarah juga bukan pemimpin hasil pencitraan. Ia memiliki leadership yang real, sehingga layak memimpin Kementerian Sosial,” pungkasnya. n erc/jk/cr2/rmc

Berita Terbaru

Tabligh Akbar Peringati Haul Ulama, Wabup Sumenep Tekankan Keteladanan dan Persatuan Umat

Tabligh Akbar Peringati Haul Ulama, Wabup Sumenep Tekankan Keteladanan dan Persatuan Umat

Minggu, 04 Okt 2026 17:55 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 17:55 WIB

SURABAYAPAGI com, Sumenep - Ratusan jamaah menghadiri Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Haul Almarhum Muhammad Ali bin Sayyid Khotib dan Hasan bin Sayyid…

Surabaya ISOPLUS Marathon 2026 Putar Rp74,78 Miliar, UMKM hingga Hotel Ketiban Dampak

Surabaya ISOPLUS Marathon 2026 Putar Rp74,78 Miliar, UMKM hingga Hotel Ketiban Dampak

Minggu, 04 Okt 2026 17:31 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 17:31 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Ajang lari Surabaya ISOPLUS Marathon 2026 menghasilkan perputaran ekonomi sebesar Rp74,78 miliar selama tiga hari p…

Peringati Haornas, Berbagai Cabor Dikenalkan untuk Dorong Masyarakat Aktif dan Sehat

Peringati Haornas, Berbagai Cabor Dikenalkan untuk Dorong Masyarakat Aktif dan Sehat

Minggu, 04 Okt 2026 16:58 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 16:58 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Dalam momentum peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-43 Tahun 2026 di Kabupaten Lamongan, dirayakan lumayan istimewa…

DPC PPP Surabaya Optimisi Bentuk Fraksi Sendiri di DPRD Surabaya dan Siap antarkan PPP ke Senayan

DPC PPP Surabaya Optimisi Bentuk Fraksi Sendiri di DPRD Surabaya dan Siap antarkan PPP ke Senayan

Minggu, 04 Okt 2026 16:53 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 16:53 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kota Surabaya menggelar Sarasehan Politik yang di hadiri Ketua Umum DPP PPP Muhammad M…

Perlinsos Digital Jangkau Lebih dari 1 Juta KK di Surabaya, Data Warga Terus Dimutakhirkan

Perlinsos Digital Jangkau Lebih dari 1 Juta KK di Surabaya, Data Warga Terus Dimutakhirkan

Minggu, 04 Okt 2026 15:46 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 15:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital telah menjangkau 1.004.298 kepala…

Dukung Moratorium Perizinan RHU, DPRD Surabaya Gagas Raperda Pengendalian Miras

Dukung Moratorium Perizinan RHU, DPRD Surabaya Gagas Raperda Pengendalian Miras

Minggu, 04 Okt 2026 15:43 WIB

Minggu, 04 Okt 2026 15:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - DPRD Surabaya mendukung langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan moratorium perizinan rumah hiburan umum (RHU) baru.…