Risma, Diembuskan PSI, Ditolak PKS dan Dosen

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

i

Terkait Isu Duduki Mensos Gantikan Kader PDIP yang Ditangkap KPK

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang diembus-embuskan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) layak jadi Menteri Sosial (Mensos). Ternyata ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa dosen yang juga pengamat politik di Jakarta. Kader PDIP yang pantas menjadi pengganti Juliari Batubara adalah Achmad Basarah, yang kini Wakil Ketua MPR-RI.

Sejak Minggu (13/12/2020) lalu, isu Risma jadi Mensos diembuskan oleh pengurus PSI Surabaya. PSI mengklaim Risma sudah dihubungi langsung RI-1, Presiden Joko Widodo dan ditawari menjadi Mensos.

Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng adalah politisi lokal yang menyebut informasi valid Risma akan menjabat Mensos dari sumber orang terdekat.

 

Mensos bukan Keahlian Risma

Sementara itu politisi PKS menilai jabatan Mensos tidak sesuai dengan bidang keahlian Risma.

"Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya (Risma)," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyarankan sejumlah syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Mensos. Ia berharap Mensos tidak dibayangi partai politik tertentu serta dapat mengentaskan warga dari kemiskinan.

 

Bukan Pejabat Pelihara Kemiskinan

“Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang yang, pertama, tidak dibayang-bayangi oleh parpol dalam kerjanya. Kedua, mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan dan mencintai orang miskin," ucap Bukhori Yusuf.

Selain itu, Bukhori berharap sosok pengganti Mensos Juliari Batubara dapat bekerja dengan sepenuh hati. Serta, Mensos dinilai harus memiliki solusi terhadap permasalahan sosial bangsa.

"Ketiga, bekerja dengan sepenuh hati bukan dengan setengah hati. Keempat, memiliki solusi bagi problem sosial kita," ujarnya.

 

Achmad Basarah Lebih Layak

Sementara Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menilai Walikota Surabaya Tri Rismaharini tak layak jadi Menteri Sosial. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah yang layak maju.

Pasalnya, prestasi perempuan pertama Walkot Kota Pahlawan itu dinilai masih skala lokal belum nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Universitas Esa Unggul ini menanggapi ramainya isu Risma, menggantikan Juliari P Batubara yang resmi tersangka korupsi dana bansos Covid-19.

“Prestasi Risma sebetulnya tidak istimewa jadi Menteri Sosial menggantikan Juliari. Prestasinya masih skala lokal, belum nasional. Risma tampaknya belum layak menjadi menteri sosial,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (15/12).

Ia juga menyebutkan bahwa perkembangan Surabaya juga tak mengalami kemajuan yang secara signifikan masih sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

“Kalau dilihat perkembangan Surabaya, sebenarnya tidak ada hasil pembangunan yang monumental. Pembangunan di Surabaya tak jauh berbeda dengan kota besar lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

Kendati begitu, menurut Jamiluddin yang lebih layak menjadi Mensos adalah Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah yang dinilai memiliki kemampuan. “Akan lebih layak bila yang menjadi menteri sosial adalah Ahmad Basarah kemampuanya secara nasional sudah teruji,” tuturnya.

Sebab, tambah Pengajar Isu dan Krisis Manajemen itu, Ahmad Basarah juga selama menjabat di MPR tak memiliki catatan negatif. “Selama menjadi Wakil Ketua MPR, kepadanya juga tidak ada sorotan negatif. Tidak ada hal-hal kontroversial terkait sosoknya,” jelasnya.

“Ahmad Basarah juga bukan pemimpin hasil pencitraan. Ia memiliki leadership yang real, sehingga layak memimpin Kementerian Sosial,” pungkasnya. n erc/jk/cr2/rmc

Berita Terbaru

Smartwatch Premium dengan Health Insights Berbasis AI untuk Trail Running, Diving& Kesehatan Preventif

Smartwatch Premium dengan Health Insights Berbasis AI untuk Trail Running, Diving& Kesehatan Preventif

Sabtu, 25 Jul 2026 13:00 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 13:00 WIB

SURABAYAPAGI.COM : Galaxy Watch Ultra 2 hadir dengan bodi titanium yang 12 persen lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya, namun dibekali baterai 800 mAh…

Diduga Kecanduan Judol, Karyawan BUMN di Blitar Ditemukan Tewas Gantung Diri

Diduga Kecanduan Judol, Karyawan BUMN di Blitar Ditemukan Tewas Gantung Diri

Sabtu, 25 Jul 2026 12:10 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 12:10 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar — Teriakan seorang wanita warga Desa Selopuro, RT 03 RW 03, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar, memecahkan sunyinya pagi subuh S…

Jurgen Klopp Kembali dari Pensiun Setelah Dua Tahun dan Kembali Melatih

Jurgen Klopp Kembali dari Pensiun Setelah Dua Tahun dan Kembali Melatih

Sabtu, 25 Jul 2026 11:50 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 11:50 WIB

SURABAYAPAGI.COM : Jurgen Klopp secara resmi kembali melatih, menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih timnas Jerman. Mantan pelatih Liverpool itu sudah…

Suhu Ekstrem Landa Indonesia, Masyarakat Diimbau Cermat Pilih Pendingin Ruangan

Suhu Ekstrem Landa Indonesia, Masyarakat Diimbau Cermat Pilih Pendingin Ruangan

Sabtu, 25 Jul 2026 10:56 WIB

Sabtu, 25 Jul 2026 10:56 WIB

SurabayaPagi, Surabaya - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi lonjakan suhu drastis yang melanda sejumlah wilayah Indonesia…

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Dinilai Lakukan Kebohongan Publik, Pedagang Pasar Bakal Laporkan Kuasa Hukum Pemkot Madiun

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Paguyuban Pedagang Pasar Seluruh Kota Madiun (P3SKM) menilai keterangan kuasa hukum Pemerintah Kota Madiun, Ika Puspitaria, dalam p…

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Sidang Maidi, Rofieq Minta Rochim Hapus Video Yang Berjudul "Menguak Siapa Raja Proyek di Kota Madiun"

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

Jumat, 24 Jul 2026 21:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Madiun – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan bukti percakapan WhatsApp antara antara terdakwa Rochim R…