Risma, Diembuskan PSI, Ditolak PKS dan Dosen

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

i

Terkait Isu Duduki Mensos Gantikan Kader PDIP yang Ditangkap KPK

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang diembus-embuskan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) layak jadi Menteri Sosial (Mensos). Ternyata ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa dosen yang juga pengamat politik di Jakarta. Kader PDIP yang pantas menjadi pengganti Juliari Batubara adalah Achmad Basarah, yang kini Wakil Ketua MPR-RI.

Sejak Minggu (13/12/2020) lalu, isu Risma jadi Mensos diembuskan oleh pengurus PSI Surabaya. PSI mengklaim Risma sudah dihubungi langsung RI-1, Presiden Joko Widodo dan ditawari menjadi Mensos.

Plt Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng adalah politisi lokal yang menyebut informasi valid Risma akan menjabat Mensos dari sumber orang terdekat.

 

Mensos bukan Keahlian Risma

Sementara itu politisi PKS menilai jabatan Mensos tidak sesuai dengan bidang keahlian Risma.

"Rasanya sangat tidak sesuai dengan wilayah bidang garapannya (Risma)," kata Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyarankan sejumlah syarat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Mensos. Ia berharap Mensos tidak dibayangi partai politik tertentu serta dapat mengentaskan warga dari kemiskinan.

 

Bukan Pejabat Pelihara Kemiskinan

“Kementerian Sosial harus dikelola oleh orang yang, pertama, tidak dibayang-bayangi oleh parpol dalam kerjanya. Kedua, mengerti bagaimana cara mengentaskan kemiskinan bukan memelihara kemiskinan dan mencintai orang miskin," ucap Bukhori Yusuf.

Selain itu, Bukhori berharap sosok pengganti Mensos Juliari Batubara dapat bekerja dengan sepenuh hati. Serta, Mensos dinilai harus memiliki solusi terhadap permasalahan sosial bangsa.

"Ketiga, bekerja dengan sepenuh hati bukan dengan setengah hati. Keempat, memiliki solusi bagi problem sosial kita," ujarnya.

 

Achmad Basarah Lebih Layak

Sementara Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga menilai Walikota Surabaya Tri Rismaharini tak layak jadi Menteri Sosial. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah yang layak maju.

Pasalnya, prestasi perempuan pertama Walkot Kota Pahlawan itu dinilai masih skala lokal belum nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Universitas Esa Unggul ini menanggapi ramainya isu Risma, menggantikan Juliari P Batubara yang resmi tersangka korupsi dana bansos Covid-19.

“Prestasi Risma sebetulnya tidak istimewa jadi Menteri Sosial menggantikan Juliari. Prestasinya masih skala lokal, belum nasional. Risma tampaknya belum layak menjadi menteri sosial,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (15/12).

Ia juga menyebutkan bahwa perkembangan Surabaya juga tak mengalami kemajuan yang secara signifikan masih sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

“Kalau dilihat perkembangan Surabaya, sebenarnya tidak ada hasil pembangunan yang monumental. Pembangunan di Surabaya tak jauh berbeda dengan kota besar lainnya di Indonesia,” ungkapnya.

Kendati begitu, menurut Jamiluddin yang lebih layak menjadi Mensos adalah Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah yang dinilai memiliki kemampuan. “Akan lebih layak bila yang menjadi menteri sosial adalah Ahmad Basarah kemampuanya secara nasional sudah teruji,” tuturnya.

Sebab, tambah Pengajar Isu dan Krisis Manajemen itu, Ahmad Basarah juga selama menjabat di MPR tak memiliki catatan negatif. “Selama menjadi Wakil Ketua MPR, kepadanya juga tidak ada sorotan negatif. Tidak ada hal-hal kontroversial terkait sosoknya,” jelasnya.

“Ahmad Basarah juga bukan pemimpin hasil pencitraan. Ia memiliki leadership yang real, sehingga layak memimpin Kementerian Sosial,” pungkasnya. n erc/jk/cr2/rmc

Berita Terbaru

Pemprov Jatim Siapkan Pola Kerja ASN Saat Ramadan Lebaran, Pelayanan Publik Tetap Prioritas

Pemprov Jatim Siapkan Pola Kerja ASN Saat Ramadan Lebaran, Pelayanan Publik Tetap Prioritas

Jumat, 13 Mar 2026 04:15 WIB

Jumat, 13 Mar 2026 04:15 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pengaturan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) menjelang Hari Raya Idul Fitri 2…

Pemindahan Ibu Kota Mojokerto: Antara Ambisi Pembangunan dan Ujian Tata Kelola

Pemindahan Ibu Kota Mojokerto: Antara Ambisi Pembangunan dan Ujian Tata Kelola

Jumat, 13 Mar 2026 03:09 WIB

Jumat, 13 Mar 2026 03:09 WIB

RENCANA pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Mojokerto ke Desa Jotangan, Kecamatan Mojosari, sejak awal diposisikan sebagai salah satu program…

Di Tengah Narasi Bela UMKM, Khofifah Ajak Siswa SLB Belanja di Mal

Di Tengah Narasi Bela UMKM, Khofifah Ajak Siswa SLB Belanja di Mal

Kamis, 12 Mar 2026 20:25 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 20:25 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM,Madiun - Di tengah gencarnya narasi keberpihakan pada UMKM dan pasar rakyat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa justru mengajak pul…

Desakan DK PBB tak Dihiraukan Iran

Desakan DK PBB tak Dihiraukan Iran

Kamis, 12 Mar 2026 19:34 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 19:34 WIB

Trump Isyaratkan Akhiri Perang, Karena Harga Minyak   SURABAYAPAGI.COM, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu (11/3) …

Hentikan Aksi Militer di Kawasan Timur Tengah

Hentikan Aksi Militer di Kawasan Timur Tengah

Kamis, 12 Mar 2026 19:31 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 19:31 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto…

3 Perusahaan Emas di Sidoarjo dan Surabaya, Digeledah Bareskrim

3 Perusahaan Emas di Sidoarjo dan Surabaya, Digeledah Bareskrim

Kamis, 12 Mar 2026 19:27 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 19:27 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tiga perusahaan emas di Surabaya dan Sidoarjo digeledah Bareskrim Polri. Ketiga perusahaan meliputi PT SJU, PT IGS dan PT…