ANALISA EPIDEMIOLOGI
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Wacana akan diberlakukan sertifikat vaksinasi Covid-19 dalam bentuk digital sebagai syarat bepergian tanpa harus melakukan tes swab atau antigen, disorot dan dikritik oleh Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo.
Menurut Windhu, wacana itu belum tepat. Karena, seseorang yang telah divaksinasi masih berpotensi tertular dan menularkan virus kepada orang lain. Ia menyebut, beberapa contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia, beberapa orang yang telah vaksin Covid-19 dua kali, masih tertular.
"Jadi kalau orang yang sudah divaksin lalu diberikan sertifikat sebagai syarat bepergian pengganti PCR test atau antigen, itu keliru, jelas tidak aman. Orang yang divaksin tetap bisa tertular dan jadi penular ke orang lain," ujar Windhu, Selasa kemarin.
Windhu mengatakan, hasil efikasi vaksin Covid-19 Sinovac dan AstraZeneca belum memberikan bukti bahwa vaksin tersebut mampu melindungi orang dari terinfeksi virus corona.
Hasil efikasi 65,3 persen yang diumumkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa vaksin itu akan memberikan perlindungan jika terinfeksi maka sakitnya tidak menjadi parah. "Mencegah penyakit itu artinya orang yang divaksinasi itu menjadi kebal, sehingga ketika dia kemasukan virus, virus itu tidak membuat dia sakit," kata Windhu.
Meski punya pertahanan yang lebih kuat setelah divaksin, orang tersebut tetap bisa menularkan kepada orang lain.
Oleh karena itu, Windhu berpandangan, terlalu dini membahas perubahan syarat bepergian yang awalnya harus melakukan PCR test atau antigen atau GeNose, menjadi sertifikat vaksinasi. "Jadi ya tidak boleh (mengganti PCR test atau antigen ke sertifikat vaksinasi untuk syarat bepergian). Minimal sampai herd imunity tercapai baru bisa dipertimbangkan itu," kata dia.
Menurut Windhu, fungsi vaksin mencegah agar tidak sakit, bukan mencegah tidak tertular. “Ini saya rasa sebuah kekeliruan dan Menkes (Budi Gunadi) sendiri juga tidak terlalu mengerti tentang ini," lanjut Windhu.
Sebaliknya, jika herd immunity belum tercapai, upaya yang bisa dilakukan adalah tetap dengan memaksimalkan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan (3M) serta testing, tracing, dan treatment (3T).
Windhu berpesan, pemerintah sebaiknya fokus saja pada upaya-upaya pengendalian pademi daripada mewacanakan hal yang justru tidak tepat. Meski vaksinasi sudah berjalan, 3T dan kontrol terhadap 3M di masyarakat tetap harus ditegakkan. Kedua fokus itu tak boleh kendor, dan hanya mengandalkan vaksinasi. sem/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
