SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Kini non muslim menjadi gubernur, tak persoalkan pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah Air. Demikian hasil Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Minggu (18/4/2021).
Menurut survei mengenai sikap toleransi pegawai negeri sipil (PNS) di Tanah Air tentang nonmuslim. Hasilnya, mayoritas responden PNS beragama Islam tak keberatan non muslim menjadi gubernur.
Survei LSI kali ini bertajuk 'Tantangan Reformasi Birokrasi: Persepsi Korupsi, Demokrasi dan Intoleransi di Kalangan PNS'. Survei itu dilakukan pada 3 Januari-31 Maret 2021.
Populasi survei adalah seluruh PNS di lembaga-lembaga negara dengan jumlah PNS yang besar, serta beberapa lembaga negara lainnya sesuai pertimbangan studi di tingkat pusat dan tingkat provinsi yang tersebar di 14 provinsi. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi tersebut.
Jumlah populasi PNS pada kementerian/lembaga negara di tingkat pusat dan daerah yang terpilih dalam penelitian ini sebanyak 915.504 orang atau sekitar 22�ri total jumlah PNS di Indonesia. Responden diwawancarai secara tatap muka, baik daring maupun luring oleh pewawancara yang dilatih. Total sampel akhir yang dianalisis sebanyak 1.201 responden.
Tak Masalah Agama Berbeda
Menurut Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, toleransi antarumat beragama di Indonesia tidak masalah. Mayoritas responden tak masalah dipimpin orang yang berbeda agama.
"Toleransi ini nggak ada masalah, apakah orang berbeda agama, mereka keberatan orang beda agama menjadi bagian di tempat atau menjadi pemimpin di instansi tempat dia bekerja, mayoritas tidak keberatan," kata Djayadi dalam konferensi pers virtual, Minggu (18/4/2021).
Djayadi menjelaskan pihaknya mengajukan pertanyaan, apakah ibu/bapak keberatan atau tidak keberatan jika orang non muslim menjadi gubernur? Hasilnya, sebanyak 69,3% responden beragama Islam menjawab tidak keberatan.
"Kita menanyakan beberapa ukuran saja di sini, pertama apakah PNS keberatan kalau nonmuslim jadi gubernur? Yang keberatan 22%, mayoritas mutlak tidak keberatan," sebut Djayadi.
Selain itu, hasil survei LSI menyatakan 92,5% PNS tidak setuju dengan pendapat PNS mendahulukan warga yang seagama dengannya selama melayani publik. "Apakah perlu mengutamakan pelayanan pada warga yang seagama saja? Hampir semuanya tidak setuju. Itu nilai positif," ujarnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
