.jpg)
Pengelolanya Pegal. Dana Pemkot Surabaya untuk 11 Bulan hanya Rp 5 Juta, Gak Cukup
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Potensi penyebaran virus covid-19 di Surabaya terbilang cukup tinggi. Data dari Surabaya Lawan Covid-19 per 28 Juni 2021 kemarin menunjukan kenaikan harian kasus komulatif konfirmasi sebesar 0,28% atau sebesar 25.322 orang. Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya menyebutkan, mayoritas penambahan kasus tersebut berasal dari kluster keluarga di beberapa kampung di Surabaya. Meningkatnya klaster keluarga, apakah menunjukkan Kampung Tangguh Jogo Suroboyo bentukan Tri Rismaharini sudah tidak tangguh lagi? Apakah para personel Kampung Tangguh di beberapa kampung di Surabaya sudah mulai 'lelah' untuk melawan Covid-19?
Seorang aktivis pemuda Surabaya menyebut beberapa temannya yang pernah aktif di kampung tangguh, kesal dan pegal. Selama tangani tak ada bantuan dari Pemkot. Sementara pendapatannya menipis, karena tak ada income lagi setelah di PHK. Eksesnya rasa solidaritas antar warga di kampungnya tergerus, sebab tidak tersedia anggaran operasional.
“Kerjaan pejabat kita gampang bikin slogan kampung tangguh, tapi gak mau mikir bagaimana merawat pemuda yang tangani kampung tangguh,” kata pria alumni Unair yang juga merasa pegal diajak hidupkan kampung tangguh di wilayahnya.
Berikut liputan lapangan tim wartawan Surabaya Pagi di beberapa Kampung Tangguh di Surabaya dalam dua hari Senin dan Selasa kemarin.
Klaster Keluarga mencuat, dari kurang lebih 379 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, per 28 Juni kemarin, 256 pasien berasal dari kluster keluarga dan mandiri. Sisanya dari pekerja Migran Indonesia dan kluster Madura yang masing-masing berjumlah 65 pasien dan 58 pasien.
Naiknya jumlah kasus pada kluster keluarga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Surabaya. Kampung Tanggung 'Wani Jogo Surabaya' bentukan Tri Rismaharini Juli 2020 lalu, menjadi sorotan masyarakat. Dimanakah peran dari kampung tangguh, khususnya dalam menekan penyebaran virus pada kluster keluarga.
Hasil tinjauan lapangan wartawan Surabaya Pagi di lapangan, menemukan bahwa masih banyak kampung tangguh yang bergerak kurang optimal karena anggaran operasional yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Beberapa pengurus RT dan RW menyebut, Kampung Tangguh mulai ambyar.
Salah satunya adalah kampung tangguh di wilayah RW I Asem Rowo. Ketua RW I kelurahan Asem Rowo, Hadi Soewarno menjelaskan, selama hampir 1 tahun kampung tangguh berdiri, tidak ada anggaran khusus operasional yang diberikan oleh pemerintah ke wilayah yang diampunya. Padahal, kini, Asemrowo dari data Satgas Covid-19 Kota Surabaya, masuk dalam zona kuning.
"Ngak pernah ada. Cuman pernah dikasih dana 5 juta untuk beli tenda bukan operasional. Jadi yah gak terurus," kata Hadi Soewarno kepada Surabaya Pagi, Selasa (29/06/2021).
Anggaran operasional yang dimaksudkan oleh Hadi berupa anggaran sosialisais, edukasi dan kosumsi tim satgas kampung tangguh yang selalu stand by saban harinya. "Sering saya sampaikan kalau dana 5 juta tidak signifikan. Untuk wilayah RW 1 ada 9 RT. Semuanya ada pos jaganya, belum lagi di Balai RW ada poskonya juga. Untuk jaga tentu butuh kopi dan lain sebagainya. Nah anggaran ini tidak bisa mengcover itu," katanya
Bantuan Minim
Hadi mengingat, bahwa sempat mendapat bantuan anggaran dari pemerintah senilai Rp 5 juta pada Januari 2021 lalu. Namun, anggaran tersebut, aku Hadi, hanya diperuntukkan sarana prasarana dan dikirim langsung ke rekening RW dan dibelanjakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang telah tentukan.
"Jadi kita beli 2 tenda kerucut, 1 tenda harganya 2,2 juta jadi totalnya itu 4,4 plus pajak sisa 500 ribu. Itu dipakai untuk kaos atau T-shirt. Sisa anggaran yang ada dikembalikan lagi ke pemerintah" katanya seraya menambahkan "Jadi gak ada itu anggaran operasional, selama ini kita gerak pake kantong pribadi,"
Adanya pembentukan kampung tangguh, berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) nomor 48 tahun 2020 tentang Pemberian Hibah kepada Gugus Tugas Kampung Tangguh Wani Jogo Surabaya dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Surabaya.
Dalam Perwali tersebut, tidak dijelaskan secara detail berapa jumlah yang diberikan. Hanya ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang pengembalian hibah, penjelasan hibah dan asal anggaran hibah tersebut. Misalnya pada pasal 1, pasal 4, pasal 9 dan pasal 11 yang mengatur tentang pengembalian sisa belanja hibah tersebut.
"Di juklaknya pun kalau saya baca, itu untuk sarana prasana bukan biaya operasional. Lalu kalau gak ada biaya operasional, kita mau gerak secara optimal gimana?" terang Hadi
Oleh karenanya, Hadi meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali anggaran kampung tangguh. Rencana pemberian insentif sebesar Rp 400 ribu kepada satgas kampung tangguh diharapkan agar dapat terealisasikan.
Tak Percaya
Berbeda dengan kampung tangguh Asem Rowo, kampung Tangguh di RW II Asem Bagus seolah tak percaya lagi dengan kebijakan pemerintah. Ketua RW 2 Asem Bagus, Edi Siswanto menjelaskan, pihaknya selama ini bergerak secara gotong royong mengumpulkan bahan pangan dan sembako yang kemudian disalurkan kepada warga.
Adapun biaya operasional tim satgas kampung tanggung, diambil dari khas RW dan sumbangan dari para warga. "Kita swadaya masyarakat saja mas," kata Edi melalui saluran telepon
Saat diminta memberikan evaluasi berupa saran ataupun masukan demi kemajuan kampung tangguh, Edi justru memberikan jawaban yang tak terduga. "Pemerintah, wis pinter mas. Saran gak ada," katanya melepas tawa. "Kami sebagai warga hanya patuh dan taat pada pemerintah Kalo ada pemberian ya syukur kalo nggak ada ya swadaya masyarakat. Yang paling penting wilayah dan lingkungan saya aman," tambahnya lagi.
Sosialisasi Kampung Tangguh
Di sisi lain, Lurah Perak Utara Tri Sukoyono menjelaskan, selama ini pihaknya terus mengawasi setiap kampung tangguh yang ada di wilayah kerjanya. Kelurahan Perak Utara sendiri memiliki 10 kampung tangguh. Saban harinya, ia bersama tim PPKM Mikro Perak Utara terjun ke lapangan, mensosialisasikan pentingnya prokes bagi masyarakat.
"Saya dan tim, langsung pantau di lokasi, kita lakukan tracing di sana bila diperlukan maka akan kita lakukan bloking area. Pernah waktu itu bloking area kita lakukan di Teluk Betung, karena diketahui ada 1 keluarga yang positif," kata Tri saat ditemui di kantor kelurahan Perak Utara.
Guna mengoptimalkan kampung tangguh, ia menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholders baik dari unsur TNI, Polri, RT, RW, PKK, hingga 10 kampung tangguh yang berada dinaungannya.
"Ini saya lakukan agar pencegahan covid-19 dilakukan secara holistik, secara menyeluruh. Karena virus ini hanya bisa diredam apabila kita bersatu dan mau bekerja sama. Kalau gerak sendiri-sendiri susah, karena akan ikuti ego masing-masing," pungkasnya. sem/ang/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
