Kimia Farma, Senin Ini Jual Vaksin Sampai Surabaya

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Vaksin Sinopharm (Ilustrasi)
Vaksin Sinopharm (Ilustrasi)

i

Vaksin yang Dipasarkan Merek Sinopharm, Seharga Rp321,660,-dosis. Harga dua dosis, Rp643,320, Biaya Penyuntikan, Rp117.910, per dosis

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - BUMN Kimia Farma melalui cucu usahanya Kimia Farma Diagnostik mulai Senin (12/7/2021) menjual vaksin Gotong Royong Individu di 8 klinik yang ada di 6 kota yang ditunjuk. Kedelapan klinik tersebut ada di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali.

Saat ini, Kimia Farma telah menetapkan harga untuk pembelian vaksin, beserta layanan penyuntikannya. Untuk satu dosis vaksin Sinopharm, ditetapkan harga Rp321,660 Artinya, untuk penyuntikan dua dosis, akan menghabiskan Rp643,320. Kemudian, untuk layanan penyuntikan, akan dibebankan Rp117.910, per dosis.

Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika, Agus Chandra menyatakan ketersedian Vaksin Shinopram untuk gotong royong individu atau berbayar sudah mencapai 1,5 juta dosis. Jumlah tersebut datang dalam dua tahap yakni pertama 500 ribu dosis dan kedua 1 juta dosis.

"Jadi total 1,5 juta vaskin," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/7/2021).

Dia mengatakan, saat ini sedang dilakukan pembukaan pelayanan di 8 klinik secara bertahap dalam pelayanan vaksinasi berbayar bagi individu di Klinik Kimia Farma. Dan masing-masing daerah termasuk Surabaya diberi jatah 5.000 dosis vaksin. "Jadi total ada 8 titik masing-masing kiti kita siapkan 5.000 dosis untuk sambil melihat kesiapan ataupun animo demand dari pada masyarakat," jelas dia.

Dia menambahkan, Kimia Farma juga berencana memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu tersebut dengan tidak hanya di klinik saja. Tetapi beberapa tempat strategis seperti bandara juga akan disiapkan.

Selain itu pihaknya juga berencana untuk masuk ke dalam pusat-pusat perbelanjaan seperti di mal. Tentunya hal ini akan berjalan setelah pelaksanaan PPKM Darurat selesai.

"Kami akan selalu mendekatkan diri kepada masyarakat yang rindu untuk segera dilakukan vaksinasi dan vaksinasi ini sifatnya opsional tidak wajib masyarakat bisa memilih," jelas dia.

 

Ditentang Komisi IX

Atas penjualan vaksinasi gotong royong individu berbayar di Klinik Kimia Farma, ditentang Komisi IX DPR RI. Wakil Rakyat di Senayan mendesak pemerintah agar vaksinasi gotong royong individu itu dibatalkan. “Vaksin Gotong Royong individual jangan ditunda pelaksanaannya, tapi (harus) dibatalkan!” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Dia mengaku skema vaksinasi gotong royong berbayar ini tak pernah didiskusikan dengan DPR. Menurutnya, aturan ini juga melanggar keputusan Presiden Jokowi soal menggratiskan vaksin Corona.

“Kami tidak pernah tahu soal vaksin gotong royong individual ini. Perubahan Permenkes juga tidak pernah didiskusikan dengan DPR. Ini jelas melanggar keputusan presiden untuk menggratiskan vaksin buat rakyat Indonesia,” ungkapnya.

 

Bertentangan dengan Presiden

Penjualan vaksin covid-19 oleh Kimia Farma ini dinilai oleh sejumlah pengamat bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi. Pada 16 Desember 2020 lalu, Jokowi menegaskan bahwa vaksin Covid-19 gratis untuk semua lapisan masyarakat.

“Jadi, setelah banyak menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, perhitungan ulang, mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Jokowi melalui preside.go.id.

“Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali,” tambah dia.

Jokowi juga memerintahkan semua lembaga negara untuk memprioritaskan anggaran vaksin di tahun 2021. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin

 

Epidemiolog Protes

Mendengar pengumuman Kimia Farma ini, epidemiolog UI Pandu Riono melalui akun media sosial Juru Wabah Flag di akunnya @drpriono1 mengungkap protes terhadap rencana penjualan vaksin oleh Kimia Farma.

Pandu Riono menuding Kimia Farma mengambil keuntungan dari adanya pandemi di Indonesia. "Apapun kata Loe, bilang aja Loe ini lagi jualan vaksin, ambil keuntungan di tengah pandemi dan kesusahan masyarakat termasuk akses vaksin. Vaksin itu public health good, bukan commercial product," protes Pandu Riono.

Tak hanya Pandu Riono, yang memprotes penjualan vaksin Gotong royong oleh Kimia Farma.

Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui twitternya @febridiansyah juga memprotes adanya penjualan vaksin Gotong Royong oleh Kimia Farma. "Ga habis pikir sih dg kebijakan jualan vaksin.. Atau penjelasan ke publik yg kurang?" tulis Febri Diansyah, Minggu (11/7/2021).

 

Perbedaan Sikap

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menyoroti perbedaan sikap dari Menteri BUMN Erick Thohir dengan lembaga pemerintah dan arahan Presiden Jokowi.

Erick Thohir dinilai mengundang tanya besar soal jualan vaksin eceran di klinik Kimia Farma. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan ketegasan Presiden Jokowi yang memastikan vaksin Covid-19 gratis.

Di mana, harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Artinya, setiap individu yang memerlukan dua dosis vaksin perlu merogok uang sebesar Rp 643.320 untuk dosis vaksin dan Rp 235.820 untuk pelayanan vaksinasi, totalnya Rp 879.140.

“Padahal di sisi lain presiden menggembor-gemborkan vaksin gratis! Bohong lagi ini presiden. Cara kerja Erick ini bisa membenarkan kritik BEM UI bahwa Presiden sebagai The King of Lip Service. Ini yang salah Erick Thohir atau Jokowi ya?” tuturnya menyoroti harga pembelian vaksin sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Artinya, setiap individu yang memerlukan dua dosis vaksin perlu merogok uang sebesar Rp 643.320 untuk dosis vaksin dan Rp 235.820 untuk pelayanan vaksinasi, totalnya Rp 879.140.

“Padahal di sisi lain presiden menggembor-gemborkan vaksin gratis! Bohong lagi ini presiden. Cara kerja Erick ini bisa membenarkan kritik BEM UI bahwa Presiden sebagai The King of Lip Service. Ini yang salah Erick Thohir atau Jokowi ya?” tegasnya. jk/sur/cr2/rmc

Berita Terbaru

Laila Mufidah Temukan  TPS Lintas Wilayah Berlaku Denda Cas

Laila Mufidah Temukan  TPS Lintas Wilayah Berlaku Denda Cas

Selasa, 24 Feb 2026 03:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 03:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Alangkah terkejutnya Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah saat melakukan sidak ke TPS Rungkut Menanggal. Pimpinan Dewan…

Wakil DPRD Surabaya Minta Pemkot dan Pengembang Tak Tutup Mata

Wakil DPRD Surabaya Minta Pemkot dan Pengembang Tak Tutup Mata

Selasa, 24 Feb 2026 03:37 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 03:37 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil DPRD Surabaya Laila Mufidah langsung melakukan sidak atau turun ke lapangan usai mendengar keluhan Warga di Gunung Anyar…

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Sidak Takjil Pemkot Kediri Pastikan Jajanan Ramadan di Kota Kediri Aman dan Terawasi

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:13 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Pemerintah Kota Kediri memastikan keamanan jajanan takjil yang dijajakan selama bulan Ramadan melalui inspeksi mendadak (sidak) di…

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Program Keluarga Harapan Plus Tahap 1 Tahun 2026 Kembali Digulirkan, Sasar 485 Lansia di Kota Kediri

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:09 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Memasuki bulan Ramadhan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I bagi lansia…

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Dalam Apel Pagi, Mbak Wali - Gus Qowim Percepat Pembangunan dan Turunkan Kemiskinan

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

Senin, 23 Feb 2026 21:05 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memimpin apel pagi bersama jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota…

Kita Seperti Dijajah AS

Kita Seperti Dijajah AS

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

Senin, 23 Feb 2026 20:11 WIB

MUI Minta Kaji Ulang Perjanjian Dagang AS-Indonesia yang Salah Satu Kesepakatannya Menyebut Produk asal AS yang Masuk ke Indonesia tidak Memerlukan Sertifikasi…