Hanya 3,91 Persen yang Puas Kinerja Jokowi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Jokowi-Ma’ruf Amin kunjungi Ponpes Miftahul Falah Cilos, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (5/9/2021) untuk meninjau vaksinasi santri.
Jokowi-Ma’ruf Amin kunjungi Ponpes Miftahul Falah Cilos, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (5/9/2021) untuk meninjau vaksinasi santri.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menyampaikan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dinilai belum optimal. Termasik selama pandemi, terutama pada kuartal III tahun 2021.

“Terdapat 47,17 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen cukup puas, dan 7,17 persen menyatakan sangat tidak puas,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu, (4/9/ 2021).

Hal mengejutkan hanya 3,91 persen yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Sementara sebanyak 3,17 persen tidak menjawab.

Demikian rilis Lembaga Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) hasil survei bertajuk ‘Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini’.

Survei CISA yang dilakukan pada 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi dan memiliki margin of error 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Melalui survei tersebut, hematnya didapati bahwa kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih belum mampu memuaskan publik.

 

PPKM Memicu Rakyat tak Puas

Herry berpendapat, kebijakan yang diluncurkan pemerintah, seperti kebijakan PPKM menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpuasan masyarakat.

Kendati demikian, publik turut mengapreasiasi beberapa menteri yang dinilai telah bekerja optimal menangani pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen, Menteri Sosial 29,58 persen, Menteri Perekonomian meraih 9,92 persen. Kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen, dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” terangnya.

Selanjutnya, publik juga menilai ada beberapa menteri yang dinilai belum bekerja secara optimal.

Di antaranya, 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemeritah.

Berikutnya ada Menteri Tenaga Kerja sebanyak 26,41 persen, Menteri Perhubungan mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen, serta Kepala Staf Kepresidenan 4,67 persen. n erc, 02, jk

Berita Terbaru

Minat Konsumen Nyaris Nol, Lamborghini Batalkan Peluncuran Konsep Mobil Listrik Murni

Minat Konsumen Nyaris Nol, Lamborghini Batalkan Peluncuran Konsep Mobil Listrik Murni

Selasa, 24 Feb 2026 12:18 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 12:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Baru-baru ini, merek kendaraan mewah Lamborghini membuat kejutan dengan memperkenalkan konsep mobil listrik, arah strateginya kini…

Honda Navi Tetap Jadi Motor Mini Favorit di AS, Hadirkan Warna Baru 2026

Honda Navi Tetap Jadi Motor Mini Favorit di AS, Hadirkan Warna Baru 2026

Selasa, 24 Feb 2026 12:12 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 12:12 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Pabrikan otomotif asal Jepang, Honda dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu sepeda motor kecil paling menonjol dan…

Libatkan Peran PA Kota Madiun, Pemkot Komitmen Tingkatkan Edukasi Hukum Islam

Libatkan Peran PA Kota Madiun, Pemkot Komitmen Tingkatkan Edukasi Hukum Islam

Selasa, 24 Feb 2026 12:05 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 12:05 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Dalam rangka penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum islam, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur yang…

PT Weichuang Kantongi Izin Kawasan Berikat, Serap 120 Tenaga Kerja

PT Weichuang Kantongi Izin Kawasan Berikat, Serap 120 Tenaga Kerja

Selasa, 24 Feb 2026 12:00 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 12:00 WIB

‎SURABAYA PAGI, Ngawi – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui Kanwil DJBC Jawa Timur II menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat pertama tahun 2026…

Lewat Program ‘Wenak’ Banyuwangi Bantu Ribuan Usaha Warung Rakyat

Lewat Program ‘Wenak’ Banyuwangi Bantu Ribuan Usaha Warung Rakyat

Selasa, 24 Feb 2026 11:57 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 11:57 WIB

SURABAYAPAGI.com, Banyuwangi - Dalam rangka mengembangkan usaha pelaku usaha mikro dan kecil agar usaha yang masih berkembang, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,…

Cegah Potensi KLB Terkait Keamanan Pangan, Pemkab Ponorogo Perketat Operasional SPPG

Cegah Potensi KLB Terkait Keamanan Pangan, Pemkab Ponorogo Perketat Operasional SPPG

Selasa, 24 Feb 2026 11:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 11:40 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Guna mencegah potensi kejadian luar biasa (KLB) akibat persoalan keamanan pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa…