Hanya 3,91 Persen yang Puas Kinerja Jokowi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Jokowi-Ma’ruf Amin kunjungi Ponpes Miftahul Falah Cilos, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (5/9/2021) untuk meninjau vaksinasi santri.
Jokowi-Ma’ruf Amin kunjungi Ponpes Miftahul Falah Cilos, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (5/9/2021) untuk meninjau vaksinasi santri.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menyampaikan kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin dinilai belum optimal. Termasik selama pandemi, terutama pada kuartal III tahun 2021.

“Terdapat 47,17 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen cukup puas, dan 7,17 persen menyatakan sangat tidak puas,” ujarnya dalam keterangan, Sabtu, (4/9/ 2021).

Hal mengejutkan hanya 3,91 persen yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin. Sementara sebanyak 3,17 persen tidak menjawab.

Demikian rilis Lembaga Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) hasil survei bertajuk ‘Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini’.

Survei CISA yang dilakukan pada 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi dan memiliki margin of error 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Melalui survei tersebut, hematnya didapati bahwa kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 masih belum mampu memuaskan publik.

 

PPKM Memicu Rakyat tak Puas

Herry berpendapat, kebijakan yang diluncurkan pemerintah, seperti kebijakan PPKM menjadi salah satu faktor yang memicu ketidakpuasan masyarakat.

Kendati demikian, publik turut mengapreasiasi beberapa menteri yang dinilai telah bekerja optimal menangani pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen, Menteri Sosial 29,58 persen, Menteri Perekonomian meraih 9,92 persen. Kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen, dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” terangnya.

Selanjutnya, publik juga menilai ada beberapa menteri yang dinilai belum bekerja secara optimal.

Di antaranya, 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemeritah.

Berikutnya ada Menteri Tenaga Kerja sebanyak 26,41 persen, Menteri Perhubungan mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen, serta Kepala Staf Kepresidenan 4,67 persen. n erc, 02, jk

Berita Terbaru

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Bulog Bojonegoro Siapkan 200 Ron Beras Premium Perkuat Pasokan Pasar

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Bojonegoro – Perum Bulog Cabang Bojonegoro memastikan ketersediaan beras premium di tengah dinamika harga dan pasokan beras di pasaran. S…

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Dari Usulan 612, DPS Konferensi PWI Jatim Ditetapkan 362 Anggota

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:30 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Sebanyak 362 anggota PWI Jawa Timur ditetapkan PWI Pusat sebagai daftar pemilih sementara (DPS) yang memiliki hak memilih Ketua d…

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Kementerian Transmigrasi Tawarkan Pesantren Kelola Lahan 3,1 Juta Hektare

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 22:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – Kementerian Transmigrasi membuka peluang luas bagi pesantren dan jaringan alumninya untuk ikut mengelola potensi ekonomi di k…

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Pemutihan Pajak Jatim Tahap II Dimulai, Sasar Buruh hingga Pengemudi Ojol

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 21:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan pembebasan dan keringanan pajak daerah melalui program tahap II yang berlangsung 1 O…

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

KPK Sita 3 Ponsel dari Penggeledahan Kantor Dinas Kominfo Kota Madiun,

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 20:11 WIB

‎SURABAYAPAGI, Madiun – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita tiga unit ponsel usai melakukan penggeledahan selama sekitar lima jam di Kantor Din…

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Fraksi Gerindra Sebut BP BUMD Jangan Cuma Kantor Birokrat, Aufa : Tugasnya Berat

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

Rabu, 30 Sep 2026 19:36 WIB

SURABAYAPAGI.COM, SURABAYA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Biro Pengelolaan BUMD dan BLUD dituntut tidak cuma berkutat pada urusan rutinitas…