SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Anggota DPRD Lamongan meminta kepada eksekutif dalam mengajukan rancangan APBD untuk tahun 2022, tidak sekedar bicara prioritas pembangunan infrastruktur, tapi bagaimana pembangunan itu bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat pasca pandemi covid-19
Hal itu disampaikan oleh ketua DPRD Lamongan, H. Abdul Ghofur, Senin (27/9/2021) menanggapi pengajuan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
"Kalau APBD sebelumnya adalah fokus pada penanganan covid, tapi bagaimana APBD tahun 2022 mendatang harus memikirkan pemulihan pasca pandemi yang semua sektor ikut terdampak," kata Ghofur panggilan akrab ketua DPRD Lamongan ini menegaskan.
Pemulihan pasca pandemi kata Ghofur sangat penting, agar APBD 2022 ini benar-benar bisa dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Ia lalu mengambil contoh banyak jalan desa jalan kecamatan, jalan kabupaten saat ini kondisinya rusak, karena selama kurang lebih 2 tahun ini tidak ada perbaikan jalan, karena APBD difokuskan pada penanganan covid-19. "Semua anggota dewan banyak sekali mendapatkan laporan, tidak sedikit infrastruktur jalan saat ini dalam kondisi rusak, dan perlu untuk diperbaiki, ini juga bagian dari kebutuhan mendasar masyarakat," ungkapnya.
Selain perbaikan jalan kata Ghofur, APBD 2022 juga harus berorientasi pada kepentingan masyarakat yang merasakan betul dampak ekonomi yang dirasakan selama dua tahun ini. Ia lalu mengusulkan adanya perbaikan irigasi pertanian, pemberdayaan masyarakat di sektor UMKM untuk terus ditingkatkan, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan tentu Pemkab harus hadir disaat masyarakat membutuhkannya dalam segala bidang.
"Kalau kebutuhan urgen itu dipenuhi, saya kira perlahan-lahan ekonomi di Lamongan akan tumbuh, pasca pandemi covid-19 yang cukup berdampak luas bagi masyarakat, dan Pemkab benar-benar hadir disaat masyarakat membutuhkannya," terangnya.
Sementara itu, bupati Yuhronur Efendi dalam pengantar Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lamongan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (22/9/2021) lalu, menyebutkan rancangan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk memperbaiki jalan.
“Belanja Daerah akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur khususnya untuk memperbaiki jalan Kabupaten Lamongan yang akan direncanakan pendanaannya melalui skema pinjaman daerah sebesar 350 milyar rupiah,” ujarnya.
Melalui penguatan pembangunan jalan tersebut, Bupati Yes berharap dapat mendukung konektivitas untuk lebih meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, mempercepat mobilitas barang produksi masyarakat sehingga ekonomi semakin tumbuh dan merata.
Selain pembangunan infrastruktur jalan kata bupati, pembangunan juga dilakukan pada penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan tersier yang diarahkan untuk mendukung perluasan layanan jaringan air. Seperti perluasan layanan jaringan air baik di Babat dan jaringan di wilayah sebelah selatan yang merupakan program air bersih Mojo-Lamong maupun Lamongan – Gresik yang sampai sekarang masih dalam pengerjaan. Sedangkan pelayanan tersier yakni, irigasi yang telah diprogramkan untuk mendukung peningkatan penyediaan sumber air yang dipergunakan untuk pertanian.
Diungkapkannya selain prioritas infrastruktur, bidang kesehatan tentu masih menjadi perhatian bersama dengan mengantisipasi risiko dampak Covid-19. Melalui testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan diharapkan efektif dalam pengendalian pandemi Covid-19, sehingga pemulihan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dijaga serta terus dipercepat dan diperkuat.
“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan di Kabupaten Lamongan dengan membenahi fasilitas layanan kesehatan sampai dengan Puskesmas, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan,” ungkapnya.
Dalam Nota Keuangan tersebut disampaikan bahwa pendapatan daerah Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 2.900.519.939.710. Sedangkan Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 3.220.519.939.710. Sehingga mengalami defisit anggaran sebesar Rp 320.000.000.000 yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal. jir
Editor : Moch Ilham
