Bantu Alih Status Fasum Perumahan Jadi Aset Pemkab Sidoarjo

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPRD Jatim - Kusnadi SH
Ketua DPRD Jatim - Kusnadi SH

i

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Persoalan Fasilitas Umum (fasum) milik perumahan di Sidoarjo ternyata banyak belum diserahkan ke pemerintah Kabupaten. Hal ini dikeluhkan masyarakat karena berdampak perumahan sulit mendapatkan bantuan dari Pemkab untuk pembangunan sarana prasarana.

Hal tersebut terungkap saat Reses Ketua DPRD Jatim Kusnadi SH di perumahan Kepuh Permai Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Selasa (02/11/21) malam. Warga mengeluhkan selama puluhan tahun berada di perumahan ini belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten untuk keperluan Fasum seperti jalan maupun saluran air dan sebagainya. Sehingga mulai sering terjadi banjir tanpa penanganan dari Pemerintah.

"Seperti ini, perumahan sudah selesai dibangun bahkan sudah ditempati warga puluhan tahun. Tapi fasum oleh pengembang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah karena pengembangnya juga tidak jelas kemana keberadaannya sekarang bahkan di daerah lain pengembangnya sudah bangkrut, ini akhirnya jadi masalah serius,” kata Kusnadi, Selasa (2/11/2021) malam.

Dengan kondisi semacam ini, Kusnadi  menyarankan kepada warga agar berinisiatif menyerahkan fasum dan fasos tersebut kepada pemda. Apalagi, pihak pengembang sendiri sudah tidak diketahui keberadaannya.

"Jadi saya dorong warga agar berinisiatif menyerahkan itu (fasum) kepada pemerintah daerah. Saya minta diukur semua fasum, jalan saluran maupun fasum lainnya. Ditangani secara gotong royong warga. Baru nanti diserahkan ke Pemkab Sidoarjo,” ujarnya.

Menurut dia, ketika fasum di perumahan sudah diserahkan ke pemda, otomatis pengelolaan maupun perbaikannya menjadi  kewenangan pemerintah. Demikian pula sebaiknya, jika fasum perumahan belum diserahkan, tentu pemerintah tidak bisa melakukan intervensi ke sana.

"Mereka (warga) setiap tahun bayar pajak PBB. Seharusnya mereka dapat bantuan dari pemerintah Kabupaten untuk perumahannya. Tapi karena belum ada penyerahan fasum ya Pemkab tidak bisa masuk memberikan bantuan perbaikan, pembangunan dan pemeliharaan fasum," pungkasnya. rko

 

Berita Terbaru

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Lewat Program BSPS 2026, DPR Apresiasi Transparansi dan Perluasan Penerima Hingga 400 Ribu Unit Nasional

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:55 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kawasan Wonosari, Surabaya, menunjukkan progres signifikan. Sebanyak tiga rumah w…

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Kendaraan Listrik Masuk Sektor Transportasi Premium, Jawab Kebutuhan Mobilitas Kota Besar

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

Senin, 27 Jul 2026 18:46 WIB

SurabayaPagi, Surabaya — Tingginya aktivitas bisnis dan perdagangan di Surabaya mendorong kebutuhan layanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga m…

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Resmi, Pemkab Ponorogo Buka Lelang 6 Jabatan Eselon II

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:52 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Pagi-Usai diterpa krisis jabatan setingkat kepala dinas pasca OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Pemerintah Kabupaten Ponorogo…

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Dewan Gelar RDP Terkait Serapan Anggaran Semester Satu

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 16:50 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto – Komisi III DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat evaluasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I Tahun A…

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Nama Mantan Bupati Ponorogo Dan Eks DPR-RI Tersebut Dalam Sidang Korupsi BSPS Sumenep

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:50 WIB

SURABAYA, Surabaya Pagi-Nama politikus yang juga mantan Bupati Ponorogo periode 2015-2019 Ipong Muchlison, terseret dalam persidangan kasus dugaan korupsi…

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Produksi Hingga 8.000 Lumpia per Hari, Kampung Lumpia Surabaya Diminta Bebas Pajak Berat

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

Senin, 27 Jul 2026 15:49 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengunjungi Kampung Lumpia Ngaglik, Surabaya, yang belakangan viral di m…