DPD Indonesia Lanyalla Center Sumenep, Menolak Pt 20% Jadi 0%

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPD ILC kab. Sumenep, RB. Faisol Sadamih (SP/ Ainur Rahman)
Ketua DPD ILC kab. Sumenep, RB. Faisol Sadamih (SP/ Ainur Rahman)

i

SURABAYA PAGI, Sumenep - Ketua Dewan Perwakilan daerah Indonesia Lanyalla Center (ILC) Kabupaten Sumenep, RB. Faisol Sadamih mengatakan, sangat menolak  Presidential Threshold (PT) sebesar 20% itu, karena sangat merugikan demokrasi di Indonesia.

Menurut Faisol, untuk saat ini, semakin bergejolak tentang argumentasi yang mengatakan bahwa UU Pemilu tidak mungkin diubah karena tahapan pemilu sudah jalan, dan tidak memiliki alasan yang kuat.

" Setidaknya, kebijakan pemerintah lebih mengarah kepada perbaikan bangsa Indonesia, tidak hanya berpikir kepada kepentingan kekuasaan semata," katanya kepada Surabaya pagi Rabu (29/12).

Namun, kata dia, karena desakan rakyat agar PT menjadi 0 % dinilai sangat berpengaruh kepada jalannya demokrasi bangsa Indonesia. Masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya,89 bisa menentukan banyak pilihan.

"Mengingat soal parpol atau gabungan parpol yang bakal mengusung capres 2024 nantinya, cukup memiliki peluang dan bersaing secara demokrasi," jelasnya.

Tentu saja, sambungnya, pemerintah harus mempertimbangkan  agar nalar demokrasi tetap berjalan, mengingat partai memiliki hak untuk mengusung calon presiden, jika PT 20% tetap diberlakukan maka pembiaran kebodohan bagi rakyat indonesia

Maka,kata Faisol,  ILC DPD Kabupaten Sumenep akan berkirim surat kepada Presiden RI, DPR-RI atas dasar suara dari rakyat bawah Indonesia untuk bangsa. ‘’Bahwa ILC Kabupaten Sumenep Madura dengan tegas, menolak PT 20% menjadi 0% , ’’tegasnya.

Faisol menjelaskan, jika pemerintah memberlakukan 0% maka menambah jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena semua partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres-cawapres. 

Dan rakyat Indonesia akan memiliki banyak pilihan dalam menentukan siapa calon pemimpin terbaiknya. ‘’Bukan malah membiarkan PT 20% yang membenarkan praktik oligarki,’’ pungkasnya. (ar)

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…