SURABAYA - Seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPTM) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 kini memasuki hari terakhir seleksi assesment center di BKN Jakarta. Delapan kandidat mulai dikuliti kualitas dan track recordnya selama ini, agar pansel maupun Gubernur tidak salah pilih orang.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura Dr Surokim Abdussalam menilai jabatan Sekdaprov Jatim ke depan sangat strategis bukan hanya karena posisi Provinsi Jatim tergolong kelas A plus dalam hal birokrasi pemerintahan tapi Jatim juga menjadi barometer politik nasional. Sehingga kerap dihubungkan dengan kepentingan politik. Baik itu politik anggaran maupun politik elektoral, seperti Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
"Gubernur Khofifah selaku user Sekdaprov tentu punya kepentingan politik sehingga calon sekdaprov Jatim yang akan dipilih harus memiliki kelebihan plus plus yakni memiliki kecakapan manejerial birokrasi internal dan cakap membaca dinamika politik 2024," kata Surokim saat dikonfirmasi Kamis (17/3/2022).
Menurut Surokim, momentum 2024 tak bisa dipisahkan dalam seleksi calon Sekdaprov Jatim kali ini. Oleh karena itu calon Sekdaprov Jatim ke depan tidak cukup hanya mengandalkan kompetensi dan kapablitas belaka tetapi juga harus memiliki relasi yang ada kaitan dengan kepentingan politik 2024 mendatang. “Selain mampu menjalankan visi misi Gubernur, juga mampu melakukan komunikasi yang baik dengan DPRD Jawa Timur,” tegas Surokim.
Track record para calon sekdaprov Jatim satu persatu harus dilihat pengalamannya selama ini. Tentunya ada kandidat yang pernah masuk tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Yang kerap bersinggungan dengan DPRD Jatim. Sehingga diketahui bagaimana cara kerjanya dulu. Kalau pernah membuat masalah atau kurang cakap dalam komunikasi dengan legislatif, tentunya calon tersebut sangat tidak layak untuk dijadikan Sekdaprov definitif.
"Rekam jejak birokrat yang baik, tidak pernah cacat dengan anggota dewan itu penting. Saya rasa calon eksternal dan internal yang clean secara politik akan lebih diuntungkan," dalih Dekan FISIB UTM ini.
Pertimbangan lainnya, lanjut Surokim, senioritas dan lain-lain yang berkaitan dengan calon, tidak menjadi variabel determinan (penting) dalam merite system. Sebab yang lebih penting itu adalah kemampuan membangun relasi internal dan eksternal.
"Dalam konteks 2024, sekda yang bisa membangun dan menjembatani relasi eksternal itu sangat penting. Sekda bukan hanya mampu manajerial internal birokrasi Pemprov tapi juga mampu membangun relasi dengan DPRD, Parpol maupun instansi lain yang selama ini menjadi penentu kontestasi," jelas Surokim.
"Dalam bahasa saya butuh Sekdaprov yang plus plus khususnya punya kemampuan mengawal dalam konteks politik 2024, karena itu akan menjadi pengaman bagi Gubernur Jatim," imbuhnya.
Untuk diketahui, delapan nama calon sekdaprov yang lolos seleksi administrasi sudah dipublish. antara lain Adhy Karyono (Staf Ahli Mensos), Benny Sampirwanto (Asisten Setdaprov), Bobby Soemiarso (Kepala BPKAD Jatim), Indah Wahyuni (Kepala BKD Jatim), Jumadi (Kadis Kehutanan Jatim), M Yasin (Kepala Bappeda Jatim), Nurcholis (Kepala Dinas ESDM) dan M Shodiq Triwidyanto (Sekda Kab Ngawi).
"Yang lebih tahu siapa yang paling berpeluang tentu Gubernur sebagai user (pengguna). Kalau pemilu masih lama mungkin pertimbangan seperti itu tidak dianggap urgent tapi masa transisi itu sudah dekat sehingga Sekdaprov kali ini ya harus punya plus plus," kelakarnya. rko
Editor : Redaksi
