Praktisi Ungkap Lima indikator Korupsi Pengadaan, Pecah Paket Proyek Jadi Modus Lama

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Putut Kristiawan, Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa.
Putut Kristiawan, Praktisi Pengadaan Barang dan Jasa.

i

‎SURABAYA PAGI, Madiun – Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih sering berawal dari proses yang tidak transparan. Praktisi pengadaan barang dan jasa, Putut Kristiawan, mengungkap sedikitnya ada lima pola yang kerap menjadi pintu masuk terjadinya korupsi di sektor tersebut.
‎
‎Hal itu disampaikan dalam kegiatan pembinaan pencegahan korupsi pengadaan barang dan jasa yang digelar Pemerintah Kabupaten Madiun dan diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/3/2026).
‎
‎Menurut Putut, indikator pertama adalah tidak transparannya proses pengadaan. Kondisi ini sering membuka ruang kolusi antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang atau jasa.
‎
‎“Yang kedua adanya kepentingan politik atau kolusi antara pejabat dan penyedia. Ketiga permainan anggaran atau mark up harga. Keempat kegiatan fiktif. Kelima manipulasi serah terima hasil pekerjaan,” ujarnya.
‎
‎Ia juga menyoroti praktik “pecah paket” proyek yang kerap digunakan untuk menghindari mekanisme tender.
‎
‎“Misalnya satu proyek besar dipecah menjadi beberapa paket kecil agar tidak melalui tender. Ini pola lama yang sering digunakan untuk mempermudah pengaturan pemenang,” katanya.
‎
‎Selain itu, Putut mengingatkan adanya risiko manipulasi pada tahap serah terima pekerjaan. Dalam beberapa kasus, pekerjaan yang belum selesai atau kualitasnya tidak sesuai kontrak tetap dinyatakan selesai dan dibayarkan.
‎
‎Untuk meminimalkan potensi penyimpangan, pemerintah pusat melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan sistem pemantauan digital melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah.
‎
‎“Sekarang kegiatan pemerintah daerah dipantau secara digital melalui MCP dan sistem SIPD. Setiap perubahan atau ketidaksesuaian data anggaran bisa terdeteksi,” jelasnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun, Mohammad Hadi Sutikno, mengatakan pembinaan ini bertujuan meningkatkan pemahaman OPD agar proses pengadaan berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari kesalahan teknis maupun administratif.
‎
‎“Pengadaan barang dan jasa kita awali dari perencanaan di SiRUP agar potensi kesalahan maupun penyimpangan bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.mdn
‎

Tag :

Berita Terbaru

Wujudkan Lingkungan Pesantren Sehat, Pemkab Ponorogo Salurkan Bantuan Alat Kesehatan

Wujudkan Lingkungan Pesantren Sehat, Pemkab Ponorogo Salurkan Bantuan Alat Kesehatan

Selasa, 17 Nov 2026 12:49 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:49 WIB

SURABAYAPAGI.com, Ponorogo - Guna memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan mendukung terwujudnya lingkungan pesantren sehat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Hingga Oktober 2026, Pemkab Madiun Skrining 10.115 Orang Terduga Terpapar TBC

Hingga Oktober 2026, Pemkab Madiun Skrining 10.115 Orang Terduga Terpapar TBC

Selasa, 17 Nov 2026 12:44 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Setempat mencatat telah melakukan skrining sebanyak 10.115…

Tingkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Dishub Tulungagung Usulkan 3 Pos JPL

Tingkatkan Keselamatan Pengguna Jalan, Dishub Tulungagung Usulkan 3 Pos JPL

Selasa, 17 Nov 2026 12:37 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Tulungagung - Sebagai upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, telah mengusulkan pembangunan…

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

PMI Kota Mojokerto Buka Kunjungan Edukasi untuk Siswa TK dan SD

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:32 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto memiliki program baru berupa kunjungan edukasi bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini…

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Uang Izin Mengalir ke Pimpinan, Eks Kadis ESDM Jatim Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Rp687,5 Juta

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:23 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pengusutan dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral…

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Rapat Paripurna Persetujuan Raperda di DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Penurunan Foto Gibran

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 11:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan diwarnai aksi penurunan foto mantan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, setelah disepakati 43…