SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto membuktikan keseriusannya dalam melakukan aksi afirmasi bangga buatan Produk Dalam Negeri (PDN) atas kebijakan pengadaan barang/jasa (PBJ).
Data Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pemkot Mojokerto, per 22 Maret 2022, tercatat dari 65 Perangkat Daerah, sebanyak 71,09% sudah dialokasikan nilai transaksi Pengadaan Barang dan Jasa untuk UMKM.
Baca Juga: Ayo Ikut SOMA Nite Run, Lari Sambil Berwisata Sejarah Bumi Majapahit
"Yang sudah masuk data aplikasi SIRUP sebesar Rp. 338 milyar dari nilai total Pagu paket untuk penyedia Rp. 475 milyar," ujar Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.
Ia menyebut, angka tersebut jauh diatas target pemerintah yang mendorong alokasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa yang dikelola dalam APBD Kota Mojokerto digunakan untuk produk UMKM lokal dan koperasi.
"Sesuai instruksi Bapak Presiden kemarin, kami akan melaksanakan untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri, agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi seraya membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas," ujarnya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Mojokerto Meminta P3K Jadi 'Enable Leader' Pemimpin Dari Segala Pemungkin
Ning Ita sapaan akrab Wali kota berjanji akan mengawal proses PBJ agar benar-benar terealisasi sebesar prosentase tersebut.
"Kemarin Pak Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk mengawal proses pengadaanya agar benar-benar realisasi sesuai prosentase. Makanya saya pastikan akan mengawal secara langsung SIRUP dan pelaksanaanya di seluruh OPD pengampu anggaran," tegasnya.
Wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini mengatakan, Pemkot Mojokerto terus berperan aktif dalam melakukan pendampingan, agar UMKM Kota Mojokerto masuk ke e-katalog atau bela pengadaan, serta dapat menyusun katalog produk usaha mikro kecil dan koperasi.
"Kita juga bersinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memudahkan Koperasi dan UMKM Kota Mojokerto dalam mendapatkan pembiayaan yang murah dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah," tegasnya.
Ia berharap agar seluruh pelaku UMKM bisa masuk dalam e katalog dan mengikuti PBJ. Sehingga bisa mendongkrak peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto ditengah pandemi Covid-19. Dwi
Editor : Moch Ilham
