Bupati Sebut Realisasi Pendapatan Daerah Lebihi Target
SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - DPRD Lamongan terus menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya dalam ikut mengawal penggunaan anggaran APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan menggelar rapat pengantar nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, di gedung DPRD setempat pada Senin (23/5/2022).
Dalam paripurna ini ketua DPRD, H. Abd Ghofur terus mendorong pemerintah melakukan berbagai inovasi yang nantinya bisa dirasakan masyarakat secara umum. Selain itu DPRD juga mendorong agar pembangunan dan penggunaan anggaran APBD bisa tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.
"Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah setiap penggunaan uang APBD itu dipertanggungjawabkan dengan bukti otentik karya pembangunan yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat," kata pria yang juga ketua DPC PKB Lamongan ini menegaskan.
Rapat paripurna ini lanjut Ghofur, akhirnya anggota DPRD bisa mengetahui secara gamblang penggunaan uang negara selama 1 tahun pada tahun 2021, karena selama ini Lamongan cukup tertib dalam penggunaan APBD, sehingga sampai 6 kali dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini prestasi yang luar biasa, sehingga harus dipertahankan dan di tingkatan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah," harapnya.
Sementara itu, bupati Yuhronur Efendi saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 menyebutkan, meski sempat terkontraksi akibat pandemi Covid-19, ekonomi Lamongan mampu kembali tumbuh positif sebesar 3,43 persen di tahun 2022.
Menurutnya, pertumbuhan positif itu disokong program-program yang berkaitan dengan penguatan SDM sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 73,12 dari sebelumnya 72,58. Hal tersebut jelas memberikan afirmasi positif dan rasa optimis dalam pembangunan Lamongan kedepannya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang disapa Pak Yes ini juga menjelaskan postur APBD Kabupaten Lamongan setelah dilakukan perubahan. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.972.747.645.504 serta Belanja Daerah dan Transfer dialokasikan sebesar Rp 3.022.672.092.110.
Dengan demikian mengakibatkan defisit sebesar Rp 49.294.446.606, sehingga diseimbangkan melalui kebijakan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp 52.424.446.606 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2.500.000.000.
“Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 terealisasi 100,08 persen atau 2.975.019.936.520,51. Belanja Daerah terealisasi sebesar 94.98 persen atau 2.871.007.882.801,56. Sehingga diperoleh realisasi surplus sebesar Rp 104.012.053.718,95. Pembiayaan netto tercatat sebesar Rp 51.075.446.606,49. Sehingga pada APBD tahun 2021 terdapat saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp 155.087.500.325,44.,” terang Yes.
Sedangkan pada sisi laporan neraca daerah yang menunjukkan perkembangan kekayaan daerah secara umum dari keseluruhan aset sebesar Rp 5.689.396.549.755,05 yang didalamnya terdapat nilai aset lancar, investasi jangka panjang, Aset Tetap serta aset lainnya.
Atas semua yang dilaporkan, Bupati mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kerjasama dan sinergi semua pihak atas keberhasilan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dan upaya yang telah dilaksanakan bersama dalam menanggulangi dampak Covid-19.
“Saya berharap, dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas kepada semua pihak atas kinerja keuangan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan,” tutupnya. jir
Editor : Moch Ilham
