SURABAYAPAGI.COM, Surabaya — Pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur belum sepenuhnya diikuti dengan manuver politik yang terasa di ruang publik. Beberapa bulan sejak terpilih, Ketua DPW PKS Jatim Bagus Prasetia Lelana dinilai belum menunjukkan gebrakan yang mampu mengangkat kembali daya tawar partai di tingkat provinsi.
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai situasi PKS Jatim sejauh ini masih “adem ayem” tanpa langkah strategis yang benar-benar menyita perhatian publik.
“Belum ada gebrakan yang bisa memantik perhatian dan mendapat atensi publik secara luas,” ujar Surokim, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, dalam dinamika politik daerah yang semakin kompetitif, partai tidak cukup hanya melakukan konsolidasi internal. Diperlukan positioning yang jelas dan keberanian mengambil isu strategis agar tetap relevan di mata pemilih, terlebih di Jawa Timur yang menjadi salah satu barometer politik nasional.
Surokim mengakui, fase awal kepemimpinan bisa saja difokuskan pada konsolidasi organisasi. Namun ia mengingatkan, tanpa narasi publik yang kuat dan sikap politik yang tegas terhadap isu-isu strategis di Jawa Timur, PKS berisiko kehilangan momentum.
“PKS selama ini dikenal sebagai kekuatan penyeimbang yang kritis. Jika fungsi kontrol itu tidak tampak, publik bisa bertanya: di mana peran PKS hari ini?” tegasnya.
Sebagai informasi, tongkat estafet kepemimpinan PKS Jawa Timur resmi berganti dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) VI yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Ahad (24/8/2025). Bagus Prasetia Lelana ditetapkan sebagai Ketua DPW PKS Jatim periode 2025–2030 menggantikan Irwan Setiawan.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden PKS, Almuzammil Yusuf, bersamaan dengan pelaksanaan Muswil PKS di 38 provinsi se-Indonesia.
Kini, tantangan Bagus bukan hanya menjaga soliditas internal, tetapi juga membuktikan bahwa kepemimpinan barunya mampu menghadirkan arah politik yang lebih progresif dan responsif terhadap agenda publik di Jawa Timur. Tanpa itu, pergantian nahkoda dikhawatirkan hanya menjadi rotasi rutin tanpa resonansi politik yang berarti. rko
Editor : Moch Ilham
