Kementan Beberkan Alasan Bulog Sulit Serap Beras dari Petani

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Foto ilustrasi.
Foto ilustrasi.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menjelaskan alasan Bulog kesulitan menyerap beras langsung dari petani. Padahal, saat ini ada 1,8 juta ton beras yang siap diserap.

Saat ini, cadangan beras pemerintah yang bisa diamankan Bulog mencapai 625 ribu ton, sementara target sampai akhir tahun nanti 1,2 juta ton.

Direktur Serealia Kementerian Pertanian Ismail Wahab mengatakan perbedaan harga yang ditawarkan Bulog dengan harga pasar cukup berbeda. Oleh sebab itu, sejumlah pengepul lebih memilih untuk menjual beras langsung pada konsumen.

"Kenapa Bulog tidak bisa memenuhi tambah stok, karena harga di luar sudah Rp 10.300 per kg, Bulog mau ngambilnya Rp 9.700," kata Ismail.

Ismail menuturkan, pihak penggilingan menyampaikan bahwa mereka lebih baik menjual kepada pengepul beras yang lain yang bisa membeli dengan harga di atas Rp 9.700.

"Saya kira wajar kalau orang punya barang akan pasarkan pada penawaran tertinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ismail menambahkan bahwa stok beras nasional hingga saat ini sebanyak 8,05 juta ton. Dimana sebanyak 1.868.414 ton terdapat di penggilingan, 831.805 ton di pedagang, dan sisanya berada di rumah tangga.

Ismail menjabarkan bahwa 8 provinsi di Indonesia menyanggupi untuk menyediakan pasokan untuk pengadaan beras Bulog sebanyak 353.620 ton.

Adapun rinciannya, penggilingan di Jawa Tengah sebesar 32.150 ton, Jawa Barat 59.183 ton, Sulawesi Selatan 203.100 ton, DIY sebesar 8.850 ton, Jawa Timur 17.490 ton, Lampung 12.097 ton, Sumatera Selatan 20.750 ton, dan di DKI Jakarta sebesar 5.000 ton.

Bila harga beli Bulog bisa bersaing, menurut Ismail, target 1,2 juta di akhir tahun sebenarnya bisa dipenuhi karena pasokannya tersedia.

"Ada 8 provinsi yang coba kami rekap. Yang lain belum. Kalau yang lain dilanjutkan, kalau hanya ingin diserap Bulog sekitar 500 ribu sampai 1 juta ton saya kira adi di penggilingan," pungkasnya. jk

Berita Terbaru

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Resmikan Landfill Mining TPA Ngipik, Bupati Gresik Dorong Transformasi Pengelolaan Sampah

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 21:28 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Gresik – Upaya serius mengatasi persoalan sampah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui p…

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Menlu Jelaskan 8.000 Personel TNI Jaga Perdamaian

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:40 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global melalui…

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

SBY Pesan, Indonesia Jangan Lugu

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:38 WIB

Sejarah Perang Dunia II, Indonesia Tidak Terlibat Langsung Perang tapi Tetap Terdampak   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang …

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Yaqut Klaim Pembagian Kuota Jaga Keselamatan Jemaah

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:36 WIB

Sidang Praperadilannya Dikawal Puluhan Banser. KPK tak Hadir, Ditunda 3 Maret      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gu…

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Jaksa Tuding Penjualan Laptop Chromebook era Nadiem, Kayak Sedekah

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:34 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) heran dengan harga jual laptop Chromebook dari PT Hewlett-Packard Indonesia (HP) lebih murah daripada…

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

KPK Bahas Mitigasi Potensi Risiko Korupsi Program MBG dan Kopdes

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

Selasa, 24 Feb 2026 19:33 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Mitigasi potensi risiko korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, mulai dibahas Tim…