SURABAYAPAGI.COM, Pasuruan - Layanan aplikasi Laskar Maslahat Tahap I diantara upaya dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Sosial untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berbasis online. Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Mujib Imron pada saat membuka Sosialisasi Aplikasi Laskar Maslahat, Rekonsiliasi Data Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap III.
Menurutnya, era revolusi industri 4.0 yang saat ini akan menuju era revolusi industri 5.0 sudah pasti sangat membutuhkan pelayanan publik berbasis online. Oleh karenanya diperlukan terobosan-terobosan pelayanan yang tidak berbasis fisik akan menjadi langkah yang baik.
“Ada beberapa strategi yang dilakukan dalam upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Terutama biaya-biaya yang terkait dengan pelayanan kesehatan untuk masyarakat pra sejahtera yang membutuhkan. Seperti Jampersal, PBI atau BPJS,” jelasnya.
Hal itu juga yang terus dioptimalkan oleh Dinas Sosial dalam perannya menangani urusan sosial masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kehadiran aplikasi Laskar Maslahat bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat dalam melakukan pengurusan, terutama urusan kesehatan.
Masih dalam momen yang sama, Wakil Bupati mengukuhkan 35 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tahun 2022. Nantinya akan dilakukan pembinaan untuk melakukan rekonsiliasi data PKH tahap 3 dan tahap 4.
Dalam kesempatan tersebut Wabup Mujib berpesan kepada Taruna Siaga Bencana agar memanfaatkan amanah yang diterima untuk menimba ilmu terkait penanggulangan bencana. Sekaligus meminta kepada seluruh peserta sosialisasi untuk memimba ilmu untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kesempatan yang ada ini tolong dimanfaatkan untuk menimba dan meraih ilmu. Supaya jalan menuju kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan semakin terbuka. Karena kemiskinan harus kita tanggulangi secara bersama-sama, pastinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mumpuni,” jelasnya di Hotel Tretes Raya, Kecamatan Prigen, selasa(22/11/2022).
Hadir dalam kegiatan, ke-11 Camat di Kabupaten Pasuruan, 51 orang dari Laskar Maslahat dan 61 orang dari PKH. Turut hadir pula perwakilan pejabat Dinas Sosial dan TAGANA Provinsi Jawa Timur. ris
Editor : Redaksi
