SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melanjutkan program kerja melalui belanja infrastruktur PUPR.
Rincian belanja infrastruktur PUPR itu di antaranya pembangunan dan pemeliharaan bendungan, irigasi, jalan, jembatan, sanitasi, sistem air minum, penataan kawasan, infrastruktur di kawasan strategis pariwisata, rumah MBR dalam rangka meningkatkan daya saing sekaligus mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi COVID-19.
Baca Juga: Kota IKN Didesain Super Modern, Dilengkapi Tiang Listrik Cerdas yang ‘Bisa Bicara'
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi pagu anggaran Kementerian PUPR per 26 November 2022 tercatat mencapai sebesar Rp 84,3 triliun atau sebesar 69,4% dari total pagu Rp 121,40 triliun dengan realisasi fisik sebesar 75,0%.
Ia memastikan, pemerintah akan melanjutkan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang berupa pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat / warga setempat sebagai pelaku pembangunan.
"Untuk Program Padat Karya Tunai, realisasi keuangan saat ini sebesar Rp 12,97 triliun atau sebesar 85,8% dari total pagu anggaran Rp 15,11 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 661 ribu orang atau 82,8% dari target 798 ribu orang," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Senin (28/11/2022).
Baca Juga: PUPR Bangun Bendungan Pertama di Sulbar, Dukung Program Ketahanan Pangan dan Air
Program Padat Karya Tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Tujuan dari program ini yaitu untuk mendistribusikan dana hingga ke desa, menjaga daya beli masyarakat serta menyerap tenaga kerja.Basuki menambahkan, Kementerian PUPR telah menetapkan rencana prognosis penyerapan Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,04%.
Baca Juga: Tak Peduli Aturan, Anggota BPD Ikut Garap Proyek Ipal Komunal Desa Dalegan Senilai Rp 500 Juta
"Langkah-langkah yang diambil jelang pengakhiran Tahun Anggaran 2022 adalah mengalokasikan anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk dialihkan antara lain untuk penanganan bencana, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk percepatan penyelesaian infrastruktur dengan progres tinggi/selesai akhir tahun 2022," ujar Basuki.
Menteri Basuki juga akan merujuk pada Surat Edaran Kepala LKPP No. 16 Tahun 2022 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terdampak atas Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak dan/atau Aspal pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini dalam rangka penyesuaian harga dan penyesuaian nilai kontrak yang terdampak kenaikan harga BBM. jk
Editor : Redaksi
